Industri Kripto dalam Sorotan: OJK Malang Mengawasi Ketat Transisi Keamanan
Jakarta – Di tengah berkembangnya industri kripto yang semakin menarik perhatian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang kini sedang fokus dalam memantau dan mengawasi keberlanjutannya, terutama selama masa transisi. Kendati demikian, pengawasan resmi terhadap industri ini masih berada di tangan pemerintah pusat, tanpa pendelegasian ke tingkat daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala OJK Malang, Biger A. Magribi.
Pada acara "Road to Sekartaji 2025" yang digelar oleh BI Malang di Hotel Atria Kota Malang, Rabu, 22 Januari 2025, Biger A. Magribi menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kripto, sebab aspek-aspek di dalam industri ini masih belum sepenuhnya dipahami masyarakat. “Industri kripto adalah industri yang menarik karena banyak aspek di dalamnya belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.
Di sisi lain, di industri keuangan prudensial, kami harus mengenali siapa penggunanya dan untuk apa aset tersebut digunakan. Ini menjadi tantangan besar untuk menemukan regulasi yang mampu mengakomodasi keduanya,” ungkap Biger, Rabu, 22 Januari 2025.
Menghadapi fenomena ini, OJK berusaha mencari cara untuk melibatkan daerah dalam proses pengawasan di masa mendatang guna menciptakan regulasi lebih mendalam dan lokal. Dalam pandangannya, keterlibatan daerah dapat memberikan wawasan lokal yang lebih baik dalam perlindungan konsumen dan penyesuaian terhadap lanskap kripto yang terus berkembang.
Tantangan lain, menurut Biger, adalah menyusun regulasi yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengurangi minat masyarakat terhadap kripto. Ia menekankan bahwa aturan yang terlalu ketat bisa menghambat inovasi dan adopsi kripto, sedangkan peraturan yang terlalu longgar bisa meningkatkan risiko penyalahgunaan baik di kalangan pengguna maupun pelaku industri. Oleh karena itu, keseimbangan dalam regulasi sangatlah penting.
“Perlu kehati-hatian dalam mengatur industri ini, mengingat kripto memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan instrumen keuangan lainnya,” tambah Biger. OJK Malang pun berkomitmen untuk mencari solusi kebijakan yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan teknologi tetapi juga menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna kripto.
Selain itu, Biger menekankan bahwa pendekatan regulasi yang seimbang dan adaptif menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan industri kripto dapat tumbuh dengan sehat. Hal ini berarti tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan potensi risiko yang dapat timbul dari penggunaan aset digital ini.
Langkah strategis yang sedang dipikirkan oleh OJK termasuk upaya untuk mengenali pengguna dan penggunaan aset kripto secara detail. Hal ini menjadi bagian penting dari kebijakan prudensial yang diusung OJK untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan aset digital oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Seiring dengan semakin besarnya komunitas pengguna kripto di Indonesia, Biger yakin bahwa upaya pengawasan yang dilakukan OJK bersama pihak terkait akan membawa dampak positif bagi industri keuangan secara keseluruhan. Dengan menciptakan regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna dan pelaku industri, pertumbuhan kripto di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dengan cara yang sehat dan berkelanjutan.
Kedepannya, OJK juga berencana untuk meningkatkan literasi kripto di kalangan masyarakat, dengan harapan bisa meningkatkan pemahaman publik tentang risiko dan manfaat dari penggunaan kripto. Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati dan selektif dalam memilih platform atau start-up kripto yang ingin mereka gunakan, mengingat potensi risiko yang ada.
Dengan semua langkah ini, OJK Malang berupaya memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari revolusi digital ini tetapi juga menjadi pionir dalam penerapan regulasi yang bijak di sektor kripto. Masyarakat dan industri diharapkan dapat berkembang bersama dalam ekosistem finansial yang lebih aman dan transparan.
Baca JugaKonsumen KPR Alami Kerugian Rp1 Triliun Akibat Developer Nakal
Rekomendasi
Berita Lainnya
