Infrastruktur Nasional Digenjot untuk Pemerataan dan Ketahanan Ekonomi
JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya proyek fisik, melainkan bagian penting dari strategi memperkuat daya saing sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi.
Hingga 8 September 2025, realisasi belanja pembangunan infrastruktur telah mencapai Rp 142,1 triliun, atau sekitar 35,32 persen dari pagu APBN 2025 sebesar Rp 402,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, pembiayaan infrastruktur dilaksanakan melalui kombinasi yang melibatkan belanja pemerintah pusat, belanja daerah, serta skema pembiayaan. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan tersebar merata ke berbagai wilayah.
Baca JugaJadwal Lengkap Siaran Langsung Premier League 27 28 September
“Anggaran pembangunan infrastruktur ini dikombinasikan, dilakukan baik melalui belanja pemerintah pusat, belanja daerah, maupun melalui pembiayaan,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita edisi September, Senin (22 September 2025).
Realisasi Anggaran Infrastruktur
Dari alokasi tersebut, sebagian besar telah digunakan untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menargetkan 158.000 unit rumah. Selain itu, dana juga dipakai untuk pembangunan rumah susun serta sistem penyediaan air minum (SPAM) yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Sektor konektivitas turut mendapat perhatian besar. Pemerintah merealisasikan anggaran untuk pembangunan dan preservasi jalan sebesar Rp 12,3 triliun. Selain itu, ada belanja untuk pembangunan jembatan sebesar Rp 2,2 triliun serta pengembangan pelabuhan laut Rp 1,2 triliun.
Infrastruktur ini diharapkan memperlancar arus barang dan mobilitas masyarakat. Tidak hanya itu, fokus juga diberikan pada pembangunan infrastruktur untuk ketahanan pangan, energi, dan air. Pemerintah menilai, sektor tersebut menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
Instruksi Presiden untuk Percepatan
Sejak awal 2025, pemerintah menerbitkan sejumlah Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai sektor. Setidaknya ada tiga Inpres besar yang menjadi payung kebijakan sekaligus arah belanja negara.
Pertama, Inpres No. 2/2025 mengenai pembangunan irigasi dengan total pendanaan Rp 13,6 triliun. Program ini kini sudah memasuki tahap kedua, sementara tahap ketiga masih berada dalam proses verifikasi lokasi. Pembangunan irigasi dianggap vital dalam menjaga ketahanan pangan.
Kedua, Inpres No. 11/2025 tentang jalan daerah dengan alokasi Rp 10,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 7 triliun telah terealisasi pada tahap kedua tahun ini. Program tersebut tersebar di 37 provinsi dan akan terus berlanjut hingga tahun 2026. Infrastruktur jalan daerah diharapkan meningkatkan konektivitas hingga ke pelosok.
Ketiga, Inpres No. 14/2025 mengenai percepatan pembangunan kawasan pangan, energi, dan air nasional. Total pendanaan untuk 2025 mencapai Rp 14,6 triliun. Dari jumlah itu, Rp 2,72 triliun digunakan untuk sistem pengendalian banjir, pembangunan jaringan irigasi, serta sebagian pembangunan jalan.
“Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur terus dilakukan melalui berbagai Inpres. Meski dijalankan oleh kementerian dan lembaga pusat, lokasi pembangunannya tersebar di seluruh daerah,” jelas Suahasil.
Dorongan Pemerataan dan Ketahanan
Melalui program-program tersebut, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di kota besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Pembangunan jalan daerah, jaringan irigasi, hingga pengendalian banjir menjadi contoh nyata bagaimana investasi infrastruktur berkontribusi langsung pada ketahanan ekonomi dan sosial. Di sektor perumahan, program FLPP serta rumah susun turut menjawab kebutuhan tempat tinggal layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Infrastruktur yang dibangun tidak hanya menopang aktivitas ekonomi jangka pendek, tetapi juga memberikan efek berganda jangka panjang. Jalan, jembatan, pelabuhan, serta sistem air bersih akan meningkatkan produktivitas, menekan biaya logistik, dan mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.
Pembangunan infrastruktur di tahun 2025 menjadi bukti bahwa pemerintah konsisten menjadikan sektor ini sebagai prioritas utama. Dengan realisasi Rp 142,1 triliun hingga September, proyek-proyek strategis terus bergulir di berbagai daerah.
Ke depan, kombinasi belanja pusat, daerah, serta skema pembiayaan diharapkan mampu menjaga momentum pembangunan sekaligus memperkuat daya tahan perekonomian nasional. Infrastruktur bukan hanya wujud pembangunan fisik, tetapi juga simbol komitmen pemerintah terhadap pemerataan dan ketahanan bangsa.
Rekomendasi
