Kemenhub Fokus Jadikan Bandara Pusat Respon Cepat Bencana

Kemenhub Fokus Jadikan Bandara Pusat Respon Cepat Bencana

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil langkah signifikan untuk memperkuat peran bandar udara sebagai pusat respons bencana di Indonesia.

Negara yang terletak di kawasan ring of fire ini, dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim, membutuhkan sistem transportasi udara yang handal dan siap sedia untuk memberikan bantuan pada saat bencana. 

Salah satu upaya tersebut adalah memastikan bahwa bandara tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, tetapi juga sebagai titik sentral untuk pengiriman logistik, evakuasi korban, dan distribusi bantuan kemanusiaan.

Baca Juga

Zulhas Tegaskan Operasional Kopdes Dimulai Usai Fisik Bangunan Rampung

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Achmad Setiyo Prabowo, menekankan pentingnya transportasi udara dalam mendukung penanggulangan bencana.

Dalam Rapat Koordinasi Wilayah Kerja (Rakorwil) yang diadakan di Padang, Sumatera Barat pada Kamis, 5 Februari 2026, Setiyo menyampaikan bahwa transportasi udara menjadi tulang punggung dalam evakuasi korban, distribusi bantuan, dan mobilisasi personel, serta percepatan pemulihan wilayah yang terdampak bencana. 

Menurut Setiyo, bandara akan dipersiapkan menjadi infrastruktur yang lebih tangguh dan berdaya saing untuk menghadapi situasi darurat, memastikan bahwa negara ini tidak hanya mampu bertahan dari bencana, tetapi juga mampu bangkit lebih cepat.

Konsep Resilient Infrastructure: Bandara Sebagai Pusat Tanggap Darurat

Seiring dengan tingginya potensi bencana alam yang melanda Indonesia, Kemenhub telah bekerja sama dengan pengelola bandar udara untuk meningkatkan kesiapsiagaan. 

Salah satu langkah konkret yang diterapkan adalah konsep resilient infrastructure yang bertujuan menjadikan bandara sebagai pusat respons bencana dan logistik kemanusiaan. Dengan konsep ini, bandara di berbagai wilayah yang rawan bencana akan disiapkan untuk tetap beroperasi dalam kondisi darurat, seperti yang telah dilakukan di sejumlah bandara di Sumatera.

Pentingnya kesiapsiagaan bandara dalam menghadapi bencana ditekankan lebih lanjut oleh Kepala Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah VI, Purnama Pangalinan.

Purnama menjelaskan bahwa hasil dari Rakorwil ini telah menyepakati berbagai langkah strategis untuk menguatkan koordinasi antar lembaga serta memastikan kesiapsiagaan operasional bandara dalam situasi darurat. 

Kemenhub juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, BMKG, TNI, Polri, dan AirNav Indonesia untuk memperkuat sistem transportasi udara yang cepat, aman, dan terkoordinasi.

Menurut Setiyo, transportasi udara tidak hanya menjadi jalur utama bagi evakuasi dan distribusi bantuan, tetapi juga berperan sebagai jalur kehidupan (lifeline) ketika akses darat dan laut terganggu. Bandara yang sudah beroperasi dengan infrastruktur yang memadai dan didukung oleh SDM yang kompeten akan mempercepat respons bencana, memungkinkan bantuan dan evakuasi dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat.

Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Protokol Terpadu

Selain peningkatan infrastruktur, salah satu langkah yang ditekankan dalam Rakorwil adalah pentingnya penguatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). 

Personel yang bekerja di otoritas bandara perlu dilatih secara teratur dalam pengoperasian pesawat udara dalam kondisi darurat, serta pengawasan penerbangan sipil asing. Oleh karena itu, pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kesiapsiagaan yang optimal.

Pengelolaan dan pengawasan transportasi udara dalam keadaan darurat juga memerlukan integrasi yang baik antara berbagai instansi. 

Dalam Rakorwil tersebut, salah satu hasil yang disepakati adalah perlunya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, yang mencakup kolaborasi antar lembaga seperti BNPB, Basarnas, BMKG, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya. 

Dengan adanya SOP yang terstandarisasi dan pelatihan rutin, respon bencana di bandara dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi dengan baik.

Penerapan Sistem "Get Airport Ready for Disaster" (GARD)

Untuk menjamin keselamatan dan kesinambungan operasional penerbangan darurat, Kemenhub juga mengimplementasikan sistem "Get Airport Ready for Disaster" (GARD). 

GARD adalah sistem yang dirancang untuk mempersiapkan bandara agar tetap dapat berfungsi dalam situasi darurat. Sistem ini melibatkan penyusunan dokumen, standardisasi, dan evaluasi berkala untuk memastikan semua prosedur dapat dilaksanakan dengan baik. 

Kesiapsiagaan bandara dalam menghadapi bencana menjadi kunci utama untuk menjaga operasional penerbangan selama dan pasca bencana.

Selain itu, Kemenhub juga akan memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan udara, baik untuk penumpang maupun barang, guna memastikan bahwa transportasi udara dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi darurat. 

Pengawasan yang ketat ini diharapkan dapat mempercepat proses evakuasi dan distribusi bantuan yang diperlukan untuk wilayah terdampak.

Kolaborasi Lintas Instansi dalam Penanggulangan Bencana

Salah satu faktor keberhasilan dalam penanggulangan bencana adalah kolaborasi antar lembaga dan pihak-pihak terkait. Rakorwil yang diselenggarakan di Padang ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, operator bandara, serta lembaga terkait lainnya. 

Koordinasi yang baik antar lembaga akan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dapat terkoordinasi dengan baik dan segera dilaksanakan dalam waktu singkat.

Kemenhub berharap agar semua pihak yang terlibat dalam program ini dapat melaksanakan rekomendasi yang telah disepakati dalam Rakorwil. Dengan demikian, sistem transportasi udara di Indonesia dapat lebih siap dan tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang mungkin terjadi di masa depan.

Menyongsong Masa Depan yang Lebih Siap

Melalui penguatan transportasi udara sebagai pusat respon bencana, Kemenhub berkomitmen untuk memperkuat ketangguhan infrastruktur di daerah rawan bencana.

Dengan adanya persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antar lembaga, Indonesia diharapkan dapat lebih cepat dan efektif dalam menangani bencana alam yang sering terjadi. Transportasi udara, yang selama ini menjadi bagian vital dalam mobilitas masyarakat, kini juga diposisikan sebagai penentu cepatnya penanganan bencana.

Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem transportasi udara, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas keselamatan dan layanan penumpang dalam situasi darurat. 

Kesiapsiagaan yang dimulai dari bandara dapat menjadi kunci dalam membangun ketangguhan dan pemulihan wilayah yang terdampak bencana.