JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi, tengah mengusulkan agar transportasi udara tidak lagi dipandang sekadar layanan premium, tetapi diposisikan sebagai bagian dari sistem transportasi massal nasional yang berkelanjutan dan adil. Dorongan ini muncul di tengah perhatian terhadap tingginya mobilitas masyarakat menjelang momen puncak arus balik Lebaran Idul Fitri 2026, ketika kebutuhan akan tiket pesawat menjadi sangat tinggi di seluruh wilayah Indonesia.
Teguh menyambut positif langkah pemerintah yang memberikan stimulus penurunan harga tiket pesawat menjelang Lebaran 2026. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan kehadiran negara yang hadir untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga konektivitas nasional antarwilayah yang tersebar di nusantara. Namun, ia menilai stimulus musiman itu belumlah cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural terkait tingginya tarif tiket pesawat secara menyeluruh.
Transformasi Transportasi Udara Jadi Kebutuhan Dasar
Dalam penjelasannya, Teguh menegaskan bahwa pada periode mobilitas tertinggi seperti Lebaran, keterjangkauan harga tiket menjadi faktor krusial bagi sebagian besar masyarakat. Ia mengamati bahwa sekarang ini transportasi udara justru telah berubah perannya — bukan lagi sekadar layanan kelas atas, melainkan telah menjadi kebutuhan dasar yang harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah kepulauan, terpencil, terluar, dan perbatasan Indonesia.
Baca JugaPanduan Lengkap Lokasi dan Jam Layanan Samsat Keliling untuk Bayar Pajak Kendaraan di Jadetabek
Namun demikian, Teguh menilai bahwa kebijakan diskon tarif yang hanya bersifat temporer atau musiman belum mampu menjawab persoalan struktural yang selama ini membuat tiket pesawat sering kali kurang terjangkau. Ia mengajak pemerintah untuk berpikir lebih jauh dengan menyiapkan kebijakan yang bersifat permanen dan berkelanjutan agar harga tiket tetap stabil sepanjang tahun, bukan hanya saat masa mudik atau momen tertentu saja.
Reformasi Menyeluruh Dalam Sektor Penerbangan
Legislator itu menyarankan perlunya reformasi komprehensif terhadap sektor penerbangan nasional. Reformasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari efisiensi biaya operasional maskapai, peninjauan harga bahan bakar avtur, perlakuan pajak yang lebih kondusif, hingga evaluasi terhadap airport charges yang seringkali menjadi komponen besar dalam perhitungan tarif tiket. Tidak hanya itu, Teguh juga menekankan pentingnya penguatan armada penerbangan nasional serta manajemen bandara yang lebih efektif agar tujuan menjadikan pesawat sebagai moda transportasi massal dapat diwujudkan.
Dengan adanya reformasi menyeluruh seperti itu, menurut Teguh, Indonesia bisa menghadirkan sistem transportasi udara yang lebih efisien dan lebih inklusif. Hal ini juga sekaligus menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemerataan pembangunan nasional melalui konektivitas yang semakin kuat antarberbagai wilayah di seluruh Indonesia.
Peluang Skema Public Service Obligation (PSO)
Lebih jauh lagi, Teguh mengangkat isu skema Public Service Obligation (PSO) sebagai salah satu mekanisme yang sangat memungkinkan diterapkan dalam transportasi udara, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah dengan akses terbatas. Dengan pendekatan yang tepat, PSO diyakininya dapat menghidupkan kembali industri penerbangan di rute-rute yang kurang menguntungkan secara komersial.
Skema PSO sendiri dikenal sebagai kebijakan di mana pemerintah memberikan layanan transportasi wajib yang didanai sebagian atau seluruhnya oleh negara guna menjamin tersedianya layanan kepada masyarakat di daerah yang kurang layak secara komersial. Dalam konteks penerbangan, implementasi PSO dipandang bisa membantu meningkatkan load factor (tingkat keterisian penumpang), memperluas jaringan penerbangan ke daerah terpencil, serta memperkuat pemerataan akses ekonomi dan sosial di berbagai wilayah.
Menuju Transportasi Udara yang Lebih Merata dan Terjangkau
Dorongan legislator ini datang di tengah berbagai upaya pemerintah untuk menjaga konektivitas transportasi udara nasional. Meski harga tiket domestik terkadang menjadi sorotan karena dianggap kurang terjangkau oleh sebagian kalangan, pemerintah telah beberapa kali mengambil langkah untuk menurunkan tarif pada periode tertentu demi menjaga keseimbangan antara kebutuhan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan sektor penerbangan.
Teguh berharap bahwa dengan perubahan paradigma terhadap transportasi udara — dari layanan premium menjadi moda transportasi massal — dapat menjadi langkah strategis yang menjawab tantangan mobilitas masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Hal ini juga diharapkan bisa mengurangi kesenjangan akses antarwilayah di negara kepulauan seperti Indonesia, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan melalui konektivitas yang lebih kuat.
Dengan fokus pada reformasi menyeluruh dan penerapan kebijakan yang lebih permanen, ide legislator ini berpotensi membuka peluang baru bagi Indonesia untuk memperkuat sistem transportasi nasional secara menyeluruh, sehingga pesawat udara tidak lagi menjadi simbol layanan eksklusif, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari sistem transportasi massal yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
Rekomendasi
Berita Lainnya
