JAKARTA - Dorongan likuiditas besar kembali mengalir ke sistem keuangan nasional pada awal 2026. Setelah pemerintah menempatkan dana ratusan triliun rupiah di perbankan pada akhir 2025, Bank Indonesia melangkah lebih jauh dengan menyalurkan likuiditas hampir dua kali lipat.
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa otoritas moneter dan fiskal bergerak seirama untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus mendorong aktivitas pembiayaan di awal tahun.
Bank Indonesia mencatat total suntikan likuiditas yang digelontorkan ke perbankan mencapai Rp397,9 triliun hingga minggu pertama Januari 2026. Nilai tersebut melampaui dana pemerintah yang sebelumnya ditempatkan di sistem perbankan sebesar Rp200 triliun. Suntikan likuiditas berskala besar ini diproyeksikan mulai terasa dampaknya terhadap perekonomian nasional pada kuartal I/2026.
Sinergi Stimulus Dorong Awal Tahun
Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menjelaskan bahwa penguatan likuiditas pada awal 2026 merupakan kelanjutan dari tren positif yang telah terbentuk sejak kuartal IV/2025.
Menurutnya, kinerja ekonomi pada kuartal terakhir tahun lalu diperkirakan lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya, sehingga menjadi pijakan bagi pertumbuhan pada awal tahun ini.
Aida menegaskan bahwa sinergi antara stimulus bank sentral dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga ritme pemulihan ekonomi. Bank Indonesia mengoptimalkan berbagai instrumen, mulai dari kebijakan moneter, makroprudensial, hingga sistem pembayaran, yang berjalan beriringan dengan belanja dan insentif fiskal pemerintah.
“Faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut adalah lebih dari domestic demand. Ini akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, spending [belanja] pemerintah, dan juga investasi,” ujar Aida.
Dengan dukungan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 berada di kisaran 4,7% hingga 5,5%. Untuk 2026, otoritas moneter menargetkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni menuju rentang 4,9% hingga 5,7%.
Insentif Likuiditas Mengalir Ke Perbankan
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) menjadi instrumen utama dalam menyalurkan likuiditas ke perbankan. Hingga awal Januari 2026, total insentif KLM yang telah disalurkan mencapai Rp397,9 triliun.
Secara rinci, distribusi likuiditas tersebut didominasi oleh kelompok bank badan usaha milik negara yang menerima Rp182,9 triliun. Bank Umum Swasta Nasional memperoleh insentif sebesar Rp174,7 triliun, sementara Bank Pembangunan Daerah menerima Rp33,1 triliun. Adapun Kantor Cabang Bank Asing mendapatkan aliran likuiditas sebesar Rp7,2 triliun.
Perry menjelaskan bahwa alokasi insentif tersebut diarahkan ke sektor-sektor prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian. Sektor-sektor tersebut mencakup pertanian, industri, hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estat, serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor produktif, sekaligus mempercepat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.
Strategi Dorong Penurunan Suku Bunga Kredit
Selain memperbesar nilai likuiditas, Bank Indonesia juga merombak komposisi KLM untuk mendorong perbankan lebih agresif menurunkan suku bunga kredit. Perubahan kebijakan ini mulai berlaku pada 16 Desember 2025 dan dirancang agar penurunan suku bunga kebijakan dapat lebih cepat diterjemahkan ke dalam suku bunga pembiayaan.
Bank sentral tetap mempertahankan besaran total insentif KLM maksimal sebesar 5,5% dari Dana Pihak Ketiga. Namun, porsi insentif dari sisi penyaluran kredit atau lending channel dipangkas dari sebelumnya maksimal 5% menjadi 4,5%.
Sebaliknya, insentif melalui interest rate channel justru diperbesar secara signifikan. Jika sebelumnya insentif bagi bank yang responsif terhadap penurunan suku bunga hanya mencapai 0,5%, kini dilipatgandakan menjadi paling tinggi 1%.
Dengan skema ini, bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan penurunan BI Rate berpeluang memperoleh insentif likuiditas yang lebih besar. Artinya, perbankan didorong untuk tidak menunda penyesuaian harga kredit agar stimulus moneter dapat segera dirasakan dunia usaha dan masyarakat.
“Penguatan KLM yang berlaku pada 16 Desember 2025 diarahkan untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit/pembiayaan perbankan, melalui peningkatan besaran insentif bagi bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga kredit baru sejalan dengan penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ujar Perry.
Dampak Likuiditas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Kombinasi antara suntikan likuiditas besar dan penyesuaian skema insentif diyakini akan memperkuat permintaan domestik pada awal 2026. Bank Indonesia menilai konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi berpotensi meningkat seiring dengan biaya pendanaan yang lebih rendah dan likuiditas yang memadai di sistem perbankan.
Likuiditas yang longgar juga diharapkan dapat meningkatkan keberanian perbankan dalam menyalurkan kredit, khususnya ke sektor-sektor prioritas yang selama ini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, otoritas moneter tetap menekankan pentingnya menjaga kualitas kredit dan stabilitas sistem keuangan.
Dengan koordinasi yang terus diperkuat antara Bank Indonesia dan pemerintah, kebijakan likuiditas pada awal 2026 diharapkan tidak hanya menopang pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan ke depan.