ATR/BPN Terapkan Blockchain Tanah, Era Baru Layanan Digital Dimulai
JAKARTA - Transformasi digital di sektor pertanahan kini melangkah ke babak baru. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pada tahun 2028 seluruh layanan pertanahan di Indonesia akan berbasis digital penuh, dengan penerapan blockchain dan smart contract untuk menjamin keamanan dan transparansi data.
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam reformasi layanan publik di bidang pertanahan, menandai berakhirnya era sertifikat cetak dan membuka babak baru sistem kepemilikan tanah yang terintegrasi secara digital.
Layanan Pertanahan Digital Penuh pada 2028
Baca Juga
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Asnaedi menyampaikan, transformasi digital akan rampung dalam tiga tahun ke depan.
“Mulai tahun 2028, layanan pertanahan diharapkan sudah fully digital dengan penerapan blockchain pertanahan dan smart contract,” ujar Asnaedi di Jakarta.
Menurutnya, penerapan sistem ini akan membawa efisiensi besar dalam pelayanan publik, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.
Dengan sistem berbasis blockchain, setiap transaksi pertanahan akan tercatat secara permanen dan tidak bisa diubah, sehingga risiko pemalsuan sertifikat dapat ditekan seminimal mungkin.
Perjalanan Transformasi Digital ATR/BPN
Upaya digitalisasi layanan pertanahan tidak dilakukan secara tiba-tiba.
Proses ini telah berjalan bertahap sejak 2024, ketika Sertifikat Elektronik mulai diterapkan di seluruh kantor pertanahan di Indonesia.
Pada tahun 2025, layanan Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik juga telah diterapkan di hampir seluruh provinsi.
Tahapan berikutnya dijadwalkan pada 2026, di mana sertifikat cetak akan menjadi pilihan tambahan, sementara seluruh dokumen utama beralih ke format digital.
Dengan demikian, mulai 2028, semua layanan pertanahan akan sepenuhnya beroperasi secara digital, sejalan dengan komitmen pemerintah mempercepat agenda transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.
“Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko pemalsuan sertifikat yang sering merugikan masyarakat,” jelas Asnaedi.
Blockchain dan AI Jadi Fondasi Inovasi Pertanahan
Selain sistem blockchain, ATR/BPN juga tengah menyiapkan teknologi Generative Artificial Intelligence (AI) Pertanahan.
Teknologi ini akan menjadi pusat pengelolaan data cerdas, mengintegrasikan berbagai regulasi dan petunjuk teknis ke dalam satu sistem yang dapat membantu pengambilan keputusan secara otomatis dan efisien.
Menurut Asnaedi, keberadaan AI ini tidak hanya akan mempercepat proses pelayanan publik, tetapi juga berpotensi meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui optimalisasi data dan tata kelola aset negara.
“Teknologi AI tidak hanya membantu pengambilan keputusan, tetapi juga membuka peluang peningkatan PNBP,” ujarnya.
Integrasi blockchain dan AI dianggap sebagai duet masa depan layanan pertanahan, karena mampu menciptakan sistem yang aman, transparan, efisien, dan bebas manipulasi.
Generasi Muda Jadi Motor Penggerak Transformasi
Transformasi digital berskala besar ini tentu membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap teknologi.
Asnaedi menegaskan bahwa generasi milenial dan generasi Z memiliki peran sentral dalam mewujudkan modernisasi di tubuh ATR/BPN.
“Kita berharap munculnya Gen Y dan Z yang matang secara ilmu, keterampilan, kepercayaan diri, dan kemauan kuat ini menjadi fondasi untuk menjadi motor penggerak transformasi digital ATR/BPN,” ujarnya.
Generasi muda dinilai memiliki keunggulan dalam hal keterampilan teknis, kreativitas, dan kemampuan kolaboratif, yang menjadi modal penting dalam mempercepat proses transformasi digital di sektor publik.
Mereka diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta inovasi baru dalam pelayanan pertanahan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
STPN Bertransformasi Jadi Politeknik Pertanahan
Sebagai langkah konkret dalam menyiapkan talenta masa depan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) juga tengah bertransformasi menjadi Politeknik Pertanahan.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kompetensi taruna agar siap menghadapi perubahan besar di bidang digitalisasi pertanahan.
Asnaedi berharap transformasi ini akan melahirkan sumber daya manusia yang lebih siap, kreatif, dan inovatif, sekaligus memiliki semangat melayani dengan integritas tinggi.
“Dengan transformasi Sekolah Tinggi Pertanahan menjadi Politeknik, diharapkan Taruna/i akan lebih percaya diri, kreatif, dan siap menjadi bagian dari masa depan ATR/BPN dan bangsa Indonesia,” kata Asnaedi.
Perlindungan Publik Jadi Prioritas Utama
Penerapan blockchain dalam layanan pertanahan bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga langkah strategis untuk melindungi hak masyarakat dari praktik kecurangan yang selama ini masih marak terjadi.
Kasus pemalsuan dokumen dan sertifikat ganda menjadi salah satu masalah klasik yang diharapkan bisa teratasi dengan sistem baru ini.
Blockchain menciptakan rekam jejak permanen atas setiap transaksi dan perubahan data kepemilikan tanah, sehingga semua pihak—baik pemerintah, perbankan, maupun masyarakat—dapat memverifikasi keabsahan data secara real time.
Dengan sistem yang lebih transparan, kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan diproyeksikan akan meningkat signifikan.
Selain itu, transformasi ini diharapkan turut memperkuat posisi Indonesia dalam Indeks Efisiensi Pemerintahan Digital dan mempercepat tercapainya target reformasi birokrasi 2028.
Langkah Menuju Era Pertanahan Cerdas
Penerapan blockchain dan AI di sektor pertanahan menandai pergeseran besar dalam cara negara mengelola aset dan hak warga negara.
ATR/BPN berambisi menjadikan sistem pertanahan Indonesia lebih aman, transparan, efisien, dan inklusif.
Transformasi ini tidak hanya akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui pemanfaatan data spasial, investasi properti digital, serta pengembangan smart city di masa depan.
Dengan fondasi teknologi yang kuat dan dukungan generasi muda yang siap berubah, ATR/BPN menatap 2028 sebagai titik awal era baru pertanahan digital Indonesia—era di mana kepercayaan publik dan efisiensi layanan menjadi satu kesatuan dalam sistem berbasis blockchain.
Rekomendasi
