Wamenhut Dorong Kolaborasi Kuat Untuk Percepatan Perhutanan Sosial Nasional

Wamenhut Dorong Kolaborasi Kuat Untuk Percepatan Perhutanan Sosial Nasional

JAKARTA - Upaya membangun hutan lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali ditegaskan pemerintah. 

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyerukan pentingnya dukungan semua pihak dalam pengembangan perhutanan sosial. Program ini dipandang sebagai strategi nasional yang menyatukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan.

Seruan tersebut disampaikan saat menutup kegiatan Lesson Learned Workshop bertajuk "Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera" di Jakarta. 

Baca Juga

Sinergi DSLNG Dan Petani Honbola Bangkitkan Optimisme Budidaya Jagung Berkelanjutan

Dalam forum itu, ia menekankan bahwa dampak program akan jauh lebih besar bila dikerjakan bersama. Kolaborasi lintas sektor disebut sebagai fondasi utama keberhasilan implementasi di lapangan.

Ia menegaskan Kementerian Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, tidak dapat bekerja sendiri. Tantangan geografis dan luasnya cakupan penerima manfaat membutuhkan dukungan multipihak. Karena itu, sinergi menjadi kebutuhan mendesak.

Dengan pendekatan kolaboratif, perhutanan sosial diharapkan mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah ingin memastikan manfaat ekologis dan ekonomi berjalan beriringan.

Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan

Dalam sambutannya, Rohmat Marzuki menyampaikan secara lugas keterbatasan pemerintah dalam menjalankan program secara mandiri. "Jadi, kami ini dari Kementerian Kehutanan terutama dari Ditjen Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, kami tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kami butuh kolaborasi," kata Wamenhut.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kolaborasi bukan sekadar konsep. Pemerintah membutuhkan keterlibatan nyata dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, mitra pembangunan, dan penggerak komunitas. Dukungan kolektif diyakini mempercepat pencapaian target.

Ia menyebutkan hingga kini Kementerian Kehutanan telah menerbitkan persetujuan perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare kepada 1,4 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia. Skema yang dijalankan meliputi hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah memperluas akses kelola hutan. Namun keberhasilan administrasi harus diimbangi pendampingan intensif agar manfaat benar benar dirasakan masyarakat.

Keterbatasan Pendampingan Di Lapangan

Wamenhut mengakui kapasitas pendampingan masih terbatas. Saat ini hanya terdapat 14 unit pelaksana teknis Balai Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut belum sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya kelompok penerima persetujuan.

Kondisi itu membuat peran mitra eksternal menjadi sangat penting. Pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil didorong memperkuat pendampingan teknis. Pendekatan partisipatif dianggap sebagai jalan keluar.

Pendampingan diperlukan agar pengelolaan hutan berjalan produktif dan berkelanjutan. Tanpa penguatan kapasitas, kelompok perhutanan sosial berisiko kesulitan mengembangkan usaha. Sinergi diharapkan menjawab tantangan tersebut.

Melalui kerja sama yang solid, pemerintah optimistis kualitas pengelolaan akan meningkat. Kolaborasi akan menjadi pengungkit percepatan pembangunan berbasis hutan.

Strategi Ketahanan Iklim Dan Pengentasan Kemiskinan

Menurut Rohmat Marzuki, perhutanan sosial bukan sekadar program akses lahan. Ia menyebut program ini sebagai strategi membangun ketahanan terhadap krisis iklim dan mengurangi risiko bencana. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pelestarian hutan.

Ia menambahkan keberlanjutan hanya tercapai bila kelompok perhutanan sosial mampu menembus rantai nilai yang adil. Produksi tidak boleh berhenti di tingkat hulu, melainkan harus memberi nilai tambah ekonomi. Hal ini penting agar kesejahteraan benar benar meningkat.

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan juga telah melakukan pemadanan data kepala keluarga penerima persetujuan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. Hasilnya menunjukkan sekitar 60 hingga 70 persen penerima berada pada kelompok desil 1 dan 2.

"Jadi termasuk yang memang harus kita tingkatkan kesejahteraannya agar kemiskinan bisa kita entaskan," tegasnya. Data tersebut memperkuat alasan bahwa program ini berkaitan langsung dengan agenda pengentasan kemiskinan nasional.

Harapan Kolaborasi Berkelanjutan

Wamenhut berharap kolaborasi yang terbangun tidak berhenti pada forum diskusi. Ia menginginkan kemitraan terus diperkuat demi mempercepat kemajuan perhutanan sosial di seluruh Indonesia. Konsistensi dukungan menjadi faktor penting.

"Kami butuh kolaborasi dari pemerintah daerah, dari NGO, mitra pembangunan, penggerak masyarakat dan lain lain untuk bersama sama melakukan pendampingan kepada masyarakat yang menerima persetujuan lahan perhutanan sosial," kata Wamenhut.

"Termasuk juga masyarakat adat yang selama ini menunjukkan kearifan lokalnya di dalam pelestarian kawasan hutan," tambahnya. Pernyataan itu menegaskan pentingnya peran komunitas adat sebagai penjaga nilai dan praktik keberlanjutan.

Dengan kolaborasi luas dan komitmen berkelanjutan, perhutanan sosial diharapkan menjadi fondasi kuat pembangunan hijau Indonesia. Program ini tidak hanya menjaga hutan tetap lestari, tetapi juga membuka jalan menuju kesejahteraan yang lebih inklusif.