Pemotongan Anggaran BPJS Jakarta Ancaman Layanan Warga
JAKARTA - Pemangkasan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta menuai kekhawatiran serius. Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa rencana pengurangan anggaran dalam RAPBD Tahun Anggaran 2026 bisa berdampak pada jutaan warga ibu kota yang selama ini mendapatkan layanan kesehatan melalui BPJS.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, memperingatkan konsekuensi pemotongan anggaran ini bagi masyarakat.
“Ini terkait dengan BPJS. BPJS ini akan ada pengurangan dari Rp1,8 triliun, dikurangi anggarannya jadi Rp1,3 triliun. Berarti, ada pengurangan setengah triliun untuk pelayanan BPJS masyarakat DKI Jakarta,” ujar Justin.
Baca Juga
Dengan jumlah peserta BPJS di Jakarta yang mencapai 4,2 juta orang, pengurangan Rp500 miliar dapat membuat sekitar 1,3 juta warga kehilangan akses layanan BPJS. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan kekacauan dalam sistem kesehatan di ibu kota.
1. Potensi Kekacauan Layanan Kesehatan
Justin menjelaskan, jika pemotongan anggaran terealisasi, masyarakat yang terkena dampak bisa kesulitan mengakses layanan kesehatan, termasuk fasilitas darurat.
“Saya kira ini berpotensi terjadi chaos ya. 1,3 juta masyarakat begitu mereka sakit, begitu mereka masuk ke IGD, ternyata sudah tidak ada lagi fasilitas dari DKI untuk BPJS gratisnya. Ini pasti kemungkinan bisa chaos di lapangan. Ini membuat saya sangat khawatir,” katanya.
Meski pemerintah pusat akan melakukan konversi atau shifting terhadap desil tertentu peserta BPJS, Justin menekankan bahwa proses birokrasi konversi tidak boleh menghambat layanan publik. Banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur konversi dan perubahan kewenangan, sehingga risiko terganggunya pelayanan tetap tinggi.
2. Anggaran BPJS vs Pengeluaran Dinkes
Justin menyoroti alokasi anggaran Dinkes DKI yang dianggap tidak efisien, khususnya untuk pengeluaran tersier yang bisa dialihkan untuk mendukung layanan BPJS. Contohnya:
Lampu operasi LED: Direncanakan dibeli seharga Rp1,4 miliar per unit, padahal di laman pengadaan pemerintah INAPROC dengan spesifikasi sama hanya sekitar Rp677 juta.
Laptop dan komputer PC: Anggarannya mencapai Rp43–55 juta per unit, yang menurut Justin terlalu tinggi untuk kebutuhan administratif Dinkes.
“Ini laptopnya bisa beli laptop gaming merek Alienware,” ungkap Justin, menekankan bahwa penghematan dari pos-pos ini bisa dialihkan untuk membiayai layanan BPJS bagi warga Jakarta.
Menurut Justin, penghematan dari pengadaan barang mewah atau berbiaya tinggi sangat mungkin menyelamatkan akses layanan bagi ratusan ribu warga.
3. Strategi Agar Layanan Tidak Terganggu
Untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan, Justin menyarankan beberapa langkah konkret:
Memprioritaskan pembayaran layanan BPJS di dalam RAPBD DKI.
Memangkas pengeluaran tersier dan belanja modal yang berlebihan, misalnya pengadaan alat dan perangkat teknologi.
Memperjelas prosedur konversi BPJS agar masyarakat yang terkena perubahan tetap menerima layanan tanpa gangguan.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem kesehatan Jakarta dan mencegah terjadinya kepanikan atau antrean panjang di rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
“Saya kira anggaran BPJS ini adalah prioritas utama. Jangan sampai setengah triliun rupiah menghilangkan hak warga untuk mendapatkan layanan kesehatan,” kata Justin.
4. Dampak Sosial dan Kesehatan
Jika tidak diantisipasi, pemotongan anggaran BPJS berpotensi menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Sekitar 1,3 juta warga yang kehilangan akses bisa mengalami:
Penurunan kualitas kesehatan masyarakat
Lonjakan kunjungan ke fasilitas kesehatan swasta dengan biaya tinggi
Meningkatnya ketidakadilan dalam layanan kesehatan antara warga mampu dan tidak mampu
Dengan demikian, keputusan terkait anggaran BPJS bukan sekadar persoalan fiskal, tetapi berdampak langsung pada hak dasar warga Jakarta atas kesehatan.
Justin menegaskan pentingnya transparansi penggunaan anggaran Dinkes dan pengawasan ketat agar pemotongan tidak mengorbankan pelayanan publik.
Pemotongan anggaran BPJS DKI Jakarta menjadi isu krusial yang harus segera disikapi. Sinergi antara DPRD, Dinkes, dan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan semua warga tetap tercover layanan kesehatan, sekaligus menegakkan prinsip efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran.
Rekomendasi
