Infrastruktur Digital dan Identitas Digital Jadi Fokus Transformasi Publik Indonesia
JAKARTA - Peneliti Pusat Riset Kebijakan Publik BRIN, Mirna Rahmadina Gumati, menekankan pentingnya infrastruktur digital yang kuat. Infrastruktur ini dianggap kunci untuk mendukung transformasi digital di sektor publik dan memaksimalkan nilai-nilai publik.
Mirna menjelaskan bahwa masyarakat biasanya lebih familiar dengan infrastruktur fisik seperti jalan raya, listrik, jembatan, dan sanitasi. Namun, di era digital, virtual arena menjadi tempat berlangsungnya hampir semua aktivitas masyarakat, sehingga infrastruktur digital menjadi esensial.
Digitalisasi menciptakan kebutuhan akan sistem dan layanan yang memungkinkan masyarakat berinteraksi secara online. Pemerintah diharapkan aktif membangun dan menginvestasikan infrastruktur ini agar masyarakat memperoleh manfaat optimal.
Baca JugaPendekatan AI Seimbang Jadi Agenda Strategis Indonesia di KTT APEC 2025
Rekomendasi Kebijakan dan Tata Kelola Identitas Digital
Mirna menyoroti pentingnya penyusunan umbrella policy untuk tata kelola identitas digital. Rekomendasi ini mencakup penguatan kapasitas fungsional dan posisi BLPID, pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital, serta penerapan federated model.
Tujuan kebijakan ini adalah menciptakan sistem identitas digital yang aman, terintegrasi, dan terpercaya. Dengan pengaturan yang baik, layanan publik digital bisa berjalan efektif dan transparan bagi masyarakat.
Federated model memungkinkan data dan identitas digital dikelola secara terdistribusi. Sistem ini mencegah monopoli kontrol data oleh satu pihak sehingga risiko kebocoran dapat diminimalkan.
Decentralized Identifier dan Solusi Identitas Digital
Mohammad Shidiq Purnama, Wakil Direktur Utama PT. EID, memaparkan penggunaan Decentralized Identifier (DID) dan blockchain untuk mengamankan identitas digital. Platform ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan keamanan identitas digital di Indonesia.
EID berperan sebagai jembatan antara Issuer, Holder, dan Verifier. Kedepannya, verifier tidak hanya berlaku secara online, tetapi juga offline, misalnya pada hotel kecil atau layanan fisik lainnya.
Teknologi DID memungkinkan proses verifikasi identitas yang lebih cepat dan transparan. Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital pemerintah.
Self-Sovereign Identity untuk Keamanan Data Pribadi
Karina Mayasita Handoyo dari Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber BRIN menjelaskan konsep Self-Sovereign Identity (SSI). SSI memungkinkan individu memiliki kontrol penuh atas data identitas mereka tanpa bergantung pada sistem terpusat.
Karina menekankan bahwa sistem centralized rentan terhadap serangan hacker, seperti kasus Bjorka. Dengan SSI berbasis blockchain atau distributed ledger, data identitas dapat dikelola secara distribusi, lebih aman, dan inklusif.
Teknologi ini memanfaatkan DID, Verifiable Credential (VC), dan Distributed Ledger Technology (DLT). Gabungan teknologi ini menciptakan sistem ledger yang transparan, aman, dan dapat diverifikasi oleh pihak-pihak terkait.
SSI membuka peluang bagi masyarakat untuk mengelola identitas digital sendiri. Hal ini sejalan dengan kebutuhan transformasi publik yang menekankan keamanan, privasi, dan kontrol individu atas data pribadi.
Harapan dan Dampak Transformasi Digital
Diseminasi hasil riset ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem identitas digital di Indonesia. Pemerintah dapat menggunakan temuan ini untuk membangun infrastruktur digital yang aman dan inklusif.
Dengan dukungan teknologi DID, VC, dan DLT, layanan publik digital diharapkan lebih efisien dan dapat diakses dengan aman. Transformasi digital di sektor publik juga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih percaya terhadap layanan pemerintah.
Penguatan infrastruktur digital dan penerapan identitas digital modern menjadi langkah strategis menghadapi era teknologi. Masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk menciptakan ekosistem digital yang terpercaya dan aman.
Artikel ini menekankan pentingnya infrastruktur digital, tata kelola identitas digital, dan teknologi blockchain dalam mendukung transformasi publik Indonesia. Dengan implementasi yang tepat, sistem identitas digital bisa lebih aman, inklusif, dan efisien.
Rekomendasi
