Pj Gubernur: Fokus pada Prioritas, Infrastruktur Sulsel Ditahan Sementara

Pj Gubernur: Fokus pada Prioritas, Infrastruktur Sulsel Ditahan Sementara

Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa belanja infrastruktur yang tidak mendesak dan tidak penting di provinsi tersebut sebaiknya ditahan sementara. Pj Gubernur meminta kepada kepala daerah di Sulsel untuk memprioritaskan belanja yang berkaitan dengan swasembada pangan serta program prioritas pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian utama pada pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG).

"Belanja infrastruktur yang tidak mendesak, tidak urgent dihold (dihentikan sementara) dulu. Bapak Presiden memprioritaskan yang sifatnya prioritas," ujar Fadjry dalam pertemuan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (29/1). Dia menambahkan bahwa belanja yang menjadi prioritas saat ini adalah terkait pangan dan program-program prioritas pemerintah pusat seperti MBG dan PKG. "Nanti kalau ada surplus, baru bisa dialokasikan untuk belanja yang lain," tambahnya.

Pengurangan anggaran belanja infrastruktur ini juga mendapat tanggapan dari Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono. Ia menegaskan bahwa pengurangan tersebut tidak berarti bahwa infrastruktur menjadi urutan kedua, melainkan sebagai bagian dari strategi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Infrastruktur dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan," kata Thomas.

Pengurangan anggaran infrastruktur ini, menurut Thomas, adalah bentuk restrukturisasi APBN yang akan fokus pada program-program jangka panjang. APBN akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan, MBG, PKG, dan program lainnya yang tidak dapat bergantung pada dana komersial. "Itu strateginya akan ke sektor swasta, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," imbuhnya.

Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa seluruh dana infrastruktur sementara ditahan sesuai arahan Presiden. Pembangunan fisik berskala besar, seperti pembangunan bendungan, akan dihentikan sampai anggaran mencukupi. Fokus saat ini adalah pada ketahanan pangan, energi, dan air, dengan memaksimalkan infrastruktur yang telah terbangun. "Pembangunan fisik yang besar harus dikompromikan dengan target-target lainnya yang juga harus dikejar oleh pemerintah," jelas Dody.

Meskipun anggaran infrastruktur ditahan, Dody yakin bahwa infrastruktur besar yang sudah ada cukup untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. "Kami berharap infrastruktur besar yang telah terbangun dapat mencukupi dan mendukung kesejahteraan rakyat," katanya.

Dalam APBN 2025, Kementerian PU dialokasikan anggaran sebesar Rp110,95 triliun, turun dari pagu tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp166,99 triliun. Keputusan tersebut menunjukkan pergeseran fokus pemerintah dari pembangunan infrastruktur fisik menuju pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti ketahanan pangan dan layanan kesehatan gratis.

Pengalihan fokus dari pembangunan infrastruktur besar ke program prioritas masyarakat ini diharapkan dapat mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang dan kesejahteraan sosial. Dengan strategi yang mengandalkan kerjasama dengan sektor swasta melalui KPBU, pemerintah optimis dapat tetap mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai target-target pembangunan yang mendesak dan esensial.

Pada akhirnya, keputusan menahan belanja infrastruktur ini tidaklah berarti pembangunan di sektor tersebut diabaikan, namun lebih pada menyelaraskan pembangunan dengan kebutuhan prioritas masyarakat saat ini. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tata kelola anggaran yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama dalam bidang-bidang yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat.