Harga TBS Petani Tertekan, Kebijakan Ekspor Sawit Didesak Evaluasi
JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendesak pihak eksekutif untuk selekasnya meninjau ulang regulasi pengiriman luar negeri kelapa sawit lewat mekanisme satu pintu yang dikelola oleh BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Ketetapan itu dianggap berisiko menjatuhkan harga tandan buah segar (TBS) pada level pekebun apabila belum ditunjang oleh kematangan sarana prasarana serta pengelolaan yang cakap.
Firman menyatakan telah mendapati beragam aduan dari para pekebun kelapa sawit di bermacam wilayah mengenai merosotnya nilai jual TBS pasca otoritas mengumumkan regulasi pengapalan satu pintu tersebut.
"Pemerintah harus memahami bahwa petani adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata niaga. Ketika terjadi hambatan dalam rantai distribusi ekspor, dampak pertama yang dirasakan adalah turunnya harga TBS di tingkat petani," kata Firman dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
Berdasarkan pandangan Firman, ada beberapa aspek yang memicu nilai jual TBS mendapati tekanan. Salah satu di antaranya yakni risiko terjadinya penimbunan persediaan crude palm oil (CPO) di dalam tempat produksi lantaran aktivitas pengapalan yang diwajibkan melewati satu pintu.
Situasi ini dipandang bisa memperkecil daya tampung pabrik untuk membeli komoditas hasil bumi para pekebun.
Di samping itu, timbul rasa waswas dari para pelaku komersial mengenai potensi pembengkakan ongkos logistik serta pengurusan dokumen. Bilamana pengeluaran operasional membumbung, pihak pabrik berisiko mengambil langkah penyelarasan nilai beli TBS dari para pekebun.
Aspek berikutnya yakni menyangkut ketidakjelasan regulasi teknis yang mengakibatkan sebagian pemesan dari mancanegara beserta pelaku korporasi mematok sikap menanti.
Dampaknya, intensitas bisnis melandai dan sirkulasi pengapalan terhambat, sehingga berimbas langsung pada nilai jual kelapa sawit di pasar domestik.
"Jangan sampai tujuan baik pemerintah untuk memperbaiki tata niaga sawit justru menimbulkan keresahan dan kerugian bagi petani. Sektor sawit selama ini menjadi penopang ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan keluarga," tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Firman pun mengimbau otoritas untuk memberlakukan tahapan peralihan yang proporsional sebelum regulasi tersebut diimplementasikan secara total.
Menurut pandangannya, saluran pengiriman yang selama ini sudah bergulir semestinya tetap diizinkan beroperasi untuk sementara waktu demi menghindari hambatan pada jalur logistik.
Bukan itu saja, otoritas dipinta untuk menggaransi keterbukaan nilai patokan, ongkos pelayanan, serta tata cara perniagaan yang diterapkan oleh DSI. Kriteria itu dipandang krusial guna mengawal rasa percaya para pekebun serta pelaku korporasi.
"Pemerintah harus menjamin bahwa tidak ada kebijakan yang merugikan petani. Transparansi, kepastian usaha, dan kelancaran distribusi harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai petani menjadi korban dari proses penyesuaian kebijakan yang belum siap dijalankan," ujarnya.
Guna menghadirkan jalan keluar jangka menengah, Firman turut memacu eskalasi pemanfaatan dalam negeri lewat proyek biodiesel serta pemantapan sektor hilirisasi.
Langkah tersebut dipercaya mampu menjaga proporsi ketersediaan sekaligus menyokong kestabilan nilai jual kelapa sawit domestik.
"Petani membutuhkan kepastian. Negara harus hadir melindungi mereka agar harga TBS tetap berada pada tingkat yang wajar dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani," pungkasnya.
