Pemprov Kaltim Siap Perketat Pengawasan SDA: Fokus Tangani Kebocoran Modal dan Harga Batu Bara

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyatakan kesiapan penuh untuk mengimplementasikan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto terkait penguatan tata kelola pemerintahan dan perlindungan kekayaan alam daerah.

Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Harum) bersama Wakil Gubernur H. Seno Aji menegaskan komitmen ini usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Bogor, Senin (2 Februari 2026). Fokus utama yang menjadi perhatian adalah memastikan kekayaan alam Kaltim memberikan manfaat maksimal bagi negara dan tidak "bocor" ke luar negeri.

Poin Strategis Arahan Presiden untuk Kaltim

Baca Juga

UMPR Resmi Jadi Penyelenggara Program Pengembangan SDM Sawit Mulai 2026

Presiden Prabowo memberikan penekanan khusus pada beberapa praktik di sektor SDA yang dinilai merugikan perekonomian nasional:

Pencegahan Capital Flight (Pelarian Modal): Wakil Gubernur Seno Aji menyoroti masih adanya pengusaha yang membawa keuntungan hasil bumi Kaltim langsung ke luar negeri. Hal ini dianggap merugikan daerah karena modal tersebut seharusnya berputar di dalam ekosistem ekonomi nasional.

Pemberantasan Under Pricing: Ditemukan praktik penjualan komoditas, terutama batu bara, dengan harga di bawah standar pasar kepada pihak luar negeri. Ironisnya, produk tersebut sering dipasarkan kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi, sehingga Indonesia kehilangan potensi pendapatan negara yang signifikan.

Pengawasan Terpadu: Presiden menginstruksikan agar pengawasan di lapangan diperketat dengan melibatkan aparat penegak hukum secara terpadu guna menutup celah manipulasi harga dan ekspor ilegal.

Langkah Terukur Pemprov Kaltim

Sebagai tindak lanjut cepat, Pemprov Kaltim telah menyusun rencana aksi sebagai berikut:

Rapat Koordinasi Daerah: Segera menggelar pertemuan tingkat provinsi untuk merumuskan regulasi dan langkah konkret di lapangan.

Penguatan Integritas: Mewujudkan pemerintahan yang bersih guna mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

Sinergi Penegakan Hukum: Membangun koordinasi yang lebih erat dengan instansi terkait untuk memastikan setiap butir taklimat Presiden dijalankan tanpa kompromi.