Pemerintah Kota Tangerang menjalin kerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk meningkatkan layanan transportasi umum di wilayahnya. Kerja sama ini difokuskan pada penambahan koridor transportasi dan akan berlangsung selama lima tahun, mulai 2024 hingga 2029.
Kota Tangerang, yang dikenal sebagai salah satu penyangga utama Ibu Kota Jakarta, tengah berupaya keras untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi transportasi umumnya. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kerja sama dengan BPTJ, sebuah lembaga di bawah Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab atas pengelolaan transportasi di kawasan metropolitan Jabodetabek.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang, Achmad Suhaely, mengungkapkan bahwa kerja sama ini diharapkan akan menjadi pendorong utama dalam integrasi transportasi antara Tangerang dan Jakarta. "Kerja sama ini nantinya mendukung percepatan integrasi transportasi umum dengan wilayah sekitar, khususnya Tangerang dan Jakarta," ujar Suhaely, saat ditemui di Kota Tangerang pada Hari Rabu, 4 Desember 2024.
Menurut Suhaely, Bus Tayo yang sudah melayani masyarakat akan mengalami restrukturisasi untuk memastikan seluruh rute yang ada dapat terhubung dengan sistem transportasi umum yang lebih terintegrasi. "Ke depannya, Bus Tayo yang telah melayani masyarakat akan direstrukturisasi untuk memastikan rute-rute yang ada dapat menyatu dalam sistem transportasi umum yang terintegrasi," tambahnya.
Senada dengan pernyataan Suhaely, Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Nurdin, menekankan bahwa kolaborasi ini adalah wujud komitmen kedua belah pihak untuk mendukung pengembangan transportasi massal yang terintegrasi. "Termasuk dengan meregulasi koneksi antar moda transportasi, sehingga angkutan perkotaan di Kota Tangerang khususnya Bus Tayo, bisa lebih efektif digunakan para pengguna transportasi umum," jelasnya.
Nurdin optimistis bahwa melalui perjanjian ini akan terwujud konektivitas antarmoda transportasi yang lebih baik di Kota Tangerang. Hal ini diharapkan mampu memperkuat peran angkutan kota Si Benteng sebagai pengumpan bagi moda transportasi lainnya. "Ini bukan hanya tanggung jawab Kota Tangerang, melainkan kerja sama dengan wilayah lain," tegas Nurdin.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ, Suharto, juga mengungkapkan dukungannya terhadap rencana pengembangan transportasi umum di Kota Tangerang. Menurut Suharto, BPTJ telah menyiapkan standar pelayanan yang akan diterapkan dalam kerja sama ini. "Ini MoU keempat dengan pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek. Kami sangat mengapresiasi keseriusan Pemkot Tangerang dalam menangani masalah transportasi," ungkapnya.
Ia menambahkan, kehadiran BPTJ dalam kolaborasi ini bertujuan untuk menyempurnakan layanan transportasi yang ada. "Mudah-mudahan dengan penyempurnaan ini, masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih baik dan terintegrasi, sehingga mereka lebih nyaman dan bahagia dengan transportasi umum di Kota Tangerang," pungkas Suharto.
Keseriusan Pemkot Tangerang seperti ini tidak hanya semata berfokus pada pemecahan masalah transportasi dalam kota, tetapi juga sebagai langkah adaptasi dalam menghadapi perkembangan urbanisasi yang semakin pesat. Integrasi transportasi yang diinisiasi ini diharapkan dapat mendongkrak efektivitas perjalanan warga Kota Tangerang ke berbagai wilayah di Jabodetabek, termasuk Ibu Kota Jakarta.
Harapan besar dari kerja sama ini adalah terciptanya sistem transportasi terpadu yang dapat mengurangi kemacetan, menekan angka kecelakaan, serta menurunkan polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan pribadi. Tentu saja, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan.
Dengan dukungan dari BPTJ dan berbagai pihak terkait, Pemkot Tangerang optimis bahwa transportasi umum di wilayahnya akan semakin baik dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam menghadirkan solusi transportasi yang efektif dan efisien bagi masyarakat.