125 Ribu Pakaian Gagal Ekspor Disiapkan Pemerintah untuk Bantu Korban Banjir Sumatera
JAKARTA - Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera mendorong pemerintah mengambil langkah cepat dan tidak biasa. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak agar aktivitas harian mereka bisa segera pulih.
Dalam kondisi darurat, pemerintah menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan bantuan. Salah satu terobosan yang disiapkan adalah pemanfaatan barang layak pakai dari sektor industri nasional.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyatakan kesiapan menyalurkan bantuan berupa pakaian. Bantuan ini berasal dari produk garmen yang sebelumnya batal diekspor.
Baca Juga
Sebanyak 125.000 potong pakaian reject ekspor disiapkan untuk disalurkan kepada korban banjir. Seluruh pakaian tersebut dipastikan masih layak pakai dan aman digunakan.
Usulan penyaluran bantuan ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Langkah tersebut dinilai dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat terdampak.
Tito menyampaikan gagasan tersebut dalam Sidang Kabinet Penanganan Bencana Sumatera. Sidang tersebut digelar di Jakarta pada Senin, 15 Desember 2025.
Usulan Khusus untuk Percepatan Bantuan Kemanusiaan
Dalam sidang tersebut, Tito mengusulkan pemberian izin khusus bagi sektor swasta. Izin ini bertujuan agar perusahaan dapat langsung menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Menurut Tito, situasi krisis bencana membutuhkan kebijakan yang adaptif. Prosedur normal dinilai perlu disederhanakan agar bantuan tidak terhambat.
Ia menyampaikan bahwa sejumlah perusahaan garmen besar telah menunjukkan komitmen. Perusahaan-perusahaan tersebut berada di Kawasan Ekonomi Khusus.
Produk yang akan disalurkan merupakan pakaian gagal ekspor. Meski tidak jadi dikirim ke luar negeri, kualitasnya masih sangat layak.
Dari hasil koordinasi awal, terdapat dua perusahaan yang siap berpartisipasi. Masing-masing perusahaan menyiapkan jumlah pakaian yang signifikan.
Perusahaan pertama menyiapkan sekitar 100.000 potong pakaian. Sementara perusahaan kedua menyediakan sekitar 25.000 potong pakaian.
Total bantuan pakaian yang siap disalurkan mencapai 125.000 potong. Jumlah tersebut dinilai cukup besar untuk membantu ribuan warga terdampak.
“Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini,” kata Tito. Pernyataan ini disampaikan dalam forum kabinet.
Tito menekankan pentingnya kecepatan distribusi. Bantuan sandang menjadi kebutuhan mendesak di lokasi bencana.
Respons Presiden dan Kebijakan Pembebasan Pajak
Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden menilai langkah itu sebagai solusi yang tepat dan efisien.
“Saya kira bagus itu,” respons Prabowo. Presiden langsung menyatakan persetujuannya.
Presiden juga menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bantuan tersebut. Kebijakan ini diambil agar proses distribusi tidak terkendala administrasi.
“Dan ya, silakan dibebaskan dari PPN,” ujar Prabowo. Namun, ia menegaskan adanya mekanisme pengawasan.
Prabowo mengingatkan agar penyaluran bantuan tetap tertib. Seluruh bantuan harus diserahkan melalui instansi yang bertanggung jawab.
Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri ditunjuk sebagai penerima dan pengelola. Instansi tersebut bertanggung jawab penuh atas distribusi.
“Harus diserahkan kepada instansi, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” kata Prabowo. Ia menegaskan pentingnya akuntabilitas.
Presiden juga meminta agar bantuan segera dikirim ke daerah terdampak. Kecepatan menjadi faktor utama dalam penanganan bencana.
Arahan ini menjadi dasar pelaksanaan penyaluran bantuan. Pemerintah pusat dan daerah diminta bergerak cepat.
Tambahan Anggaran dan Fokus Kebutuhan Korban
Selain bantuan pakaian, pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran. Alokasi Belanja Tidak Terduga ditambah untuk penanganan bencana.
Tito menyampaikan bahwa total tambahan anggaran BTT mencapai Rp268 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai wilayah terdampak.
Rinciannya, Rp60 miliar dialokasikan untuk tiga provinsi. Sementara Rp208 miliar dialokasikan untuk 52 kabupaten dan kota.
Dana tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah diminta mengelola anggaran secara tepat sasaran.
Prioritas utama adalah kebutuhan individu korban banjir. Kebutuhan tersebut meliputi pakaian dan perlengkapan kebersihan.
Selain itu, kebutuhan khusus perempuan juga menjadi perhatian. Perlengkapan bayi turut masuk dalam daftar prioritas.
Pemerintah daerah telah diarahkan untuk segera mendistribusikan bantuan. Koordinasi lintas instansi terus diperkuat.
Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak. Pemulihan kehidupan sehari-hari menjadi tujuan utama.
Solidaritas Antardaerah Terus Mengalir
Pemerintah juga mendorong solidaritas antardaerah. Bantuan tidak hanya datang dari pusat, tetapi juga dari daerah lain.
Hingga saat ini, bantuan dari daerah lain tercatat mencapai Rp46 miliar. Bantuan tersebut diberikan dalam berbagai bentuk.
Sebagian bantuan berupa dana langsung. Sisanya berupa dukungan logistik dan sumber daya manusia.
Bantuan logistik mencakup makanan dan pakaian. Obat-obatan juga turut dikirimkan ke lokasi terdampak.
Selain itu, tenaga medis turut dikerahkan. Dukungan ini sangat dibutuhkan di wilayah dengan dampak paling parah.
Beberapa daerah yang menjadi fokus bantuan antara lain Aceh Tamiang. Wilayah lain yang terdampak berat adalah Tapanuli Tengah.
Bantuan dari berbagai daerah tersebut dikirim langsung ke lokasi. Langkah ini mempercepat penanganan di lapangan.
Pemerintah menilai solidaritas ini sebagai kekuatan nasional. Kolaborasi antardaerah mempercepat pemulihan pascabencana.
Dengan dukungan berbagai pihak, pemerintah optimistis kebutuhan korban dapat terpenuhi. Bantuan pakaian dan anggaran menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
Rekomendasi
