JAKARTA - Pemerintah kembali mencatat capaian positif dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025.
Hingga 20 Oktober 2025, total penyaluran KUR telah mencapai Rp218 triliun dari plafon maksimal Rp300 triliun yang ditetapkan tahun ini. Keberhasilan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor produktif dan menumbuhkan ekonomi rakyat di tengah dinamika ekonomi nasional yang masih beradaptasi pasca-krisis global.
Namun, capaian ini tidak hanya dinilai dari besaran dana yang telah tersalurkan, melainkan juga dari arah distribusinya yang semakin tepat sasaran.
Sebab, menurut data Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), 60,6 persen dari total dana KUR telah mengalir ke sektor-sektor produktif melewati target minimal 60 persen yang ditetapkan sejak awal tahun.
Fokus Pemerintah: KUR untuk Usaha Produktif
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa capaian ini menjadi bukti keberhasilan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pembiayaan produktif, bukan konsumtif.
Kredit yang disalurkan kepada pelaku usaha kecil, petani, nelayan, dan pengrajin dinilai mampu memberikan efek ganda terhadap peningkatan kapasitas ekonomi daerah.
“Nah kebijakan kami tahun ini, pokoknya yang dialokasikan ke sektor produktif ini minimal harus 60% dan sekarang kita alhamdulillah sampai di 60,6%,” ujar Maman.
Sektor produktif yang menjadi sasaran utama penyaluran KUR meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, dan perdagangan berbasis produksi. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya agar dana kredit benar-benar menciptakan nilai tambah ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.
Kredit untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat
Hingga Oktober 2025, jumlah debitur KUR mencapai 3,72 juta orang. Dari angka tersebut, 1,08 juta debitur merupakan penerima graduasi KUR, yaitu pelaku usaha yang berhasil naik kelas dari KUR mikro menjadi usaha kecil menengah mandiri.
Sementara itu, 1,05 juta merupakan debitur baru, menunjukkan bahwa program ini terus menjangkau pelaku usaha yang sebelumnya belum mendapatkan akses pembiayaan formal.
Bagi pemerintah, data tersebut menjadi sinyal positif bahwa program KUR telah menjadi pendorong inklusi keuangan dan memperluas basis ekonomi kerakyatan.
Maman menyebutkan, peningkatan jumlah debitur graduasi menjadi cerminan efektivitas program pembiayaan mikro yang tidak sekadar membantu sementara, tetapi membangun kemandirian jangka panjang.
Lebih lanjut, ia menilai pola penyaluran KUR tahun ini menunjukkan tren yang semakin sehat, karena sebagian besar penerima kredit memanfaatkannya untuk menambah modal usaha, bukan sekadar menutup kebutuhan konsumsi.
Efek Ganda: KUR Dorong Lapangan Kerja Baru
Kementerian UMKM mencatat, selain memperluas akses pembiayaan, program KUR juga memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Menurut hasil riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), setiap debitur KUR mampu menyerap dua hingga tiga tenaga kerja baru di lingkungan sekitarnya.
Maman menjelaskan bahwa tren ini menjadi bukti nyata bagaimana program KUR berperan langsung dalam menumbuhkan ekonomi lokal dan mengurangi pengangguran, terutama di wilayah pedesaan.
“Capaian ini memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, di mana program KUR berhasil menciptakan lapangan kerja baru dengan rata-rata dua hingga tiga orang per debitur,” ungkap Maman.
Meski sebagian besar lapangan kerja baru yang tercipta masih tergolong sektor informal, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai sangat besar.
Pemerintah pun berencana memperkuat pembinaan dan pelatihan agar pelaku usaha kecil dapat berkembang menjadi unit ekonomi formal yang lebih berdaya saing.
BRI Masih Jadi Tulang Punggung Penyaluran KUR
Dari sisi perbankan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih menjadi penyalur KUR terbesar dengan pangsa hampir 80 persen dari total realisasi nasional. Dominasi BRI tak lepas dari luasnya jaringan cabang dan kemampuan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa.
Selain BRI, penyaluran KUR juga dilakukan oleh bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya, yakni Bank Mandiri, BNI, dan BSI, serta sejumlah bank swasta yang turut berpartisipasi dalam memperluas akses pembiayaan.
Kolaborasi antara bank-bank besar dan lembaga pembiayaan mikro dinilai menjadi strategi efektif untuk mempercepat penyaluran dana dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Kinerja Positif di Tengah Ketidakpastian Global
Maman menilai capaian KUR tahun ini cukup mengesankan, terutama jika melihat kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian.
Tekanan inflasi, volatilitas harga komoditas, serta pelemahan ekonomi di beberapa negara mitra dagang utama menjadi tantangan tersendiri bagi sektor keuangan nasional.
Namun, menurutnya, keberhasilan menjaga pertumbuhan penyaluran KUR hingga lebih dari Rp200 triliun membuktikan daya tahan (resilience) ekonomi rakyat di Indonesia.
Hal ini sekaligus menunjukkan peran penting perbankan nasional dalam menopang pemulihan ekonomi dari bawah.
Pemerintah menargetkan sisa plafon Rp82 triliun dapat tersalurkan secara merata hingga akhir Desember 2025, dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko kredit.
Menjaga Kualitas Penyaluran dan Keberlanjutan Program
Di tengah optimisme tersebut, Maman juga mengingatkan bahwa peningkatan penyaluran kredit harus dibarengi dengan kualitas yang baik.
Pemerintah dan perbankan terus memperkuat sistem verifikasi debitur, pendampingan usaha, serta monitoring penggunaan dana agar risiko kredit macet dapat ditekan seminimal mungkin.
Ia menegaskan, program KUR bukan hanya soal jumlah kredit yang tersalur, tetapi juga tentang bagaimana dana tersebut benar-benar berdampak bagi pelaku usaha dan komunitas ekonomi di sekitarnya.
Selain itu, Kementerian UMKM tengah menyiapkan strategi lanjutan untuk memperkuat kapasitas penerima KUR melalui pelatihan digitalisasi bisnis, inovasi produk, dan akses pasar ekspor bagi pelaku UMKM berprestasi.
KUR sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan
Bagi pemerintah, capaian hingga Oktober 2025 ini menandai keberhasilan arah kebijakan pembiayaan nasional yang berpihak pada rakyat kecil.
Dengan penyaluran Rp218 triliun dan dominasi 60,6 persen untuk sektor produktif, program KUR terbukti menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan yang menopang ketahanan ekonomi nasional.
Kredit ini tidak hanya membantu pelaku usaha bertahan, tetapi juga mendorong mereka untuk tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru.
Melalui sinergi kuat antara pemerintah, perbankan, dan lembaga riset, KUR diharapkan terus menjadi motor penggerak pertumbuhan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.
Ke depan, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara ekspansi pembiayaan dan pengawasan agar program ini tidak hanya besar dalam angka, tetapi juga bermakna bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan langkah terarah dan kebijakan berkesinambungan, Kredit Usaha Rakyat akan terus menjadi ujung tombak dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat, merata, dan berkeadilan.