Pertamina dan Kementerian Perdagangan Awasi Isi Tabung LPG untuk Kepentingan Publik

JAKARTA-Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina, berkomitmen untuk mengawasi takaran isi tabung LPG. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi setelah pemeriksaan di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).

"Langkah awal ini bertujuan agar segala sesuatunya tertib, sehingga konsumen dan masyarakat tidak dirugikan. Kemarin kami memeriksa bensin, hari ini giliran gas. Terima kasih kepada Pertamina," ujar Zulkifli di SPBE Koja, Jakarta Utara, Senin (27/5/2024).

Zulkifli juga berharap Pertamina dan para bupati terus melakukan pengawasan, karena distribusi LPG 3 kg berada di bawah kewenangan bupati dan pemerintah daerah. "Jika pengawasan tidak berjalan, kami akan turun tangan. Kami akan memeriksa hampir seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki SPBE," tambah Zulkifli.

Baca Juga

Pertamina Catatkan Kenaikan Dividen di 2024, Prospek Kinerja Cerah di 2025

Dalam kunjungannya, Zulkifli menemukan beberapa kekurangan pada pengisian LPG di SPBE, termasuk residu gas dalam tabung yang mempengaruhi jumlah LPG yang diisi. Sejumlah SPBE telah diberikan sanksi administrasi oleh Pertamina Patra Niaga untuk memastikan isi tabung LPG sesuai standar.

"Saat ini sanksinya bersifat administratif, tetapi jika peringatan tidak diindahkan, izin akan dicabut. Kita ingin menertibkan dulu sebelum mengambil tindakan pidana yang bisa menyulitkan distribusi gas," tegas Zulkifli.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah untuk mengawasi SPBE dalam pengisian tabung LPG.

"Kami dari Pertamina Patra Niaga sebagai subholding yang bertanggung jawab atas distribusi dan pengawasan, akan terus bekerja sama dengan Kemendag dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan," kata Riva.

Riva juga menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menemukan solusi terbaik bagi penyediaan LPG kepada masyarakat.

"Seperti yang disampaikan Pak Menteri, kami mendukung dan akan melaksanakan pengawasan dengan maksimal. Kami juga akan berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk memberikan solusi terbaik bagi pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

Sebagai perusahaan terdepan dalam transisi energi, Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan mendorong program-program yang berdampak langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Semua upaya ini sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.