Upaya DPR Perkuat Aturan Tata Kelola Nikel untuk Daya Saing Nasional

Upaya DPR Perkuat Aturan Tata Kelola Nikel untuk Daya Saing Nasional

JAKARTA - Penguatan tata kelola industri nikel nasional menjadi sorotan utama sejumlah anggota legislatif, mengingat peran penting komoditas ini di tengah strategi transformasi ekonomi dan persaingan global. Di saat investasi sektor mineral terus tumbuh dan posisi Indonesia semakin strategis dalam rantai pasok global, DPR RI menilai perlu langkah lebih terstruktur untuk memastikan hilirisasi berjalan sehat dan memberi manfaat luas bagi kesejahteraan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks keberlanjutan produksi sekaligus daya saing Indonesia di sektor kendaraan listrik dan transisi energi.

Penguatan Tata Kelola Nikel sebagai Pilar Industri Strategis

Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto Tamoreka, menekankan bahwa industri nikel di Indonesia harus dikelola dengan prinsip transparansi dan kompetisi yang sehat agar tidak hanya mengandalkan volume produksi, tapi juga kualitas tata kelola jangka panjang. Ia menyampaikan bahwa kawasan industri nikel, khususnya Morowali di Sulawesi Tengah, telah berkembang menjadi salah satu pusat produksi terbesar di dunia. Karena itu, negara harus memastikan bahwa ekosistem industri yang terbentuk tetap terbuka dan memberikan manfaat luas bagi perekonomian nasional maupun daerah, tanpa mengorbankan prinsip pengelolaan yang baik dan berkelanjutan.

Baca Juga

Sinergi DSLNG Dan Petani Honbola Bangkitkan Optimisme Budidaya Jagung Berkelanjutan

Beniyanto juga menilai bahwa penguatan tata kelola tidak bisa hanya berpihak pada kepentingan investasi semata, tetapi harus seimbang dengan kepentingan nasional. Dalam kaitan ini, pengawasan terhadap struktur industri dan peningkatan standar keberlanjutan menjadi faktor krusial agar hilirisasi nikel secara nasional dapat menjadi kekuatan utama dalam strategi transisi energi dan transformasi ekonomi.

Koordinasi Lintas Sektor Menjadi Kunci

Menurut Beniyanto, percepatan pembangunan smelter serta pengembangan hilirisasi nikel harus diimbangi dengan sinkronisasi kebijakan antarkementerian dan lembaga. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya terkait dengan produksi dan investasi tetapi juga menyangkut aspek lingkungan, tata ruang, serta kesejahteraan masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh aktivitas industri nikel. Dengan koordinasi yang kuat, diharapkan DPR RI, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menciptakan iklim investasi yang stabil sekaligus memastikan seluruh proses berjalan secara adil dan berkelanjutan.

Penguatan tata kelola juga dianggap penting dalam konteks menjaga posisi Indonesia di tengah persaingan global, khususnya dalam industri baterai dan kendaraan listrik. Dengan pengawasan ketat, Indonesia tidak hanya menjaga dominasi produksi tetapi juga meningkatkan daya saing produk hilir yang memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor bahan mentah.

Hilirisasi Nikel sebagai Bagian dari Strategi Ekonomi Nasional

Beniyanto menyampaikan bahwa hilirisasi nikel merupakan bagian penting dari strategi besar transformasi ekonomi dan transisi energi nasional. Di tengah perubahan lanskap energi global yang semakin mengarah pada kendaraan listrik, nikel menjadi komoditas yang sangat krusial. Hilirisasi bukan sekadar memperbesar jumlah produksi, tetapi bagaimana produksi tersebut dapat diolah hingga memiliki nilai tambah, menyerap tenaga kerja, dan menghasilkan kontribusi ekonomi yang signifikan.

Dalam keterangannya, Beniyanto juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak hanya harus menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga mampu memproses hingga produk akhir yang berorientasi pada teknologi tinggi. Hal ini disebutnya sebagai langkah strategis agar negara tidak tertinggal dalam persaingan global yang semakin ketat.

Fungsi Pengawasan DPR dan Tantangan Ke Depan

Komisi XII DPR RI, tambah Beniyanto, akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan hilirisasi berjalan seimbang antara pertumbuhan industri, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan yang dihadapi bukan hanya dari sisi produksi atau investasi, tetapi juga bagaimana mengatur dan mengawasi agar semua proses sesuai dengan aturan dan kepentingan nasional secara komprehensif.

Dalam pandangannya, stabilitas iklim investasi tetap perlu dijaga agar pelaku usaha dapat merasa aman dalam melakukan investasi jangka panjang. Sementara itu, regulasi yang jelas dan kepastian hukum menjadi elemen penting agar seluruh pihak yang terlibat, baik dalam negeri maupun internasional, dapat beroperasi secara kondusif tanpa mencederai prinsip persaingan usaha yang sehat.

Langkah ini juga dipandang penting untuk menghadapi dinamika geopolitik energi di tingkat global, di mana persaingan negara-negara besar dalam mengamankan pasokan mineral strategis seperti nikel semakin intens. Dengan tata kelola yang baik, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi produsen nikel terbesar, tetapi juga negara yang mampu menciptakan produk hilir dengan nilai tambah sepaket dengan kapasitas produksi yang besar.

Menjaga Keseimbangan antara Pertumbuhan Industri dan Lingkungan

Selain aspek ekonomi dan investasi, DPR RI juga memperhatikan hubungan antara pertumbuhan industri dan isu keberlanjutan lingkungan. Penguatan tata kelola industri nikel harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, sehingga proses pengembangan hilirisasi tidak merusak lingkungan atau memicu konflik sosial di daerah. Guna mencapai keseimbangan ini, pengawasan ketat dan standar lingkungan yang tinggi menjadi bagian dari rekomendasi yang terus didorong oleh para anggota legislatif.

Upaya ini mencerminkan komitmen DPR RI dalam memastikan bahwa pertumbuhan industri nikel tidak hanya berdampak positif secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang terukur serta berkelanjutan. Dengan demikian, nikel tidak hanya menjadi komoditas bernilai tinggi tetapi juga sumber pertumbuhan yang inklusif dan berjangka panjang bagi Indonesia.