Kemenkeu Gelar Sidang Hambatan PSN Purbaya Tekankan Sinergi Dan Stabilitas Fiskal

Kemenkeu Gelar Sidang Hambatan PSN Purbaya Tekankan Sinergi Dan Stabilitas Fiskal

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi menggelar sidang koordinasi tingkat tinggi untuk membahas berbagai kendala yang menghambat progres pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada hari ini, Rabu, 25 Februari 2026.

Dalam pertemuan strategis tersebut, ditekankan bahwa PSN merupakan pilar utama bagi transformasi ekonomi Indonesia menuju visi 2045, sehingga setiap hambatan administratif maupun operasional harus segera dicarikan solusi yang konkret. Fokus utama sidang ini adalah mengevaluasi aspek pembiayaan, pengadaan lahan, serta koordinasi lintas sektoral yang sering kali menjadi titik sumbat dalam percepatan proyek di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa selaku bagian dari otoritas stabilitas sistem keuangan memberikan pandangan kritis mengenai pentingnya sinkronisasi antara pembangunan fisik dengan kesehatan likuiditas perbankan.

Baca Juga

BSI Perluas Inklusi Keuangan Melalui Penambahan Jaringan Agen Hingga 127 Ribu Unit

Pemerintah menyadari bahwa di tengah dinamika ekonomi tahun 2026, ketepatan waktu penyelesaian proyek infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kepercayaan investor dan efisiensi logistik nasional. Kemenkeu berkomitmen memastikan alokasi anggaran tersedia secara optimal melalui skema yang tepat tanpa mengganggu keseimbangan moneter.

Analisis Tiga Hambatan Utama Dalam Percepatan Proyek Strategis

Berdasarkan hasil sidang evaluasi, terdapat tiga area krusial yang memerlukan penanganan segera untuk menjamin keberlangsungan PSN:

Kendala Pembebasan Lahan: Masalah klasik terkait sengketa tanah dan ketidaksesuaian tata ruang masih menjadi hambatan dominan. Kemenkeu mendorong optimalisasi peran Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mempercepat proses pendanaan pengadaan lahan yang adil.

Pembiayaan Inovatif: Di tengah keterbatasan APBN, ditekankan pentingnya skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sidang membahas bagaimana meningkatkan daya tarik proyek agar sektor swasta lebih aktif berpartisipasi melalui instrumen Blended Finance.

Sinkronisasi Regulasi: Adanya tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah sering kali menghambat izin konstruksi. Pemerintah akan memperkuat fungsi Project Management Office (PMO) untuk melakukan debottlenecking secara real-time.

Purbaya Dan Pentingnya Penjaminan Serta Kesehatan BUMN

Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa kesehatan keuangan BUMN yang menjalankan penugasan PSN menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan. Jangan sampai penugasan infrastruktur yang masif justru membebani neraca keuangan perusahaan negara secara berlebihan yang dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan secara luas.

Kemenkeu memastikan setiap proyek PSN akan mendapatkan pengawalan fiskal yang ketat melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk memitigasi risiko politik dan gagal bayar.

Penjaminan ini memberikan rasa aman bagi mitra swasta dan perbankan yang memberikan pendanaan. Selain itu, pemerintah juga mengevaluasi efektivitas insentif pajak seperti tax holiday untuk peralatan proyek yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Koordinasi yang erat antara Kemenkeu, LPS, dan Bank Indonesia melalui KSSK menjadi benteng utama agar pembiayaan PSN tetap berjalan di koridor yang aman bagi ekonomi nasional.

Dampak Ekonomi Dan Harapan Bagi Masyarakat Luas

Keberhasilan mengatasi hambatan PSN diproyeksikan akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ekonomi lokal. Infrastruktur yang terbangun—seperti jalan tol, bendungan, dan pelabuhan—akan membuka akses pasar baru bagi produk UMKM dan menurunkan biaya distribusi barang secara nasional.

Selain itu, penyerapan tenaga kerja dalam skala besar selama masa konstruksi merupakan langkah nyata dalam menekan angka pengangguran di berbagai wilayah.

Melalui sidang ini, Kemenkeu menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi panglima. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk PSN harus dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya bagi rakyat.

Pemerintah optimis bahwa dengan penyelesaian hambatan secara sistematis, target penyelesaian mayoritas PSN pada akhir periode tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global di masa depan.