Pemanfaatan Hilirisasi Hutan Tingkatkan Perekonomian Lokal dan Nasional
JAKARTA - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menekankan bahwa hilirisasi produk hutan menjadi kunci bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) untuk meningkatkan nilai jual dan mendorong penguatan ekonomi. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kemenhut, Indra Explotasia, menyatakan masih banyak KTH pemula yang menjual produk mentah seperti rotan.
“Banyak KTH pemula karena minimnya hilirisasi. Rotan dijual mentah, bukan barang jadi. Perlu ada hilirisasi untuk nilai tambah produk, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai langkah kolaborasi,” ujar Indra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025.
Indra menekankan bahwa hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai produk, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Dengan produk yang sudah diolah, pendapatan lokal dapat bertambah dan memberikan dampak signifikan bagi ekonomi nasional.
Baca JugaTTC Travel Mart 42 Jadi Wadah Strategis Perkuat Pariwisata Asia-Eropa
Ia juga menyoroti kesenjangan antara jumlah KTH dan penyuluh kehutanan di Indonesia. Saat ini, terdapat 27 ribu KTH, sementara penyuluh kehutanan hanya 10 ribu orang, sehingga banyak KTH yang belum mendapat pendampingan optimal.
Menurut Indra, perlu adanya konversi kegiatan penyuluh bidang konservasi menjadi kegiatan yang memiliki nilai ekonomi nyata. “Ketika penyuluh mengajak masyarakat berhenti melakukan kegiatan ilegal dalam kawasan konservasi, harus ada alternatif usaha yang bisa menghasilkan pendapatan, sehingga dapat dinilai transaksi ekonominya,” jelasnya.
Langkah ini bertujuan agar keberadaan KTH tidak hanya berdampak lingkungan, tetapi juga ekonomis. Dengan demikian, masyarakat yang memanfaatkan hutan akan memiliki insentif finansial untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
Keberhasilan KTH dan Dukungan Anggaran Pemerintah
Anggota Komisi IV DPR RI, Ellen Esther Pelealu, menilai terdapat sejumlah provinsi yang sudah berhasil memanfaatkan potensi hutan secara optimal. Contohnya, Provinsi Sulawesi Tengah mencatat nilai transaksi ekonomi KTH sebesar Rp20,07 miliar, melampaui target Rp18,5 miliar atau 110 persen.
“Capaian Rp 20 miliar ini luar biasa dan harus menjadi motivasi untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat di bidang kehutanan,” kata Ellen. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa hilirisasi dan pendampingan KTH dapat mendorong ekonomi lokal.
Ellen menambahkan, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor kehutanan. Rencana APBN 2025-2026 untuk sektor ini naik menjadi Rp6,39 triliun, meningkat 21,4 persen dibanding tahun sebelumnya.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk Biaya Operasional Penyuluh (BOP) tahun 2026 sebesar Rp15,7 miliar untuk 3.102 Penyuluh Kehutanan PNS. Termasuk di dalamnya 303 CPNS dan 349 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan mendukung program hilirisasi dan pendampingan KTH.
Selain BOP, kebutuhan sarana-prasarana penyuluh juga diperhitungkan. Sarana seperti seragam, buku kerja, dan unit percontohan diperkirakan memerlukan anggaran Rp7,35 miliar agar penyuluh dapat bekerja lebih optimal di lapangan.
Indra menyatakan bahwa penyuluh yang terlatih akan menjadi penghubung penting antara KTH dan pasar. Dengan bimbingan yang tepat, KTH dapat memproduksi barang bernilai tambah, seperti rotan olahan, kayu ukir, dan produk non-kayu lainnya.
Hilirisasi juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan produk hutan. Investasi dari pihak luar dapat memberikan dukungan modal dan akses pasar bagi KTH, sehingga produk mereka dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Selain itu, hilirisasi menjadi sarana pemberdayaan masyarakat hutan yang berkelanjutan. Pendapatan tambahan dari produk olahan membuat masyarakat memiliki insentif untuk menjaga hutan dan mengurangi praktik ilegal.
Indra menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, swasta, dan komunitas lokal harus bekerja sama agar program hilirisasi memberikan dampak ekonomi dan lingkungan yang optimal.
Strategi Ke Depan untuk Penguatan KTH
Kemenhut berencana memperluas program hilirisasi ke seluruh wilayah dengan potensi hutan yang tinggi. Fokusnya adalah pada peningkatan kapasitas KTH dan akses pasar bagi produk olahan hutan.
Program pelatihan akan diberikan kepada KTH untuk menguasai teknologi pengolahan, manajemen bisnis, dan pemasaran produk. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai produk hutan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Indra menekankan bahwa hilirisasi harus sejalan dengan konservasi. Pendekatan ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merusak hutan dan tetap sesuai dengan regulasi lingkungan.
Selain itu, Kemenhut akan mendorong penciptaan produk inovatif dari sumber daya hutan non-kayu. Produk seperti minyak atsiri, serat alam, dan makanan olahan berbasis hutan akan menjadi alternatif bagi KTH untuk meningkatkan pendapatan.
Ellen menambahkan, keberhasilan KTH dapat menjadi model bagi daerah lain. Provinsi yang berhasil seperti Sulawesi Tengah bisa menjadi contoh praktik terbaik untuk KTH di seluruh Indonesia.
Kolaborasi dengan penyuluh kehutanan menjadi kunci agar program hilirisasi berjalan efektif. Penyuluh akan membantu KTH mengakses teknologi, pasar, dan informasi regulasi yang dibutuhkan untuk pengolahan produk.
Anggaran yang memadai dan dukungan sarana-prasarana akan memperkuat efektivitas penyuluh. Dengan demikian, setiap KTH memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah produk.
Hilirisasi hutan juga sejalan dengan upaya nasional dalam meningkatkan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Produk olahan hutan bernilai tambah dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian nasional.
Langkah-langkah yang dilakukan Kemenhut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk hutan Indonesia. Dengan dukungan anggaran, pelatihan, dan akses pasar, KTH dapat berkembang lebih profesional dan berkelanjutan.
Indra menegaskan, tujuan akhir hilirisasi adalah kesejahteraan masyarakat hutan dan konservasi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, ekonomi dan lingkungan dapat berjalan beriringan, menciptakan manfaat jangka panjang bagi seluruh pihak.
Rekomendasi
