Jakarta - PT Pertamina (Persero) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi Perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan untuk Memperkuat Ketahanan Energi. Penandatanganan ini merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang telah disepakati pada Juni 2024, sebagai bentuk komitmen dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim serta memastikan pemenuhan kebutuhan energi nasional.
Acara penandatanganan digelar di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 17 September 2024. Perjanjian ini ditandatangani oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati. Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, dan Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menegaskan bahwa penerapan ekonomi hijau sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Menurut Vivi, kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim akan membawa Indonesia menuju transisi energi yang berkelanjutan.
“Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam perencanaan hingga implementasi kebijakan pembangunan sektor energi, yang diharapkan dapat menjadi katalis bagi tercapainya ketahanan energi nasional. Terima kasih kepada Pertamina atas kolaborasinya dalam mendukung agenda prioritas pembangunan nasional,” ujar Vivi.
Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, menyampaikan bahwa sinergi Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas akan mendorong pertumbuhan industri energi sekaligus menjadi pilar utama bagi ketahanan energi Indonesia. Pertamina berperan memastikan ketersediaan energi (availability), akses yang memadai bagi masyarakat (accessibility), dan harga yang terjangkau (affordability). Hal ini dilakukan seiring penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability) di seluruh aspek bisnis Pertamina.
"Pertamina sebagai BUMN energi nasional terus berupaya memenuhi ketahanan energi nasional dengan memastikan penyediaan energi yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pada saat yang sama, kami juga mengembangkan bisnis rendah karbon sebagai bagian dari strategi transisi energi,” jelas Salyadi.
Henricus Herwin, SVP Strategy & Investment Pertamina, menambahkan bahwa strategi transisi energi Pertamina berfokus pada pertumbuhan ganda (dual growth strategy), yakni mempertahankan bisnis inti untuk menjamin ketahanan energi sekaligus mempercepat pengembangan bisnis rendah karbon. Ini dilakukan sebagai respons terhadap tantangan energi trilemma: ketahanan energi, akses energi, dan keberlanjutan lingkungan.
Sejalan dengan itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa sinergi dengan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat mempercepat tercapainya target NZE. "Kolaborasi dengan berbagai institusi, termasuk pemerintah, swasta, dan akademisi, menunjukkan komitmen kami untuk mempercepat transisi energi menuju ketahanan energi nasional yang berkelanjutan serta berdampak positif pada upaya mitigasi perubahan iklim," ujar Fadjar.
Sebagai perusahaan pemimpin di sektor energi, Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 melalui program-program berkelanjutan yang selaras dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh operasi bisnisnya.