JAKARTA - Upaya mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra terus digenjot pemerintah pusat bersama daerah.
Salah satu langkah krusial dilakukan melalui konsolidasi lintas lembaga guna memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat sasaran. Fokus utama diarahkan pada klaster infrastruktur yang menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat pascabencana.
Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon), Safrizal ZA, memimpin langsung rapat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat tersebut berlangsung di kompleks Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh, Banda Aceh.
Fokus Klaster Infrastruktur Jadi Prioritas Pemulihan
Rapat tersebut secara khusus membahas klaster infrastruktur yang memiliki peran strategis dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi. Klaster ini mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan permanen, jembatan bailey, serta penanganan sungai, termasuk irigasi, Daerah Aliran Sungai (DAS), pengaman sungai, pengaman pantai, hingga penyediaan sumur bor.
Safrizal menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak bisa dilakukan tanpa dasar data yang akurat dan terverifikasi. Menurutnya, kejelasan data menjadi kunci agar proses pelaksanaan di lapangan dapat dipercepat dan tidak tumpang tindih kewenangan.
“Validasi data sangat penting, mulai dari Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), dan Rencana Aksi yang telah disusun oleh Kementerian PU, termasuk crosscheck langsung Satgas di lapangan,” ujar Safrizal dalam keterangannya.
Pembagian Kewenangan Jadi Kunci Percepatan
Safrizal menekankan pentingnya pembagian wilayah kerja yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, kejelasan tersebut akan mempercepat pengambilan keputusan sekaligus memperlancar proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan.
“Harus jelas pembagian wilayah kerjanya, mana kabupaten/kota, mana provinsi, mana pusat, sehingga kita bisa kebut tataran pelaksanaannya,” tegasnya.
Rapat ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) beserta jajaran, perwakilan Pemerintah Aceh, perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Korsahli Pangdam Iskandar Muda, serta para kepala Bappeda, kepala dinas PU, dan kepala dinas pengairan dari 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang terdampak bencana.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk menyelaraskan langkah dan memastikan program pemulihan berjalan efektif.
Kementerian PU Kerahkan Ribuan Personel dan Alat Berat
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurfaida, memaparkan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan kementeriannya dalam mendukung pemulihan pascabencana di Sumatra. Ia menyampaikan bahwa Kementerian PU telah memobilisasi 1.377 personel untuk menangani berbagai pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain itu, pengerahan tenaga kerja juga dilakukan melalui mekanisme padat karya dengan melibatkan 44.954 pekerja, di mana sebanyak 30.119 di antaranya merupakan tenaga lokal. Langkah ini tidak hanya mempercepat pemulihan infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat terdampak.
Tak hanya itu, Kementerian PU juga menurunkan 1.937 unit alat berat untuk mendukung proses pemulihan pascabencana alam di berbagai wilayah Sumatra.
Anggaran Triliunan Rupiah untuk Bangun Lebih Baik
Wida menambahkan bahwa Rencana Induk dan Rencana Aksi Kementerian PU telah rampung disusun sebagai panduan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Khusus untuk wilayah Aceh, pada Tahun Anggaran 2026 diusulkan anggaran sebesar Rp39,49 triliun.
Anggaran tersebut disiapkan sejalan dengan arahan Menteri PU yang mengusung prinsip Build Back Better, yakni membangun kembali infrastruktur dengan kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelum bencana terjadi.
“Sebagaimana pesan Bapak Menteri PU untuk Build Back Better, yakni membangun dengan kondisi lebih baik dari semula,” ujar Wida.
Ribuan Ruas Jalan dan Jembatan Masuk Tahap Rekontruksi
Berdasarkan rekapitulasi data Posko Satgas Wilayah Aceh yang dihimpun dari data primer Jitupasna, klaster infrastruktur yang menjadi ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup 2.303 ruas jalan. Rinciannya terdiri atas 67 titik jalan nasional, 87 titik jalan provinsi, serta 2.149 titik jalan kabupaten/kota.
Sementara itu, jumlah jembatan permanen yang terdampak mencapai 1.091 unit, terdiri dari 34 jembatan nasional, 98 jembatan provinsi, dan 959 jembatan kabupaten/kota.
Adapun untuk jembatan bailey, tercatat sebanyak 59 unit. Dari jumlah tersebut, 18 unit telah selesai dibangun, enam unit masih dalam tahap pembangunan, dan 35 unit lainnya berada pada tahap perencanaan.
Dengan data dan rencana yang semakin matang, pemerintah optimistis percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi klaster infrastruktur dapat segera terealisasi demi memulihkan konektivitas wilayah serta mendukung kebangkitan ekonomi masyarakat pascabencana.