Mendes Yandri Usul Hentikan Izin Baru Alfamart dan Indomaret Jika Kopdes Merah Putih Sudah Kuat

Mendes Yandri Usul Hentikan Izin Baru Alfamart dan Indomaret Jika Kopdes Merah Putih Sudah Kuat

JAKARTA - Penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memunculkan wacana besar terkait keberadaan ritel modern di wilayah perdesaan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan dukungannya untuk menghentikan ekspansi minimarket jika Kopdes telah berjalan optimal.

"Saya setuju sekali di forum terhormat ini, Pak Ketua, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop," ujar Yandri dalam rapat dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 12 November 2025. Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menyentuh dominasi ritel modern di berbagai daerah.

Menurut Yandri, keberadaan minimarket dinilai sudah terlalu luas dan berpotensi mengancam eksistensi Kopdes Merah Putih. Ia menilai perlu ada keberpihakan nyata agar koperasi desa mampu tumbuh tanpa tekanan persaingan yang tidak seimbang.

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Instruksikan Percepatan Validasi Data Korban Bencana di Sumatra

"Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Ya itu artinya ya tidak apple to apple sebenarnya, kalau mereka sudah sangat besar sangat monopoli selama ini, ya tentu akan menjadi ancaman bagi Kopdes," paparnya. Ia menegaskan bahwa dominasi tersebut perlu dikendalikan demi menciptakan ruang tumbuh bagi koperasi.

"Saya setuju Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ, sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa itu merajalelanya, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Betul itu. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini," sambung Yandri. Pernyataan itu menunjukkan kekhawatiran terhadap konsentrasi kekuatan ekonomi di sektor ritel modern.

Dukungan dan permintaan roadmap dari DPR

Ketua Komisi V DPR Lasarus menyampaikan dukungan terhadap penguatan Kopdes atau BUMDes di desa. Ia menilai desa seharusnya lebih didominasi oleh entitas ekonomi milik masyarakat sendiri.

Namun demikian, Lasarus mengingatkan bahwa kebijakan pembatasan minimarket bukan perkara mudah untuk dijalankan. Ia meminta Yandri menyiapkan peta jalan yang jelas sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

"Jadi, saya berharap Pak Menteri harus ada roadmap juga, Pak, untuk menghentikan Indomaret dan Alfamart ini, seperti apa nanti kita pemerintah mengambil ini," ucap Lasarus. Ia menekankan bahwa pelaku usaha pasti telah menyiapkan strategi menghadapi setiap perubahan kebijakan.

Dukungan dari DPR ini memperlihatkan adanya kesamaan pandangan dalam memperkuat ekonomi desa. Namun, tantangan implementasi tetap menjadi perhatian utama dalam diskusi tersebut.

Kritik dari kalangan pekerja dan pelaku usaha

Wacana penghentian izin minimarket baru juga menuai kritik dari sejumlah pihak. Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Arnod Sihite, menilai pendekatan eliminatif berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi.

“Semangat membangun kopdes sangat baik dan harus didukung, tetapi jangan sampai pendekatannya eliminatif. Menutup ritel modern bukan solusi strategis, apalagi sektor ini menyerap ratusan ribu tenaga kerja, dan menjadi bagian penting dari rantai distribusi nasional,” katanya, Senin, 23 Februari 2026. Ia mengingatkan bahwa sektor ritel modern memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sebagai anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, Arnod juga menilai kebijakan tersebut tidak selaras dengan target pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengaitkannya dengan agenda Presiden Prabowo Subianto terkait pertumbuhan ekonomi 8 persen dan penciptaan 19 juta lapangan kerja.

“Kalau kita ingin pertumbuhan 8 persen dan serapan tenaga kerja besar, maka iklim usaha harus dijaga. Jangan sampai kebijakan justru menciptakan ketidakpastian dan mempersempit ruang ekonomi,” ucapnya. Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran akan dampak kebijakan terhadap iklim investasi.

Sikap Menteri Koperasi dan opsi kolaborasi

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa keputusan penghentian gerai ritel modern berada di tangan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa kewenangan penerbitan izin menjadi otoritas masing-masing pemda.

Ferry juga mengungkapkan telah berkomunikasi dengan pihak ritel modern terkait kemungkinan kolaborasi dengan Kopdes Merah Putih. Menurutnya, koperasi desa tetap dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk ritel besar.

"Saya juga sudah komunikasi dengan teman-teman yang dari Indomaret, Pak Franky Walirang, dengan teman-teman dari Alfamart, bahwa sebenarnya koperasi desa ini bisa tetap bekerja sama dengan siapapun," katanya. Pernyataan ini membuka ruang kolaborasi alih-alih konfrontasi antara koperasi dan ritel modern.

Penegasan: bukan menutup, tetapi menghentikan izin baru

Mendes Yandri kemudian menegaskan bahwa pembatasan yang dimaksud bukanlah penutupan gerai yang sudah beroperasi. Ia meminta pemerintah daerah menghentikan penerbitan izin minimarket baru, khususnya di wilayah perdesaan.

“Jika Koperasi Desa Merah Putih ini sudah berjalan, artinya ia juga termasuk retail modern. Maka retail modern lain, salah satunya Alfamart dan Indomaret, sebaiknya izin barunya tidak lagi dikeluarkan oleh pemda atau pihak terkait,” ujar Yandri kepada wartawan di Serang, Selasa, 24 Februari 2026. Ia menilai Kopdes juga memiliki posisi sebagai ritel modern berbasis desa.

Melalui Kopdes Merah Putih, kebutuhan masyarakat diharapkan dapat dipenuhi oleh warga desa sendiri. Dengan demikian, keuntungan yang dihasilkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan desa.

“Yang sudah ada silakan tetap berjalan. Kami tidak pernah mengatakan akan menutup Alfamart atau Indomaret yang sudah ada. Namun, karena retail modern kini sudah masuk ke desa-desa, kami mohon para pemangku kepentingan tidak lagi mengeluarkan izin baru,” tegasnya. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa kebijakan difokuskan pada pembatasan izin baru, bukan penghentian operasional yang sudah berjalan.