JAKARTA - Indonesia dinilai semakin siap menjadi salah satu negara terdepan dalam pengembangan energi nuklir di kawasan Asia Tenggara. Dengan posisi strategis dan sumber daya manusia yang kompeten, Indonesia berpeluang besar mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) guna mendukung transisi energi bersih menuju target net zero emission pada 2060.
Meskipun masih tergolong sebagai negara pendatang baru di sektor ini, Indonesia disebut memiliki keunggulan dibandingkan banyak negara lain yang berada pada tahap serupa. Hal ini disampaikan oleh Director General World Nuclear Association (WNA), Sama Bilbao y León, dalam wawancaranya pada Rabu, 29 Oktober 2025.
Fondasi Kuat dan Sejarah Panjang Teknologi Nuklir Indonesia
Sama menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki sejarah panjang dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Ia menilai, pondasi riset dan infrastruktur dasar yang dimiliki Indonesia menjadikan negara ini tidak sepenuhnya baru dalam industri nuklir.
“Indonesia sebenarnya sudah memiliki sejarah panjang dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Anda memiliki reaktor riset dan sejumlah program teknik nuklir di dalam negeri. Jadi, sudah ada cukup banyak pengetahuan ilmiah dan riset di bidang ini,” ujarnya.
Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) disebut menjadi aset berharga yang selama ini menopang riset dan pendidikan di bidang nuklir. Modal ilmiah tersebut menurut Sama, merupakan kekuatan besar yang tidak banyak dimiliki oleh negara baru di sektor ini.
Komitmen Indonesia untuk memasukkan energi nuklir ke dalam peta jalan energi nasional menjadi sinyal serius bagi dunia internasional. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, pemerintah telah mencanangkan pengembangan PLTN berkapasitas 500 megawatt.
“Bahkan, ada rencana untuk memiliki unit nuklir pertama, yang saya pikir mungkin adalah small modular reactor (SMR), pada 2032,” ujar Sama menjelaskan. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mewujudkan transisi energi berbasis teknologi tinggi.
Komitmen Pemerintah: PLTN Pertama Ditargetkan Beroperasi 2032
Rencana pembangunan PLTN di Indonesia juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dokumen ini menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen mengoperasikan PLTN pertama pada tahun 2032 dan mencapai kapasitas total hingga 44 gigawatt pada 2060.
Dari total tersebut, sekitar 35 gigawatt akan dialokasikan untuk kebutuhan listrik umum, sedangkan 9 gigawatt lainnya ditujukan bagi produksi hidrogen nasional. Dengan demikian, energi nuklir diharapkan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan energi dan industrialisasi hijau.
Sesuai peta jalan tersebut, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan mencapai 5% pada 2030 dan meningkat menjadi 11% pada 2060. Pencapaian ini dianggap sebagai lompatan besar dalam upaya dekarbonisasi sektor energi nasional.
Namun, Sama mengingatkan bahwa Indonesia harus mempersiapkan sejumlah aspek krusial sebelum membangun PLTN secara penuh. Ia menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung seperti regulasi, pendidikan, dan sumber daya manusia.
Tantangan: Infrastruktur, Regulasi, dan Pendanaan
“Membangun PLTN adalah investasi yang sangat besar,” kata Sama menegaskan. Karena itu, selain kesiapan teknis dan hukum, pendanaan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan energi nuklir di Indonesia.
Meski begitu, ia optimistis dengan dukungan positif dari sektor keuangan global. Menurutnya, beberapa lembaga keuangan internasional telah membuka peluang pembiayaan proyek nuklir sebagai bagian dari solusi energi bersih.
“Bank Dunia telah mengubah kebijakan pinjamannya dan mengakui peran penting energi nuklir. Banyak bank pembangunan multilateral, termasuk Bank Pembangunan Asia, mulai mempertimbangkan untuk membiayai proyek nuklir. Pembiayaan swasta juga semakin aktif,” jelasnya.
Selain pendanaan, ia menyoroti pentingnya komunikasi publik yang efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kekhawatiran publik terhadap risiko keselamatan, terutama pasca-insiden Fukushima, harus dijawab dengan edukasi yang transparan.
“Sangat penting untuk melibatkan masyarakat sipil sejak dini dan secara menyeluruh, memastikan semua pertanyaan terjawab,” katanya menekankan. Pendekatan terbuka ini, menurutnya, dapat memperkuat dukungan sosial terhadap proyek PLTN di Indonesia.
Peluang Besar: Teknologi Aman dan Industri Nasional yang Kuat
Di balik tantangan tersebut, Sama melihat peluang besar yang dapat dimanfaatkan Indonesia. Negara ini dinilai sudah memiliki kemampuan industri dan manufaktur yang cukup maju untuk mendukung rantai pasok teknologi nuklir.
Dalam aspek teknologi, small modular reactor (SMR) dianggap sangat cocok untuk kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Teknologi ini lebih fleksibel, hemat ruang, serta memiliki fitur keselamatan tinggi seperti seismic isolation yang mampu menahan guncangan gempa.
“Secara umum, pembangkit listrik tenaga nuklir adalah di antara fasilitas industri yang paling kokoh dan tangguh,” imbuhnya. Pernyataan ini memperkuat pandangan bahwa kekhawatiran soal keselamatan dapat diantisipasi dengan inovasi teknologi modern.
Sama menegaskan bahwa Indonesia tidak berjalan sendirian dalam mengembangkan energi nuklir. Pemerintah telah menjalin kerja sama dengan International Atomic Energy Agency (IAEA) sebagai bagian dari standar yang diikuti oleh setiap negara pemula.
“Kami akan memberi tahu, dari mana mendapatkan bahan bakar, perusahaan yang bisa mendesain reaktor, atau yang melakukan konstruksi. Itulah jenis dukungan yang kami lakukan,” pungkasnya. WNA berkomitmen untuk membantu Indonesia memperluas jejaring dan transfer teknologi di tingkat global.
Masa Depan Nuklir di Kawasan Asean
Selain di Indonesia, minat terhadap energi nuklir juga meningkat di kawasan Asia Tenggara. Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menegaskan dukungannya bagi negara-negara Asean untuk memperkuat kerangka keselamatan dan keamanan nuklir di tengah meningkatnya kebutuhan energi bersih.
Deputy Director General IAEA, Karine Herviou, dalam pidatonya di Singapore-U.S. Forum yang digelar bersamaan dengan Singapore International Energy Week 2025, menyebutkan bahwa Asean memiliki potensi besar dalam pengembangan energi nuklir.
“Asean merupakan kawasan dengan pertumbuhan ekonomi dinamis dan kebutuhan energi yang terus meningkat. Nuklir, termasuk SMR, menawarkan solusi energi berkelanjutan yang dapat mendukung pertumbuhan ini,” ujarnya.
Ia menilai bahwa teknologi SMR sangat sesuai untuk kondisi geografis negara-negara kepulauan dan wilayah terpencil di Asia Tenggara. “SMR dengan kapasitas di bawah 300 megawatt listrik menawarkan aplikasi yang fleksibel, tidak hanya untuk pembangkit listrik regional tetapi juga untuk produksi air bersih, hidrogen, dan penggunaan non-elektrik lainnya,” jelas Herviou.
Namun, Herviou menegaskan bahwa aspek keselamatan harus menjadi prioritas sejak tahap perencanaan. IAEA telah menyiapkan berbagai mekanisme dukungan, termasuk Safety Standards dan Nuclear Security Guidance yang menjadi dasar pembentukan regulasi nasional.
Selain itu, terdapat 17 program peer review yang telah memberikan lebih dari 1.400 layanan penilaian di seluruh dunia. IAEA juga meluncurkan inisiatif School for Regulating SMRs serta program Nuclear Harmonization and Standardization Initiative (NHSI) untuk memperkuat kerja sama lintas negara.
“Untuk kawasan Asean, kami telah dan akan terus memperkuat kerja sama melalui pelatihan, kerja sama teknis, dan platform berbagi pengetahuan seperti Global Nuclear Safety and Security Network,” tambah Herviou.
Dengan fondasi ilmiah, dukungan global, dan komitmen politik yang kuat, Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk menjadi pionir energi nuklir di kawasan Asean. Jika seluruh persiapan berjalan mulus, tahun 2032 bisa menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia dalam perjalanan menuju kemandirian energi bersih dan berkelanjutan.