Pemerintah Jaga Harga Gabah Agar Petani Untung dan Konsumen Bahagia

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman. (Sumber Gambar: net)

JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian menegaskan bahwa pemerintah terus menjaga keseimbangan harga agar tetap memberikan keuntungan bagi petani sekaligus tetap terjangkau bagi pihak konsumen. 

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan para petani tidak mengalami kerugian.

“Pemerintah itu harus adil pada semua pihak. Ini petani, ini pedagang beras, (hingga) konsumen. Petani 115 juta orang, seluruh Indonesia yang berproduksi padi. Kalau ini rugi, dia tidak akan produksi padi. Tidak produksi padi, impor. Impor berarti kami pro pada negara lain,” ungkap Amran di Bone, Sulawesi Selatan sebagaimana dilansir dari berita sumber pada Senin (11/5/2026).

Baca Juga

Harga Sembako Jatim 12 Mei 2026 Bawang Merah dan Cabai Merangkak Naik

“Jadi itulah bagaimana mengendalikan harga. Caranya adalah di sini (tingkat petani) tidak boleh rugi. Harus ada harga pembelian pemerintah. Di sini adalah konsumen, harus harga eceran tertinggi (HET). Itulah pemerintah, menyayangi. Ini kami ingin petani tersenyum, konsumennya bahagia,” tambah Amran sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Berdasarkan hasil pantauan Bapanas hingga tanggal 10 Mei, harga beras premium secara nasional berada pada level Rp 15.758 per kilogram (kg), mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya yang sebesar Rp 15.801 per kg. 

Sementara itu, harga beras medium masih berada dalam rentang HET, yakni Rp 13.444 per kg atau mengalami kenaikan tipis sebesar 0,06% dibandingkan pekan sebelumnya.

Adapun harga gabah kering panen di tingkat petani secara nasional tercatat sebesar Rp 6.925 per kg. 

Harga terendah ditemukan di wilayah Sulawesi Tenggara sebesar Rp 6.500 per kg dan harga tertinggi di wilayah Sumatera Barat mencapai Rp 7.700 per kg.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan pendistribusian stok cadangan beras pemerintah (CBP) melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.

“Stok CBP yang lebih dari 5 juta ton menjadi bantalan untuk menjaga kesinambungan distribusi dan mengendalikan gejolak harga hingga semester dua. Selain itu, pemerintah masih memiliki ruang intervensi yang luas melalui penyaluran CBP, SPHP maupun bantuan pangan,” jelas Ketut sebagaimana dilansir dari berita sumber.

“Menjaga keseimbangan antara harga di tingkat petani dan konsumen dilakukan dengan memastikan harga gabah tetap memberikan keuntungan yang layak. Namun harga beras di pasar tetap terjangkau. Dengan melihat kondisi stok beras nasional saat ini yang masih relatif aman, pelaksanaan operasi pasar tetap dilakukan secara terukur dan selektif,” kata Ketut lagi sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Bapanas mencatat bahwa realisasi penjualan beras SPHP sejak bulan Januari hingga 10 Mei 2026 telah mencapai 428,9 ribu ton. 

Jumlah tersebut terdiri atas realisasi SPHP perpanjangan program 2025 sebesar 221.000 ton dan realisasi SPHP 2026 sejak Maret sebesar 207,9 ribu ton.

Sementara itu, penyaluran bantuan pangan hingga 8 Mei 2026 telah menjangkau sebanyak 10,19 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau setara dengan 203,8 ribu ton beras. 

Pemerintah memastikan bahwa intervensi di sektor hilir ini tidak akan menekan pendapatan petani, mengingat mayoritas petani di Indonesia masih masuk dalam kategori petani skala kecil dengan tingkat pendapatan yang relatif terbatas.