JAKARTA - Upaya pemulihan wilayah terdampak banjir besar di Sumatra menunjukkan perkembangan signifikan.
Pemerintah secara bertahap memulihkan berbagai infrastruktur vital yang rusak akibat bencana, mulai dari jaringan irigasi, sungai, bendung, sistem air bersih, sanitasi, hingga fasilitas publik. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk mengembalikan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memaparkan bahwa penanganan pascabanjir dilakukan melalui kombinasi pekerjaan darurat dan rekonstruksi permanen. Fokus tidak hanya pada perbaikan fisik, tetapi juga memastikan fungsi infrastruktur kembali optimal demi mendukung ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, serta pengendalian risiko bencana lanjutan.
Rehabilitasi Irigasi Difokuskan untuk Dukung Ketahanan Pangan
Di sektor sumber daya air, pemerintah menaruh perhatian besar pada jaringan irigasi yang terdampak banjir. Infrastruktur ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di wilayah terdampak.
“Daerah irigasi yang terdampak ada 31 kewenangan pusat dan 7 kewenangan daerah. Sampai hari ini sekitar 23% sudah direhabilitasi, dan kami prioritaskan irigasi yang mengarah ke sawah yang sudah mulai tanam,” kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI.
Prioritas rehabilitasi tersebut ditujukan agar lahan pertanian yang sudah memasuki masa tanam tidak kembali terganggu akibat kerusakan saluran air. Dengan demikian, petani tetap dapat melanjutkan aktivitas bercocok tanam meski proses perbaikan infrastruktur masih berlangsung.
Normalisasi Sungai Jadi Fokus di Tengah Hujan Susulan
Selain irigasi, penanganan sungai dan bendung menjadi perhatian utama pemerintah. Namun, strategi yang diterapkan tidak sepenuhnya berfokus pada pembangunan struktur permanen, melainkan pada normalisasi sungai untuk mengantisipasi hujan dengan intensitas tinggi yang masih berpotensi terjadi.
“Bendung nasional yang terdampak ada 13 dan bendung daerah 47. Tapi kami lebih fokus ke sungai karena masih terjadi hujan dan banjir susulan. Progres normalisasi sungai saat ini sekitar 52%,” jelas Dody.
Ia menargetkan penanganan 77 sungai nasional dan 43 sungai daerah dapat rampung pada Oktober 2026. Setelah itu, pemerintah akan melanjutkan pembangunan sabo dam dan check dam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga 2028. Infrastruktur tersebut dirancang untuk menahan sedimen dari wilayah hulu dan mengurangi risiko banjir serta longsor di masa mendatang.
Muara Sungai dan Kawasan Pesisir Masuk Skala Prioritas
Penanganan muara sungai juga menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian banjir dan sedimentasi. Pemerintah mencatat terdapat 25 muara nasional dan 13 muara daerah yang terdampak bencana.
“Muara nasional yang terdampak ada 25 dan muara daerah 13. Progresnya sekitar 20% untuk nasional dan 31% untuk daerah, dengan target selesai Oktober 2027,” ujar Dody.
Salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus adalah muara Sungai Tamiang. Penanganannya dibantu Satgas Kuala di bawah Wakil Panglima TNI karena wilayah tersebut termasuk yang paling parah terdampak bencana. Keterlibatan lintas instansi ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat mitigasi bencana di kawasan pesisir.
Air Bersih, Sanitasi, dan Fasilitas Publik Dipulihkan Bertahap
Pada sektor air bersih, pemerintah mencatat sebanyak 176 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mengalami kerusakan akibat banjir. Meski demikian, sebagian besar sistem tersebut kini sudah kembali melayani masyarakat.
“Hampir 70% SPAM sudah kami selesaikan dan kami targetkan semuanya fungsional selambatnya 15 Februari 2026. Untuk permanennya, sampai Agustus 2028,” ungkap Dody.
Langkah serupa juga dilakukan pada fasilitas sanitasi, termasuk instalasi pengolahan lumpur tinja dan tempat pembuangan akhir (TPA).
“Ada 12 pengolahan lumpur tinja dan 15 TPA yang terdampak. Saat ini 83% sudah tertangani dan ditargetkan fungsional pada 15 Februari 2026,” lanjutnya.
Sebagai solusi sementara sebelum seluruh SPAM pulih sepenuhnya, pemerintah juga membangun sumur bor dalam dan dangkal di berbagai titik.
“Total kami kerjakan 86 sumur bor. Sekitar 15% sumur dalam dan 53% sumur dangkal sudah selesai. Targetnya sebelum Ramadan semua bisa digunakan,” kata Dody.
Hunian Sementara dan Pemulihan Sosial Terus Dikebut
Di luar infrastruktur utama, Kementerian PU juga melakukan pembersihan lumpur di berbagai fasilitas publik seperti pasar, sekolah, madrasah, dan fasilitas kesehatan.
“Dari 171 lokasi yang kami tangani, 120 sudah bisa difungsikan kembali,” jelas Dody.
Sebagai bagian dari pemulihan sosial, pemerintah turut membangun hunian sementara bagi warga terdampak banjir.
“Kami membangun sekitar 1.200 unit hunian sementara yang disebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sesuai arahan BNPB,” pungkasnya.
Dengan progres yang terus berjalan, pemerintah optimistis pemulihan infrastruktur pascabanjir di Sumatra dapat menjadi fondasi kuat bagi pemulihan ekonomi, sosial, serta peningkatan ketahanan wilayah terhadap bencana di masa depan.