Kuota BBM Bengkulu 2025 2026 Aman SPBU Akan Ditambah
JAKARTA - Kepastian pasokan bahan bakar minyak menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menjaga stabilitas aktivitas masyarakat.
Di tengah kekhawatiran isu kelangkaan yang beredar, pemerintah daerah memastikan alokasi BBM bersubsidi untuk tahun 2025 hingga 2026 tetap dalam kondisi aman. Fokus pembenahan kini diarahkan pada infrastruktur distribusi agar antrean dapat ditekan.
Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa stok dan kuota BBM bersubsidi di Bengkulu tidak mengalami pengurangan dari pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan resmi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi di Jakarta, Selasa 24 Februari. Forum itu membahas alokasi serta realisasi distribusi BBM secara rinci.
Baca Juga
Dalam pemaparan yang disampaikan regulator, dijelaskan bahwa jenis Pertalite masuk kategori Jenis BBM Khusus Penugasan atau JBKP, sementara Solar tergolong Jenis BBM Tertentu atau JBT. Data yang dipresentasikan menunjukkan bahwa Bengkulu tidak mengalami pemangkasan kuota. Artinya, pasokan dari sisi perencanaan masih berada dalam batas aman.
“Secara angka dan data, alokasi untuk Bengkulu masih dalam batas aman. Tidak ada pengurangan kuota, baik untuk Pertalite maupun Solar,” ujar Helmi Hasan.
Kuota Aman Berdasarkan Data Resmi
Berdasarkan data yang dipaparkan BPH Migas, alokasi kuota Pertalite untuk Bengkulu pada 2025 tercatat sebesar 252.857 kiloliter, sementara Solar mencapai 108.191 kiloliter. Realisasi penyalurannya juga tergolong tinggi, menandakan konsumsi masyarakat berjalan aktif dan stabil sepanjang tahun.
Sementara itu, untuk tahun 2026, kuota Pertalite ditetapkan sebesar 231.356 kiloliter dan Solar sebanyak 96.151 kiloliter. Meski terjadi penyesuaian angka dibanding tahun sebelumnya, pemerintah memastikan jumlah tersebut masih dalam kategori mencukupi kebutuhan masyarakat Bengkulu.
Helmi menekankan bahwa isu kelangkaan yang kerap muncul bukan disebabkan keterbatasan kuota. Menurutnya, persoalan utama justru berada pada faktor teknis di lapangan. Distribusi yang belum merata menjadi penyebab antrean di sejumlah titik.
Ia menjelaskan bahwa jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU saat ini belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut memicu kepadatan kendaraan pada jam sibuk.
“Masalahnya bukan di kuota. Kuota cukup. Yang perlu kita benahi adalah infrastruktur distribusi, termasuk penambahan SPBU agar penyaluran lebih merata dan antrean bisa ditekan,” jelasnya.
Fokus Pembenahan Infrastruktur Distribusi
Pemerintah Provinsi Bengkulu memandang bahwa peningkatan infrastruktur menjadi solusi jangka menengah dan panjang. Penambahan SPBU di titik titik padat konsumsi dinilai mampu mengurangi beban distribusi pada lokasi tertentu. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengantre terlalu lama.
Helmi menyebutkan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menyikapi dinamika distribusi energi. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan untuk memperbaiki sistem penyaluran. Salah satunya adalah mendorong investasi pembangunan SPBU baru.
Selain itu, koordinasi lintas sektor akan diperkuat bersama pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah daerah juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak operator distribusi agar suplai berjalan lancar. Pengawasan penyaluran BBM subsidi turut diperketat.
Langkah pengawasan ini penting untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan. Pemerintah ingin memastikan setiap liter BBM bersubsidi benar benar diterima masyarakat yang berhak. Transparansi data juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.
Komitmen Pengawasan Dan Koordinasi
Helmi menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan kemudahan akses BBM bagi masyarakat. Ia ingin memastikan warga tidak lagi dihantui kekhawatiran kehabisan stok atau antrean panjang. Upaya pembenahan dilakukan secara bertahap dan terukur.
“Kami ingin memastikan masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan mudah, tanpa harus mengantre panjang atau khawatir kehabisan stok. Itu komitmen kami,” tegas Helmi.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu isu yang belum tentu benar terkait kelangkaan BBM. Pemerintah, menurutnya, terus memantau perkembangan distribusi secara berkala. Jika ditemukan kendala, langkah cepat akan segera diambil.
Pertemuan dengan BPH Migas sekaligus menjadi sarana memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Stabilitas energi dipandang sebagai sektor vital yang berdampak langsung terhadap mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sinergi Pusat Dan Daerah Jaga Stabilitas Energi
Energi memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Bengkulu. Tanpa pasokan BBM yang lancar, distribusi barang dan jasa bisa terganggu. Oleh sebab itu, kepastian kuota menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas daerah.
Dengan kepastian bahwa alokasi tahun 2025 dan 2026 berada dalam kondisi aman, pemerintah optimistis distribusi akan semakin lancar. Penambahan SPBU diharapkan mampu menekan antrean dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Sinergi antara pusat dan daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Melalui koordinasi yang intensif dan pengawasan ketat, kebutuhan energi masyarakat Bengkulu diharapkan dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Pemerintah pun berkomitmen menjaga agar tidak terjadi gejolak pasokan di masa mendatang.
Rekomendasi
Berita Lainnya
