Daftar Calon Pahlawan Nasional 2025 Sedang Dikaji Pemerintah Saat Ini
JAKARTA - Menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2025, Pemerintah bersiap meninjau daftar nama calon Pahlawan Nasional.
Daftar tersebut diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, serta Tanda Kehormatan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal ini usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penyambutan kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta.
Baca JugaPresiden Lula Ajak Indonesia Segarkan Kembali Kemitraan Strategis 17 Tahun
“Ya, nanti kami lihat. Kemarin Kementerian Sosial dengan Dewan Gelar Tanda Jasa sudah menyusun nama-nama yang diusulkan. Kami belum menerima secara resmi. Nanti kalau sudah kami terima akan segera kita pelajari,” ujar Prasetyo Hadi.
Pernyataan ini menegaskan bahwa proses penetapan gelar Pahlawan Nasional dilakukan secara cermat, hati-hati, dan berjenjang. Pemerintah ingin memastikan setiap calon yang diajukan memenuhi kriteria yang berlaku dan layak memperoleh penghargaan tertinggi negara.
Mekanisme Penetapan Gelar Pahlawan Nasional
Menurut Prasetyo, mekanisme penetapan gelar Pahlawan Nasional dimulai dari usulan daerah, yang kemudian dibahas secara bertahap bersama tim penilai pusat. Setelah melalui verifikasi di Kemensos, nama-nama calon akan dikaji lebih lanjut oleh Sekretariat Negara sebelum diserahkan untuk persetujuan Presiden.
Prosedur ini dilakukan untuk menjaga objektivitas, memastikan kredibilitas penghargaan, dan menghormati jasa tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa.
“Kami akan pastikan prosesnya sesuai ketentuan dan penuh kehati-hatian,” tegas Prasetyo.
Penetapan gelar ini umumnya diumumkan setiap November, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 November, sebagai momentum mengenang jasa para tokoh nasional.
Kriteria Calon Pahlawan Nasional
Gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada individu yang dianggap berjasa besar bagi bangsa, baik melalui perjuangan kemerdekaan maupun pengabdian di bidang lain. Kategori jasa ini meliputi: perjuangan kemerdekaan, pengabdian di bidang sosial, pendidikan, politik, kesehatan, hingga kontribusi kemanusiaan.
Setiap calon yang diusulkan harus melalui verifikasi dokumen dan riwayat kontribusi, termasuk bukti nyata atas pengabdian yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar gelar yang diberikan tetap bermakna, kredibel, dan memberikan inspirasi bagi masyarakat.
Kemensos telah menyusun daftar calon yang diajukan, termasuk nama-nama yang menjadi sorotan publik. Nama-nama ini akan dikaji secara menyeluruh oleh Sekretariat Negara untuk memastikan bahwa gelar diberikan kepada individu yang benar-benar layak.
Koordinasi Antarlembaga
Proses penetapan gelar Pahlawan Nasional melibatkan koordinasi lintas lembaga, mulai dari pemerintah daerah, Kemensos, Dewan Gelar Tanda Jasa, hingga Sekretariat Negara. Setiap lembaga memiliki peran khusus, mulai dari penyaringan awal, verifikasi fakta sejarah, hingga penilaian kelayakan berdasarkan jasa dan kontribusi calon.
Dengan sistem koordinasi yang terstruktur, pemerintah berharap gelar Pahlawan Nasional tidak hanya menjadi simbol penghargaan, tetapi juga menjadi inspirasional bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Proses berjenjang ini memastikan tidak ada calon yang diabaikan atau dinilai kurang layak secara sepihak.
Momentum Hari Pahlawan
Hari Pahlawan setiap tahun menjadi momen penting untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa. Selain itu, pengumuman gelar Pahlawan Nasional menjadi sarana menghidupkan nilai-nilai kepahlawanan dan menginspirasi masyarakat untuk meneladani semangat pengabdian dan perjuangan.
Momentum ini juga dimanfaatkan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat mengenai kontribusi tokoh-tokoh nasional di berbagai bidang. Dengan mengenalkan jasa pahlawan, generasi muda diharapkan memiliki pemahaman lebih mendalam tentang sejarah dan pentingnya pengabdian bagi bangsa.
Transparansi dan Kehati-hatian
Mensesneg menegaskan bahwa transparansi dan kehati-hatian menjadi prinsip utama dalam proses penetapan Pahlawan Nasional. Setiap calon akan melalui penelitian mendalam, termasuk penilaian dampak nyata dari pengabdian mereka bagi masyarakat dan negara.
“Kami belum menerima secara resmi. Nanti kalau sudah kami terima akan segera kita pelajari,” ujar Prasetyo Hadi.
Pendekatan ini dilakukan agar setiap keputusan bersifat adil, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mencegah kontroversi atau penilaian subjektif yang bisa menimbulkan pro-kontra di publik.
Harapan Pemerintah
Pemerintah berharap proses ini mampu menghasilkan daftar Pahlawan Nasional yang representatif, mencerminkan jasa tokoh dari berbagai daerah dan bidang. Hal ini sekaligus mendorong semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap nilai-nilai sejarah serta pengabdian.
Penetapan Pahlawan Nasional yang dilakukan dengan cermat diharapkan memperkuat identitas nasional, mengenalkan kembali sejarah perjuangan bangsa, serta menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Dengan begitu, gelar ini tidak hanya simbol penghargaan, tetapi juga warisan nilai kepahlawanan yang inspiratif.
Menjelang Hari Pahlawan 2025, Pemerintah melalui Mensesneg menegaskan bahwa penetapan Pahlawan Nasional dilakukan secara berjenjang, hati-hati, dan transparan. Daftar calon yang diusulkan Kemensos dan Dewan Gelar Tanda Jasa akan dikaji mendalam sebelum mendapat persetujuan Presiden.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghormati jasa tokoh-tokoh nasional, menjaga kredibilitas penghargaan, dan memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Gelar Pahlawan Nasional tidak sekadar simbol penghargaan, tetapi juga pengingat semangat pengabdian yang relevan bagi generasi sekarang dan mendatang.
Rekomendasi
