Kendalikan Harga Pangan, Bapanas Percepat Distribusi Minyakita
JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersinergi dengan Perum Bulog untuk mengaselerasi penyaluran bantuan pangan minyak goreng Minyakita di area Jakarta pada Minggu (24/5/2026).
Opsi strategis tersebut diimplementasikan demi membendung potensi lonjakan harga sekaligus menekan laju inflasi dan mempertahankan ketahanan pangan warga.
Agenda intervensi pangan berskala nasional ini dipastikan berlanjut oleh pemerintah sampai Juni 2026 berdasarkan hasil keputusan Rapat Koordinasi Teknis yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Langkah kebijakan itu diambil disebabkan capaian riil penyaluran komoditas baru menyentuh angka kisaran 34 persen dari keseluruhan target yang dicanangkan.
Secara nasional, Bapanas menetapkan target penyaluran stimulan pangan berupa beras serta minyak goreng pada tahun 2026 ini untuk menjangkau 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya masuk dalam DTKS dan P3KE.
Akumulasi volume penyaluran Minyakita dipatok pada angka 132,9 ribu kiloliter hingga pertengahan tahun ini demi menjinakkan gejolak harga di bursa.
Memasuki tanggal 20 Mei 2026, pasokan minyak goreng yang berhasil disalurkan baru menyentuh 46,2 ribu kiloliter untuk 11,5 juta KPM, sehingga masih menyisakan sisa kewajiban sebesar 86,8 ribu kiloliter.
Melalui instruksi penugasan resmi kepada Bulog, tiap-tiap keluarga penerima manfaat dijadwalkan memperoleh jatah hak sebanyak empat liter minyak goreng beserta 20 kg beras.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa memberikan pemaparan bahwa institusinya telah memberikan arahan kepada Perum Bulog untuk segera mengebut proses distribusi jatah pasokan bulan Mei dan Juni, terkhusus bagi kalangan warga berpenghasilan rendah.
"Dalam rangka mengantisipasi kenaikan minyak goreng, kami sudah menginstruksikan Bulog untuk segera mendistribusikan bantuan pangan. Akhirnya dalam Rakornis di Kemenko Perekonomian diputuskan bantuan pangan diperpanjang sampai Juni," kata Ketut dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (24/5/2026).
Jajaran Bapanas juga memberikan jaminan bahwa pasokan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk saat ini dalam kondisi aman, dengan perincian sebesar 89 ribu kiloliter tersimpan di gudang penyimpanan Bulog dan kisaran 700 kiloliter dikelola oleh pihak ID FOOD.
Proses penyaluran di area DKI Jakarta hingga wilayah Banten nantinya bakal dipusatkan secara langsung lewat Bulog.
"Kalau bisa dikeluarkan serentak Mei sampai Juni, itu artinya akan bisa secara langsung dan tidak langsung mengendalikan harga Minyakita," ujarnya.
"Kami sudah pastikan 10 pelaku usaha yang akan mendistribusikan DMO-nya di DKI sampai Banten akan didorong ke Bulog. Jadi tidak lagi ke distributor lain," tutur Ketut.
Di sisi lain, jalannya program proteksi sosial ini terpantau sudah mulai diaplikasikan di bermacam wilayah, satu di antaranya di Kelurahan Pulau Kupang, Kecamatan Bataguh, Kuala Kapuas.
Plt Camat Bataguh Dino Aries Fahrizal menyerahkan stimulan ini secara simbolis kepada kalangan warga pada Kamis (21/5/2026) di Kantor Kelurahan Pulau Kupang.
"Warga diimbau waspada terhadap hoax pendaftaran bansos di media sosial, karena data penerima ditentukan pemerintah. Penerima berhak melapor ke petugas desa atau Bulog jika beras yang diterima kurang baik kwalitasnya seperti berkutu, berbau, atau jumlah kurang untuk mendapatkan penggantian," pesan Dino Aries Fahrizal.
Dino mengimbuhkan bahwa penyaluran komoditas beras serta minyak goreng ini dimaksudkan untuk mendongkrak daya beli warga di kala adanya penyesuaian harga pangan oleh pihak pemerintah.
Pada kawasan tersebut, mekanisme proses distribusi dikoordinasikan secara langsung melibatkan instansi kelurahan serta jajaran pengurus RT setempat.
Lurah Pulau Kupang Erliansyah pada Sabtu (23/5/2026) menerangkan terdapat kisaran 1.018 KPM di area tugasnya yang menerima stimulus ini, dengan perincian paket berupa beras 20 kg serta minyak goreng sebanyak empat liter yang dikemas ke dalam empat wadah berukuran satu liter.
"Kami meminta pada masing masing ketua RT untuk warganya yang termasuk dalam KPM untuk mengkoordinir dan membantu. Karena banyak orang tua dan ibu ibu yang memerlukan bantuan untuk lebih memperlancar penyaluran. Termasuk juga persyaratan administrasi, supaya jangan sampai bolak balik. Karena jauh jaraknya dan seperti diketahui, wilayah kami juga ada di seberang," ungkap Erliansyah.