Reformasi BUMN: Pengurangan Signifikan untuk Efisiensi dan Fokus
JAKARTA - Pada kesempatan pidato kunci dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan rencana besar untuk merampingkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.
Dalam pidatonya, Prabowo memastikan bahwa jumlah BUMN yang sebelumnya tercatat mencapai 1.044 perusahaan akan dipangkas menjadi hanya sekitar 300 perusahaan.
Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya pembenahan pengelolaan aset negara agar lebih efisien, terfokus, dan profesional. Langkah rasionalisasi ini akan memperkuat peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia.
Baca Juga
Strategi Perampingan untuk Pengelolaan yang Lebih Baik
Prabowo menjelaskan bahwa Danantara saat ini mengelola lebih dari seribu perusahaan negara. Namun, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan mengurangi inefisiensi yang selama ini terjadi, jumlah tersebut akan dikurangi menjadi sekitar 300 entitas saja. Presiden menekankan bahwa langkah ini akan dilakukan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang berbasis pada standar internasional.
“Kami akan melakukan rasionalisasi, menghilangkan inefisiensi, dan menerapkan tata kelola terbaik berdasarkan standar internasional,” ujar Prabowo.
Langkah tersebut bukan hanya soal mengurangi jumlah BUMN, tetapi juga untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang tersisa dapat dikelola dengan lebih efisien dan memiliki dampak yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memberikan fondasi yang kuat untuk masa depan perekonomian Indonesia.
Peran Danantara dalam Menyusun Tata Kelola yang Profesional
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan kewenangan penuh kepada Danantara untuk merekrut profesional terbaik dalam mengelola perusahaan-perusahaan negara. Ini termasuk membuka kesempatan bagi tenaga ahli dari luar negeri untuk memimpin perusahaan-perusahaan tersebut. Langkah ini diambil agar perusahaan negara dapat dikelola dengan tata kelola yang setara dengan praktik terbaik global.
“Saya telah memberi kewenangan kepada Danantara untuk merekrut profesional, termasuk dari luar negeri, untuk memimpin perusahaan-perusahaan tersebut,” kata Prabowo.
Hal ini menunjukkan tekad pemerintah untuk tidak hanya memperbaiki struktur BUMN, tetapi juga untuk memastikan bahwa BUMN dapat beroperasi dengan standar yang lebih tinggi dan mampu bersaing secara global.
Danantara sebagai Pilar Pengelolaan Aset Negara dan Investasi Global
Pembenahan BUMN melalui Danantara tidak hanya terbatas pada perampingan jumlah perusahaan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas.
Prabowo menjelaskan bahwa tujuan dari langkah ini adalah untuk meningkatkan program sosial, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan mewujudkan swasembada pangan dan energi. Semua ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat serta pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap aset negara.
“Kami menginginkan tata kelola terbaik di dunia. Itulah cara kami membangun Indonesia hari ini. Dari program sosial, hingga hilirisasi sumber daya alam, hingga swasembada pangan dan energi, semuanya dijalankan oleh kepemimpinan yang kuat,” ungkapnya.
Danantara, yang dibentuk pada Februari 2025, memiliki tujuan jangka panjang untuk menjadi kendaraan utama dalam pengelolaan modal negara. Saat ini, Danantara diperkirakan mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS.
Dengan dana sebesar itu, Danantara diproyeksikan akan menjadi pilar utama dalam pembiayaan industrialisasi nasional serta pengembangan industri masa depan.
Keterbukaan untuk Kerja Sama Internasional dan Masa Depan Ekonomi Indonesia
Salah satu aspek penting yang diungkapkan oleh Prabowo adalah potensi kerja sama global yang dibuka oleh Danantara. Sebagai SWF, Danantara tidak hanya berfungsi untuk mendanai proyek-proyek nasional, tetapi juga untuk memperluas kerja sama dengan mitra internasional.
Kerja sama ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi bersama serta meningkatkan kepercayaan dunia terhadap pengelolaan aset Indonesia.
Prabowo juga menegaskan bahwa industrialisasi nasional akan dilaksanakan dengan pendekatan yang terukur dan bijaksana. Meskipun ada dorongan besar untuk mempercepat proses industrialisasi, pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa segala langkah yang diambil dilakukan dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang tinggi.
“Pembangunan negara ini membutuhkan tidak hanya keamanan dan stabilitas, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang sehat dan modal yang dialokasikan secara efisien,” lanjut Prabowo, menunjukkan bahwa efisiensi dan keprofesionalan dalam pengelolaan BUMN menjadi kunci utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Membangun Indonesia yang Lebih Mandiri dan Kompetitif
Dengan langkah perampingan BUMN yang dilakukan oleh pemerintah melalui Danantara, Indonesia berharap dapat menciptakan sebuah ekonomi yang lebih mandiri dan kompetitif di pasar global. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam berbagai sektor industri.
Prabowo menegaskan bahwa dengan pengelolaan aset negara yang lebih baik dan terfokus, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih ambisius.
Dengan optimisme tinggi, ia berharap bahwa langkah-langkah ini dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan menjadikan negara ini sebagai kekuatan ekonomi yang tangguh di dunia.
Melalui reformasi BUMN yang dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan keprofesionalan, pemerintah Indonesia berharap dapat mengoptimalkan potensi ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Rekomendasi
