Pembangunan Tol Malang-Kepanjen Dimulai Tahun Ini dengan Fokus Konektivitas Selatan

Pembangunan Tol Malang-Kepanjen Dimulai Tahun Ini dengan Fokus Konektivitas Selatan

JAKARTA - Realisasi pembangunan Tol Malang-Kepanjen mulai menunjukkan titik terang pada 2026. Tahun ini akan dilakukan peninjauan ulang basic design dan feasibility study (FS) sebagai tahap awal pembangunan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, menyebut jalan tol ini penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah Malang selatan. Pembangunan tol juga diharapkan mendukung pengembangan kawasan wisata pantai, khususnya Balekambang.

“Tahun ini, kami berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk fokus menyusun pembangunan jalan tol dulu. Tahun 2027, Insya Allah bisa dilaksanakan pembebasan lahannya,” ujar Khairul, Rabu, 22 Januari 2026.

Baca Juga

Perusahaan di Medan: Peluang Bisnis & Peran dalam Pertumbuhan Ekonomi

Survei lapangan juga akan digelar untuk memastikan kondisi lahan yang akan dibangun jalan layang. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kendala teknis saat pelaksanaan konstruksi berlangsung.

Perubahan Trase dan Rencana Exit Tol

Awalnya proyek tol direncanakan melewati Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, dengan exit di belakang Pasar Pakisaji. Namun, trase tol mengalami perubahan untuk memaksimalkan konektivitas ke selatan.

Kini tol dari Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, akan langsung menuju Bululawang. Jalur ini diharapkan mempercepat perjalanan dari kota menuju kawasan pantai selatan.

Khairul menjelaskan, tol nantinya akan terhubung dengan jalur Bantur-Balekambang. Hal ini sekaligus menguatkan akses dari wilayah utara ke selatan Kabupaten Malang.

Dengan konektivitas baru, kawasan pantai selatan diharapkan berkembang seperti pantai utara. Pengembangan ini menjadi bagian dari strategi peningkatan potensi wisata dan ekonomi lokal.

Proyek Tol Malang-Kepanjen juga sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2025–2029. Selain itu, proyek ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.

Prioritas Nasional dan Landasan Regulasi

Tol Malang-Kepanjen menjadi prioritas nasional karena masuk dalam program percepatan pembangunan ekonomi kawasan strategis. Pemerintah Kabupaten Malang menempatkan proyek ini sebagai salah satu Pekerjaan Rumah (PR) besar yang harus direalisasikan.

Usulan pembangunan jalan layang sudah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019. Perpres tersebut mengatur percepatan pembangunan ekonomi di sejumlah kawasan, termasuk Kawasan Bromo-Tengger-Semeru dan Lintas Selatan.

Selain itu, pembangunan tol didukung oleh Keputusan Menteri PUPR Nomor 367/KPTS/M/2023. Kepmen ini memuat Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020–2040 yang menjadi dasar perencanaan infrastruktur.

Fokus pembangunan tol juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi transportasi logistik. Jalur ini diharapkan memangkas waktu perjalanan antara Malang kota dan kawasan selatan secara signifikan.

Dengan adanya tol, pengembangan pariwisata di pantai selatan dapat lebih cepat terealisasi. Infrastruktur ini juga mendorong mobilitas masyarakat dan pelaku usaha lokal menjadi lebih mudah.

Peninjauan basic design dan FS tahun ini menjadi tahap penting untuk menentukan titik pembangunan overpass dan exit tol. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko teknis selama konstruksi.

Tol Malang-Kepanjen diharapkan terintegrasi dengan jaringan tol lainnya di Jawa Timur. Hal ini penting untuk mengoptimalkan distribusi arus kendaraan dan konektivitas lintas wilayah.

Kawasan Bululawang dipilih sebagai jalur utama karena posisi strategisnya. Rencana trase baru memungkinkan jalan tol menembus wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau dengan transportasi darat cepat.

Pembangunan tol juga menjadi daya tarik bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan kawasan wisata. Infrastruktur memadai menjadi faktor penting dalam menumbuhkan ekonomi lokal.

Selain itu, tol akan mendukung transportasi logistik untuk distribusi barang ke kawasan selatan Malang. Efisiensi waktu tempuh menjadi nilai tambah yang signifikan bagi pelaku usaha.

Pemerintah Kabupaten Malang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat proses administrasi. Koordinasi ini meliputi pembebasan lahan, persetujuan trase, hingga izin lingkungan.

Survei lapangan yang direncanakan tahun ini akan melibatkan berbagai instansi teknis. Tujuannya adalah memastikan kondisi lahan sesuai dengan perencanaan dan standar keselamatan konstruksi.

Pengembangan tol Malang-Kepanjen juga didorong oleh kebutuhan konektivitas antarwilayah. Jalan tol menjadi solusi utama mengatasi kemacetan dan mempercepat perjalanan ke pantai selatan.

Tol ini diproyeksikan mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan perdagangan. Dengan jalur baru, akses menuju kawasan wisata menjadi lebih cepat dan nyaman bagi pengunjung.

Rencana exit tol yang melewati jalur strategis di Bululawang juga mempertimbangkan distribusi arus lalu lintas. Hal ini diharapkan mengurangi kepadatan jalan nasional yang sudah padat.

Proyek Tol Malang-Kepanjen menjadi bagian dari jaringan Tol Trans Jawa yang menghubungkan berbagai kota strategis. Integrasi ini meningkatkan efisiensi transportasi lintas provinsi dan kabupaten.

Pemkab Malang menekankan pentingnya kelancaran proses administrasi tahun ini. Semua persiapan dasar dirancang untuk mendukung tahap pembebasan lahan pada 2027.

Dengan tersedianya infrastruktur tol, kawasan pantai selatan diharapkan mengalami percepatan pembangunan ekonomi. Hal ini mencakup sektor pariwisata, perdagangan, dan transportasi logistik.

Tol Malang-Kepanjen menjadi proyek prioritas jangka panjang yang strategis. Keberhasilan pembangunan akan berdampak luas bagi konektivitas dan perekonomian regional.