JAKARTA - Komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat respon bencana kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto melalui keputusan untuk mengucurkan dana tambahan bagi daerah terdampak.
Dukungan anggaran sebesar Rp4 miliar per kabupaten/kota disiapkan sebagai upaya mempercepat penanganan dampak banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 25 November 2025.
Kebijakan tersebut muncul setelah Presiden menerima laporan langsung dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatra yang digelar di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (7/12) malam. Dalam rapat itu, Presiden menilai bahwa situasi di daerah membutuhkan intervensi cepat, terutama pada aspek pendanaan dasar untuk membantu masyarakat.
Permintaan Mendagri dan Respons Cepat Presiden
Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kondisi keuangan 52 kabupaten/kota terdampak yang dinilainya sangat terbatas. Tito menjelaskan bahwa beberapa daerah bahkan hanya memiliki sisa anggaran puluhan juta rupiah untuk kebutuhan bencana.
“52 kabupaten/kota ini karena mereka kondisi (keuangannya) tipis betul. Kalau mungkin bisa dibantu, mungkin Rp2 miliar. Itu untuk pegangan mereka Pak, untuk membantu masyarakat,” ujar Tito kepada Presiden.
Mendengar laporan tersebut, Presiden Prabowo langsung merespons dengan menambah besaran anggaran yang diminta. Alih-alih Rp2 miliar, Presiden memutuskan untuk memberikan Rp4 miliar per kabupaten/kota.
“Baik, Pak Mendagri. Anda minta Rp2 M per kabupaten ya, saya kasih Rp4 M,” ujar Presiden Prabowo di hadapan peserta rapat.
Keputusan itu dibuat sebagai bentuk dukungan konkret agar daerah tidak kesulitan menjalankan operasi tanggap darurat maupun pemulihan awal.
Tambahan Anggaran untuk Daerah dengan Dampak Terberat
Selain memberikan bantuan reguler kepada seluruh kabupaten terdampak, Presiden Prabowo turut meminta Mendagri untuk memetakan daerah yang mengalami dampak paling parah. Setelah menerima penjelasan, Presiden memutuskan untuk mengalokasikan dana tambahan bagi provinsi yang terbebani paling besar.
“Yang paling berat ya, kirim Rp20 M,” tegas Presiden Prabowo kepada Tito.
Tito sebelumnya menjelaskan bahwa banyak daerah kesulitan menutupi kebutuhan mendesak bencana karena hanya mengandalkan biaya tak terduga yang sangat kecil, terutama di penghujung tahun anggaran.
“Karena ini akhir tahun, ini sangat tipis. Ada (daerah) yang cuma (punya) Rp75 juta. Ada yang Rp300 juta,” ungkap Tito.
Kondisi tersebut membuat pemerintah pusat perlu mempercepat intervensi agar tidak terjadi keterlambatan dalam menangani kebutuhan logistik dan bantuan dasar lainnya.
Daerah Kesulitan Anggaran untuk Kebutuhan Mendesak
Tito juga menyoroti bahwa selain kebutuhan besar seperti BBM dan listrik yang biasanya ditanggung pusat, ada sejumlah kebutuhan kecil yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah. Ia mencontohkan kebutuhan untuk balita dan perempuan yang tidak bisa ditunda.
“Misalnya, pampers untuk bayi. Kemudian untuk perempuan, dan lain-lain,” kata Tito.
Untuk mengatasi kekosongan anggaran daerah, Mendagri menerbitkan surat edaran agar daerah-daerah lain dengan saldo anggaran memadai ikut membantu. Dari kebijakan tersebut, terkumpul dana Rp34 miliar yang disalurkan ke provinsi dan kabupaten/kota terdampak.
Beberapa daerah menerima bantuan langsung antarwilayah, seperti Lhokseumawe yang memperoleh Rp3 miliar dari pemerintah daerah lain.
Langkah ini menunjukkan bagaimana solidaritas antardaerah menjadi bagian dari strategi nasional dalam menghadapi bencana berskala besar.
Apresiasi Presiden untuk Kepala Daerah dan Petugas Lapangan
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf serta kepala daerah dari berbagai wilayah terdampak. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dedikasi para pemimpin daerah dan para petugas yang berada di garis depan penanganan bencana.
“Pokoknya kita bantu. Kalian yang di depan. Kalian panglima-panglima terdepan. Kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi, yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu,” kata Presiden Prabowo.
Ucapan tersebut mempertegas bahwa pemerintah pusat tidak sekadar memberikan instruksi, tetapi juga menyediakan dukungan nyata agar pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dengan optimal.
Penguatan Koordinasi untuk Penanganan Lebih Efektif
Dengan disalurkannya dana Rp4 miliar per kabupaten/kota, serta dana tambahan untuk daerah terdampak parah, Presiden Prabowo memastikan bahwa respons bencana dilakukan secara sistematis dan terukur. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap daerah memiliki sumber daya yang cukup, baik untuk operasi darurat maupun pemulihan awal.
Dukungan anggaran ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat mitigasi bencana, mempercepat distribusi bantuan, dan memberikan ruang bagi daerah untuk mengambil keputusan cepat.
Presiden menegaskan bahwa seluruh aparatur pemerintah harus bersinergi demi memastikan rakyat terdampak mendapatkan bantuan tepat waktu.