Diplomasi Ekonomi Indonesia Makin Kuat dengan Pembentukan Ditjen HEKSP Kemlu

Diplomasi Ekonomi Indonesia Makin Kuat dengan Pembentukan Ditjen HEKSP Kemlu

JAKARTA - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, menilai pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan (HEKSP) di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebagai langkah strategis. Ia menekankan bahwa diplomasi ekonomi tidak boleh dipandang semata-mata sebagai urusan bisnis dan sektor tertentu, tetapi harus dilihat dalam kerangka geopolitik dan geoekonomi global.

"Karena itu, pembentukan kembali direktorat jenderal yang secara khusus menangani diplomasi ekonomi di Kemlu adalah langkah yang relevan dan perlu diapresiasi," kata Djumala di Jakarta, Kamis, 14 Januari 2026. Pernyataan ini menegaskan pentingnya diplomasi ekonomi dalam kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika global.

Menurut Djumala, unit diplomasi ekonomi bukan hal baru dalam sejarah Kemlu. Pada masanya, pernah ada unit setara eselon satu yang menangani Diplomasi Ekonomi Luar Negeri (HELN) sebelum dibubarkan pada 2001, sehingga pembentukan Ditjen HEKSP merupakan penghidupan kembali fungsi strategis tersebut.

Baca Juga

Cek Bansos Januari 2026 Pakai KTP, Ini Daftar Bantuan dan Jadwal Lengkapnya

Diplomasi Ekonomi Bukan Sekadar Struktural

Djumala menekankan bahwa pembentukan Ditjen HEKSP Kemlu bukan sekadar menambah struktur birokrasi. Langkah ini mencerminkan kesadaran bahwa diplomasi ekonomi kembali menjadi jantung kebijakan luar negeri, terutama di tengah rivalitas geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks.

"Ekonomi internasional tidak lagi beroperasi dalam ruang netral dan teknokratis," kata Djumala. Diplomasi ekonomi tradisional yang hanya fokus pada perdagangan, pariwisata, dan investasi kini dianggap usang karena seluruh isu ekonomi sudah terkait dengan politik kekuatan.

Ia menambahkan, kini perdagangan, investasi, pariwisata, dan bantuan pembangunan menjadi bagian dari power politics. Dalam konteks ini, peran Kemlu lebih dari sekadar mempromosikan ekonomi, melainkan memastikan kebijakan ekonomi luar negeri sejalan dengan kepentingan nasional.

Fungsi Kemlu sebagai Strategic Enabler

Djumala menggarisbawahi pernyataan Menlu Sugiono tentang konsep “strategic enabler” dalam mengatasi hambatan diplomasi ekonomi. Menurutnya, Kemlu harus menjadi garda terdepan dalam memfasilitasi kementerian lain untuk menghilangkan kendala diplomasi ekonomi dengan negara mitra.

"Ada nuansa peran koordinator dalam menyelaraskan pelaksanaan diplomasi ekonomi di luar negeri dengan kepentingan nasional dalam dinamika rivalitas geopolitik dan geoekonomi global," ujarnya. Dengan posisi ini, Kemlu bertindak tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengarah strategi ekonomi global Indonesia.

Djumala meyakini bahwa para diplomat Indonesia memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi koordinasi ini. Mereka terdidik dan terlatih untuk menilai setiap masalah internasional dari perspektif geopolitik dan geoekonomi dunia.

Ia menegaskan, dalam dunia yang semakin transaksional, kerja sama ekonomi bukan sekadar soal angka ekspor, investasi, atau pariwisata. Diplomasi ekonomi harus membawa manfaat nyata bagi rakyat, menjaga kedaulatan kebijakan, dan memastikan kesinambungan kebijakan dalam jangka panjang.

Dampak dan Signifikansi Pembentukan Ditjen HEKSP

Sebelumnya, Menlu Sugiono menyampaikan bahwa pembentukan unit diplomasi ekonomi dimaksudkan untuk menegaskan peran Kemlu sebagai strategic enabler. Unit ini berfokus pada debottlenecking isu-isu ekonomi krusial yang berpotensi menghambat kerja sama internasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Djumala, langkah ini menegaskan bahwa diplomasi ekonomi kini menjadi instrumen penting untuk menghadapi dunia yang terfragmentasi. Unit ini diharapkan mampu merespons tantangan geoekonomi global dan memastikan Indonesia tetap kompetitif dalam peta persaingan internasional.

Lebih jauh, pembentukan Ditjen HEKSP juga mencerminkan pengakuan bahwa diplomasi ekonomi harus diintegrasikan dengan strategi politik luar negeri. Tidak ada lagi pemisahan antara tujuan ekonomi dan politik karena keduanya saling mempengaruhi dalam geopolitik global.

Dalam konteks ini, diplomat Indonesia berperan sebagai mediator dan fasilitator yang menghubungkan kepentingan nasional dengan peluang kerja sama global. Hal ini juga memerlukan koordinasi intensif antara Kemlu dan kementerian lain agar kebijakan diplomasi ekonomi berjalan efektif.

Djumala menambahkan, Indonesia perlu menegaskan bahwa diplomasi ekonomi bukan sekadar pencapaian kuantitatif, tetapi juga soal kualitas kerja sama dan manfaat jangka panjang. Setiap langkah diplomasi ekonomi harus mempertimbangkan keberlanjutan dan kedaulatan kebijakan negara.

Dengan pembentukan Ditjen HEKSP, Indonesia kini memiliki unit khusus yang fokus mengelola hubungan ekonomi dan kerja sama pembangunan secara strategis. Unit ini menjadi penegas bahwa diplomasi ekonomi merupakan salah satu pilar utama kebijakan luar negeri Indonesia di era globalisasi dan rivalitas geopolitik.

Kesimpulannya, pembentukan Ditjen HEKSP Kemlu bukan hanya perombakan struktural, tetapi langkah strategis yang mengintegrasikan ekonomi, politik, dan keamanan. Diplomasi ekonomi kini menjadi instrumen vital bagi Indonesia untuk memastikan pertumbuhan, kedaulatan, dan keberlanjutan pembangunan nasional di tengah dunia yang kompleks.