BI Optimalkan Debt Switching 2026 Untuk Menjaga Kesehatan Fiskal
JAKARTA - Wacana pengelolaan pembiayaan negara kembali mengemuka seiring persiapan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menghadapi tahun anggaran 2026.
Di tengah kebutuhan menjaga kesinambungan fiskal sekaligus stabilitas moneter, BI membuka opsi melanjutkan kebijakan penukaran tenor surat utang pemerintah atau debt switching.
Kebijakan ini dinilai dapat memberi ruang bernapas bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa mengganggu keseimbangan pasar keuangan.
Baca JugaDesa Wisata Binaan BCA Raih Penghargaan Bergengsi Pariwisata Berkelanjutan Tingkat ASEAN
Namun, di saat yang sama, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga independensi bank sentral. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa opsi debt switching tidak akan diikuti dengan kembalinya skema berbagi beban atau burden sharing seperti yang pernah diterapkan saat pandemi Covid-19.
Pernyataan ini menjadi sinyal penting bagi pasar bahwa sinergi fiskal dan moneter tetap berada dalam koridor kehati-hatian.
Pemerintah Tegaskan Jaga Independensi Bank Sentral
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi independensi Bank Indonesia dalam pengelolaan kebijakan moneter, termasuk menutup kemungkinan kembalinya skema burden sharing untuk pembiayaan anggaran.
Purbaya menilai kondisi fiskal pemerintah saat ini sudah jauh lebih kuat dibandingkan masa pandemi Covid-19. Pada periode tersebut, pemerintah dan BI menerapkan kebijakan luar biasa melalui skema burden sharing untuk menopang pembiayaan penanganan krisis.
“Oleh karena itu, saya memastikan Kementerian Keuangan tidak akan meminta bank sentral untuk kembali membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana,” tegas Purbaya.
“Tidak, bank sentral itu independen. Saya cukup kaya, saya bisa menerbitkan obligasi sendiri untuk stabilitas pasar,” ujar Purbaya.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga berjanji tidak akan mengulangi preseden kebijakan 2021, ketika BI dan pemerintah menyepakati skema burden sharing melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk membiayai penanganan pandemi, termasuk pembelian SBN dengan bunga 0%.
“Saya tidak ingin mengganggu independensi bank sentral dengan meminta mereka membeli obligasi saya di pasar perdana. Jadi jangan khawatir. Saya tidak akan mengulangi burden sharing tahun 2021,” katanya.
BI Buka Peluang Lanjutkan Debt Switching
Di sisi lain, Bank Indonesia membuka peluang untuk kembali melakukan penukaran utang atau debt switching dengan pemerintah pada tahun anggaran 2026. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif.
Menurut Perry, penyusunan kebijakan moneter tersebut mencakup perhitungan kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar. Dalam kerangka tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi instrumen utama, bersanding dengan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin antara BI dan Kementerian Keuangan.
“Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching,” jelasnya.
Apa Itu Debt Switching?
Debt switching merupakan mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo atau mendekati jatuh tempo dengan kompensasi penerbitan surat utang baru yang memiliki tenor lebih panjang.
Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat meratakan profil jatuh tempo utang sehingga tekanan pembayaran dalam jangka pendek dapat dikurangi.
Perry menegaskan bahwa langkah intervensi tersebut akan tetap sejalan dengan arah kebijakan moneter BI yang pro-pertumbuhan. Ia juga mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna menyelaraskan strategi kebijakan fiskal dan moneter.
Kendati demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching pada 2026. Ia meminta pasar bersabar hingga detail teknis kebijakan tersebut diumumkan secara resmi.
“Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting,” tutup Perry.
Pandangan Ekonom: Rasional Tapi Perlu Batasan
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai opsi debt switching merupakan langkah rasional di tengah kondisi fiskal yang tidak sedang ideal. Ia menyoroti defisit APBN 2025 yang tercatat mencapai Rp695,1 triliun, dengan keseimbangan primer yang masih negatif Rp180,7 triliun.
Menurut Josua, kondisi tersebut membatasi fleksibilitas belanja dan pembiayaan pemerintah. Dalam situasi seperti ini, debt switching dapat membantu mengelola risiko jatuh tempo utang.
“Dalam kondisi seperti ini, debt switching bisa membantu mengurangi risiko penumpukan jatuh tempo dan menstabilkan kebutuhan kas pemerintah. SBN yang jatuh tempo lebih dekat atau kuponnya kurang efisien ditukar ke seri lain agar profil jatuh tempo lebih rata,” jelas Josua kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).
Risiko Jika Terlalu Agresif
Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa debt switching bukan solusi akhir. Mekanisme ini tidak menghapus utang, melainkan hanya mengubah jadwal pembayarannya. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara terukur dan transparan.
Ia menekankan pentingnya menjaga persepsi pasar agar kebijakan ini tidak dibaca sebagai sinyal ketergantungan pembiayaan pemerintah pada bank sentral atau fiscal dominance.
“Kalau dijalankan tanpa kerangka jelas, pasar bisa membaca ini sebagai sinyal ketergantungan. Imbal hasil acuan 10 tahun saat ini sekitar 6,37%, sensitivitas pasar masih tinggi,” ujarnya.
Josua menyarankan agar debt switching ditempatkan murni sebagai instrumen manajemen risiko, bukan jalan pintas untuk menutup defisit anggaran. Menurutnya, disiplin kebijakan dan komunikasi yang jelas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasar.
“Pemerintah dan BI perlu tetapkan batas dan tujuan yang terukur. Jangan sampai pasar melihat penukaran seri ini sebagai tanda ruang fiskal makin terjepit,” pungkasnya.
Rekomendasi
Berita Lainnya
