DPRD Kalteng: Infrastruktur dan Program KHBS Berbuah Dampak Nyata bagi Masyarakat

DPRD Kalteng: Infrastruktur dan Program KHBS Berbuah Dampak Nyata bagi Masyarakat

JAKARTA - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menilai bahwa sejumlah program prioritas pembangunan di provinsi ini, termasuk proyek infrastruktur dan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), kini mulai menunjukkan dampak nyata langsung di masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks evaluasi awal sejumlah intervensi publik yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup warga di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah, terutama di daerah yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas dasar.

Transformasi Infrastruktur Menembus Batas Wilayah

Pembangunan infrastruktur menjadi sorotan utama DPRD Kalteng. Infrastruktur dasar seperti jalan penghubung antarkabupaten dan akses menuju provinsi tetangga dinilai memegang peran penting dalam mempercepat mobilitas dan distribusi barang. Sebagai contoh, pembangunan akses jalan yang menghubungkan wilayah Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Timur dinilai telah mulai menyingkirkan hambatan logistik yang selama ini menghambat aktivitas ekonomi di pedalaman. Masyarakat di wilayah yang baru tersambung oleh jaringan jalan kini melaporkan kemudahan dalam mengangkut hasil pertanian dan perikanan ke pasar, serta akses lebih lancar bagi layanan pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga

Strategi Korlantas Polri Memastikan Keamanan dan Kenyamanan Mudik Lebaran 2026

Anggota DPRD dari Komisi III, Helmi, menyatakan bahwa infrastruktur tersebut bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi telah menjadi katalisator pertumbuhan sektor lain, termasuk perdagangan lokal dan layanan dasar bagi warga di desa-desa yang jauh dari pusat kota. Lebih jauh, akses jalan yang lebih baik juga memperkuat konektivitas pedesaan dengan pusat-pusat layanan pemerintahan, yang pada gilirannya mempercepat respons terhadap kebutuhan warga yang selama ini kurang terlayani.

Percepatan pembangunan infrastruktur yang diinisiasi DPRD bersama pemerintah daerah ini sejalan dengan arahan dan harapan berbagai pihak legislatif di Kalteng untuk memprioritaskan pembangunan jalan dan fasilitas dasar sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang merata. Infrastruktur yang memadai dipandang sebagai urat nadi perekonomian daerah, di mana warga di daerah terpencil dapat lebih aktif berkontribusi dalam kegiatan ekonomi lokal.

Program KHBS: Kartu Sejahtera dengan Dampak Sosial Langsung

Selain infrastruktur, program sosial unggulan seperti Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) juga tengah menjadi perhatian DPRD Kalteng. Program ini dirancang untuk memperkuat sistem perlindungan sosial di provinsi tersebut, khususnya bagi warga yang hidup di kawasan pedalaman atau mereka yang rentan secara ekonomi. KHBS menjadi simbol komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan fasilitas dukungan yang lebih mudah diakses dan terintegrasi.

Peluncuran dan pendistribusian KHBS kepada ratusan ribu kepala keluarga di seluruh kabupaten/kota kini mulai dirasakan dampaknya oleh penerima manfaatnya. Para penerima kartu ini diharapkan mendapatkan dukungan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan dukungan ekonomi. Warga di wilayah yang belum sepenuhnya terhubung layanan sosial kini mempunyai akses yang lebih jelas terhadap program kesejahteraan yang selama ini diupayakan oleh pemerintah provinsi dan didukung DPRD.

Legislator DPRD Kalteng menyoroti bahwa keberadaan KHBS bukan hanya sebagai instrumen bantuan, tetapi sebagai “jembatan kesejahteraan” yang mampu memperpendek jarak antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan langsung masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Dalam pelaksanaannya, dukungan legislatif ikut serta mengawal distribusi agar tepat sasaran dan meminimalisir kendala administratif.

Prioritas Pemerataan dan Pengawasan Anggaran

DPRD Kalteng menegaskan pentingnya pengawasan yang cermat terhadap realisasi anggaran program, termasuk proyek infrastruktur dan distribusi bantuan sosial. Pemerintah daerah, dengan dukungan legislatif, berupaya memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program-program tersebut memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga. Visi bersama ini menempatkan pemerataan pembangunan sebagai aspek strategis dalam pembuatan kebijakan publik, di mana hasil pembangunan harus terasa oleh masyarakat secara luas, termasuk di wilayah terpencil.

Para anggota DPRD juga menegaskan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi berbagai program ini. Partisipasi tersebut dianggap penting agar program yang dijalankan bukan hanya tersusun secara administratif, tetapi benar-benar mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat setempat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, serta warga menjadi kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak besar.

Harapan Legislator terhadap Kualitas Layanan Publik di Kalteng

Menutup penilaian mereka, anggota DPRD Kalteng menyatakan optimisme bahwa dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan penguatan program sosial seperti KHBS, masyarakat di berbagai pelosok Kalimantan Tengah akan semakin merasakan manfaat nyata dari kebijakan publik. Infrastruktur yang memadai diharapkan bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal, sementara program sosial yang tepat sasaran diharapkan membantu warga yang rentan sekaligus membuka peluang yang lebih luas untuk akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Secara keseluruhan, DPRD Kalteng menilai bahwa kombinasi investasi fisik dan intervensi sosial telah mulai memperlihatkan hasil yang dirasakan oleh warga. Meski masih terdapat tantangan di beberapa area, dinamika positif ini menjadi landasan kuat bagi legislatif dan eksekutif daerah untuk terus berkolaborasi dalam upaya membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.