JAKARTA – Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk bertemu langsung dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait, di Wisma Mandiri II Lantai 21, Jakarta Pusat.
Kunjungan ini bertujuan untuk mendorong percepatan program perumahan di Provinsi Bengkulu, khususnya agar lebih merata dan berpihak kepada masyarakat kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan akses hunian layak.
Bengkulu, Provinsi Bersejarah yang Butuh Perhatian
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Helmi Hasan menekankan bahwa Bengkulu memiliki peran besar dalam sejarah Indonesia, namun sering kali belum mendapatkan perhatian yang sepadan dalam berbagai program pembangunan nasional, termasuk sektor perumahan.
“Bengkulu ini provinsi yang paling berjasa bagi Indonesia. Tidak akan ada Indonesia tanpa Bengkulu, karena putri penjahit bendera Merah Putih adalah putri asli Bengkulu. Namun faktanya, Bengkulu kerap dilupakan dalam berbagai program pemerintah,” ujar Helmi Hasan.
Melalui kunjungan ini, Helmi berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat semakin kuat, sehingga program perumahan benar-benar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan. Ia juga meminta kunjungan langsung Menteri PKP ke Bengkulu untuk menilai kondisi lapangan secara nyata.
“Kami ingin Bapak Menteri datang langsung ke Bengkulu untuk melihat kondisi di lapangan dan menentukan program perumahan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegas Helmi Hasan.
Respons Menteri PKP
Menanggapi permintaan Gubernur, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik kunjungan Helmi Hasan dan memastikan pihaknya akan segera menjadwalkan kunjungan kerja ke Bengkulu. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung pelaksanaan program perumahan, mulai dari bedah rumah, program KUR perumahan, hingga rumah subsidi yang sudah dibangun.
“Sebagai tindak lanjut, kami akan berkunjung ke Bengkulu untuk memastikan program perumahan berjalan tepat sasaran,” kata Maruarar Sirait.
Menteri PKP juga menekankan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat dan mempermudah pembiayaan rumah subsidi, agar masyarakat kecil terlindungi dari praktik rentenir yang selama ini membebani.
“Negara harus hadir memberikan solusi nyata. Pembiayaan rumah subsidi harus mudah, cepat, dan tidak memberi ruang bagi rentenir yang selama ini membebani rakyat kecil,” tegasnya.
Sinergi Lintas Lembaga
Selain Gubernur Bengkulu, dalam pertemuan tersebut hadir pula Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, serta jajaran Eselon I Kementerian PKP, Ketua BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, dan Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo.
Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan adanya upaya sinergi lintas lembaga untuk memperkuat program perumahan nasional, termasuk untuk provinsi yang selama ini kurang tersentuh pembangunan, seperti Bengkulu.
Fokus ke Masyarakat Kecil
Gubernur Helmi dan Menteri Maruarar sepakat bahwa program perumahan harus berpihak pada masyarakat kecil. Selain itu, mereka menekankan pentingnya pendampingan dan pemantauan lapangan agar rumah subsidi maupun program bedah rumah benar-benar mencapai keluarga yang membutuhkan.
Dengan langkah ini, diharapkan Provinsi Bengkulu dapat menikmati pemerataan pembangunan perumahan dan masyarakat memiliki akses ke hunian yang layak, aman, dan terjangkau.