Kementerian PKP Siapkan Peta Jalan Program 3 Juta Rumah, Fokus pada Skema KPR FLPP

Kementerian PKP Siapkan Peta Jalan Program 3 Juta Rumah, Fokus pada Skema KPR FLPP

Jakarta — Dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan nasional, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) gencar menyusun strategi baru melalui peta jalan atau *road map* Program 3 Juta Rumah. Upaya ini diinisiasi sebagai bagian dari rencana kerja lima tahun ke depan, dengan target ambisius untuk menyediakan rumah bagi masyarakat luas.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menegaskan pentingnya peran semua pemangku kepentingan dalam mensukseskan program ini. "Ini merupakan langkah strategis dalam mencapai target yang akan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan," ujar Ara dalam keterangan tertulis yang diterima oleh media pada Kamis, 16 Januari 2025.

Salah satu fokus utama dari program ini adalah kredit pemilikan rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). "Program ini sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 lalu, sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock," jelas Ara lebih lanjut.

Langkah kontributif lainnya yang sedang diupayakan oleh kementerian adalah mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung pembangunan perumahan di kawasan perkotaan. Ini nantinya akan terintegrasi dengan moda transportasi umum, sehingga aksesibilitas dan kenyamanan penghuni perumahan dapat lebih terjamin. "Sedangkan untuk Pak Wamen, saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," katanya, menekankan peran penting investasi dalam mencapai target tersebut.

Di sisi lain, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, memberikan informasi terbaru terkait pengembangan infrastruktur kelembagaan di kementerian. Dalam rapat internal yang digelar malam sebelumnya, Fahri menuturkan, kementerian tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1. Para pejabat ini nantinya akan memimpin unit kerja masing-masing sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana yang diatur dalam Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya, setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini, maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," jelas Fahri mengenai langkah berikutnya setelah struktur kepemimpinan internal ini terbentuk.

Menteri PKP juga memastikan bahwa kebijakan yang disusun melibatkan pendekatan partisipatif, sejalan dengan kebutuhan lapangan dan kemampuan fiskal negara. Dalam konteks ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tetap dijaga agar pencapaian target rumah layak huni dapat terwujud.

Program 3 Juta Rumah bukan hanya sekedar janji politik, tetapi sebuah langkah nyata dalam menjawab krisis hunian yang semakin mendesak di berbagai wilayah tanah air. Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan kebutuhan perumahan di Indonesia dapat terpenuhi secara merata, dengan kualitas yang tetap terjaga.

Strategi peta jalan ini juga diharapkan dapat membantu menstimulasi perekonomian nasional, dengan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan daya beli masyarakat melalui kepemilikan rumah yang terjangkau. Hanya waktu yang dapat membuktikan efektivitas dari kebijakan dan langkah-langkah yang telah direncanakan oleh Kementerian PKP tersebut. Namun, dengan tekad bulat dan komitmen kuat dari para pemimpin, harapan untuk menghadirkan rumah bagi setiap rakyat Indonesia semakin jelas di depan mata.