DPR dan Kemendiktisaintek Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Dosen
JAKARTA - Isu kesejahteraan dosen kembali menjadi sorotan dalam agenda pembenahan pendidikan tinggi nasional.
Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menegaskan bahwa peningkatan pendapatan pengajar adalah prioritas utama dalam pembahasan anggaran dan legislasi.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti ketimpangan gaji dosen di Indonesia. "Sangat ironis ketika kita menuntut kualitas tinggi, namun 42 persen dosen kita masih bergaji di bawah Rp3 juta per bulan," katanya saat berbicara di Universitas Mulawarman, Samarinda, Jumat.
Baca Juga
Menurut Hetifah, tingkat pendapatan ini jauh dari memadai untuk menunjang profesionalisme dosen, apalagi di tengah meningkatnya biaya hidup dan tuntutan akademik yang semakin kompleks.
RUU Sisdiknas dan Perlindungan Hak Finansial
Sebagai langkah strategis, RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dimasukkan dalam prioritas pembahasan tahun 2025. Regulasi ini menjadi payung hukum yang menjamin perlindungan hak finansial dosen.
Salah satu poin utama dalam RUU tersebut adalah jaminan tunjangan profesi minimal sebesar satu kali gaji pokok, berlaku untuk dosen negeri maupun swasta. Hal ini diharapkan mampu memperkuat motivasi dan kinerja dosen di seluruh Indonesia.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kualitas pendidikan tinggi dengan kesejahteraan para pengajar.
Alokasi Anggaran untuk Pendidikan Tinggi Lebih Sejahtera
Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran Rp61,87 triliun pada Tahun Anggaran 2026 di Kemendiktisaintek. Sebagian dana ini ditujukan untuk mendukung ekosistem pendidikan tinggi yang lebih sejahtera.
Program-program prioritas seperti beasiswa afirmasi dan Program Percepatan Doktor (PMDSU) memungkinkan dosen meningkatkan kualifikasi tanpa terbebani biaya pendidikan. Dengan begitu, peningkatan kompetensi akademik berjalan seiring dengan kesejahteraan finansial.
Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sri Suning Kusumawardani, menyatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola penyaluran hak keuangan dosen. Sistem administrasi diintegrasikan secara bertahap agar tunjangan tersalurkan tepat sasaran tanpa hambatan birokrasi.
Digitalisasi Administrasi dan Sertifikasi Kompetensi
Sistem layanan administrasi kini memvalidasi 500 hingga 1.000 data per hari, mempercepat proses pencairan tunjangan dan hak finansial dosen. Langkah ini memastikan setiap dosen menerima haknya secara tepat waktu, meminimalisir kendala administratif.
Selain itu, program sertifikasi kompetensi menjadi syarat utama pencairan tunjangan profesi. Sri Suning mengingatkan bahwa kenaikan jabatan akademik tertinggi sebaiknya dijadikan target strategis, karena berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan.
"Dosen muda didorong untuk konsisten meluangkan waktu meneliti dan menyusun publikasi agar jenjang karir dan kesejahteraan dapat meningkat secara beriringan," ujar Sri Suning. Dengan fokus pada pengembangan kompetensi, diharapkan kualitas pendidikan tinggi dapat terangkat sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengajar.
Sinergi DPR dan Kemendiktisaintek untuk Masa Depan Akademik
Kolaborasi DPR dan Kemendiktisaintek menunjukkan komitmen serius terhadap pendidikan tinggi. Dengan dukungan regulasi, anggaran, dan sistem administrasi yang lebih efisien, dosen diharapkan dapat bekerja dengan motivasi tinggi dan profesionalisme maksimal.
Peningkatan kesejahteraan dosen tidak hanya berpengaruh pada kualitas pengajaran, tetapi juga pada penelitian dan inovasi akademik. Dengan adanya insentif finansial yang memadai, dosen dapat lebih fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan publikasi yang berkontribusi pada kemajuan pendidikan nasional.
Langkah-langkah ini sekaligus menjadi sinyal bagi institusi pendidikan tinggi untuk menyesuaikan standar profesionalisme dosen, meningkatkan akreditasi, dan mendukung capaian akademik yang lebih tinggi di tingkat nasional maupun internasional.
Rekomendasi
