Delapan Ratus Ribu Lebih Warga Banyuasin Terima Perlindungan Kesehatan: Optimisasi Program JKN

Delapan Ratus Ribu Lebih Warga Banyuasin Terima Perlindungan Kesehatan: Optimisasi Program JKN

JAKARTA– Pemerintah Kabupaten Banyuasin mencatat pencapaian luar biasa dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada warganya. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Februari 2025, sebanyak 852.605 warga atau 98,35 persen dari total penduduk Banyuasin kini telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Edy Surlis, dalam audiensi bersama DPRD Kabupaten Banyuasin yang berlangsung di Ruang Kerja Pimpinan pada Senin, 3 Februari 2025.

Audiensi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Program JKN, yang merupakan langkah konkrit untuk mewujudkan cita-cita pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi warga Banyuasin. Edy menekankan pentingnya sinergi antara BPJS Kesehatan, DPRD, dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencapai tujuan tersebut. "Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada warga, memperkuat kerja sama antar lembaga seperti DPRD, Pemda, dan BPJS Kesehatan," ungkap Edy.

Poin utama pembahasan dalam pertemuan ini mencakup peningkatan kualitas layanan kesehatan, cakupan peserta JKN, alokasi anggaran program, serta upaya keberlanjutan status Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2025. Edy menjelaskan, "Peserta BPJS Kesehatan terbagi dalam dua segmen, yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah dan Non-PBI."

Status UHC di suatu daerah dicapai ketika pemerintah berhasil menyediakan jaminan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk yang membutuhkan. "Kami berharap DPRD Kabupaten Banyuasin terus mendukung agar predikat UHC yang telah diraih dapat dipertahankan, sehingga semua warga dapat merasakan manfaatnya," lanjutnya.

Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Abdul Rais, menekankan pentingnya pertemuan tersebut sebagai bentuk pengawasan langsung, terutama oleh Komisi IV, terhadap pelaksanaan Program JKN di Kabupaten Banyuasin. "Kesehatan dan pendidikan adalah fokus utama kami. DPRD siap berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dalam penganggaran dan sosialisasi Program JKN," ujarnya.

Darwani, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuasin, menyampaikan bahwa sektor kesehatan berada di bawah pengawasan langsung komisinya. "Sebagai Ketua Komisi IV, salah satu tugas kami adalah memastikan penyelenggaraan program kesehatan berjalan baik, termasuk JKN yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Kami sependapat dengan BPJS bahwa mempertahankan status UHC dan manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi prioritas utama,” jelasnya.

Pentingnya penyebaran dan pemerataan informasi mengenai Program JKN juga diangkat dalam pertemuan ini. Sosialisasi kepada masyarakat di Banyuasin perlu terus ditingkatkan, khususnya terkait tata cara pendaftaran peserta, baik mandiri maupun yang dibiayai pemerintah, serta penjelasan lengkap mengenai manfaat dan prosedurnya.

"DPRD Kabupaten Banyuasin memiliki komitmen untuk selalu mengawasi dan mendorong Pemerintah Kabupaten Banyuasin serta Dinas Kesehatan agar tetap berpegang teguh pada komitmen pelayanan kesehatan dan terus memastikan keberlanjutan Program JKN, terutama bagi masyarakat kurang mampu," tandas Darwani.

Dengan terus terjaganya koordinasi antara berbagai pihak terkait, diharapkan seluruh warga Banyuasin akan semakin merasakan manfaat dari Program JKN ini. Dukungan dari DPRD serta komitmen Pemda adalah kunci utama dalam mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Pencapaian dalam mewujudkan UHC ini diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi daerah lain di Indonesia.