Penerima Bantuan Perumahan Banten Naik Signifikan Capai 5.000 Unit
JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026.
Peluncuran program ini berlangsung di Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai bagian dari strategi nasional percepatan pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri PKP, Maruarar Siarait, menyampaikan bahwa penerima BSPS di Banten mengalami peningkatan signifikan, mencapai 5.000 unit pada tahun ini. Padahal, jumlah penerima pada tahun sebelumnya hanya sekitar 1.700 unit.
Baca JugaKerja Sama Bilateral RI-Jepang Fokus pada Investasi Energi Terbarukan Masa Depan
Menurut Maruarar, program ini tidak sekadar fokus pada kualitas hunian, tetapi juga berdampak luas terhadap ekonomi masyarakat.
“Kami ingin memastikan masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah. Program ini juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Peningkatan kuota nasional BSPS juga mencapai 400.000 unit pada 2026, naik drastis dari 45.000 unit di tahun 2025.
Digitalisasi dan Efisiensi Anggaran Dorong Keberhasilan Program BSPS
Implementasi BSPS 2026 didukung oleh proses digitalisasi yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan.
Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mempercepat pelayanan. Maruarar menambahkan, mekanisme pemilihan toko terbuka yang digunakan dalam pengadaan material juga mendorong efisiensi anggaran, dengan hasil penghematan dikembalikan kepada masyarakat berupa tambahan material bangunan.
Selain itu, Kementerian PKP memperkuat kolaborasi dengan sektor perbankan dan lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.
Penyaluran Kredit Program Perumahan melalui perbankan menjadi instrumen penting, tidak hanya untuk masyarakat penerima BSPS, tetapi juga bagi pelaku usaha sektor perumahan seperti developer, kontraktor, dan penyedia bahan bangunan. Hal ini memungkinkan ekosistem perumahan berjalan berkelanjutan sambil menciptakan peluang ekonomi baru.
Pemberdayaan Ekonomi dan Dukungan UMKM Memperkuat Kesejahteraan Masyarakat
Program BSPS juga terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi melalui PNM (Permodalan Nasional Madani), yang fokus pada penguatan kelompok usaha mikro.
Inisiatif ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman tidak resmi dengan bunga tinggi, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. Program ini menunjukkan sinergi antara pembangunan hunian layak dan penguatan ekonomi masyarakat, sehingga dampaknya lebih luas dari sekadar hunian fisik.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turut menegaskan dukungannya terhadap program perumahan pemerintah. Tito menyampaikan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan perhatian besar terhadap persoalan perumahan dan meninjau langsung kondisi masyarakat di berbagai daerah.
“Saya all out mendukung program perumahan ini, termasuk mendorong kepala daerah untuk turut berperan aktif. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan harus kita dorong bersama,” ujarnya. Dukungan lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan BSPS di Banten dan wilayah lain.
Data Akurat dan Target Penerima Tepat Sasaran Perkuat Efektivitas
Penggunaan data DTSEN dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu faktor utama dalam memastikan program BSPS tepat sasaran.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa data yang digunakan memungkinkan pemerintah menargetkan bantuan pada masyarakat di desil 1, yang membutuhkan hunian layak secara mendesak.
“Kami mengapresiasi Menteri PKP yang dalam pelaksanaan program BSPS menggunakan data DTSEN dari BPS, sehingga penentuan penerima bantuan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat pada desil 1. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keadilan dalam penyaluran bantuan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pendekatan berbasis data ini tidak hanya menegaskan keadilan dalam penyaluran bantuan, tetapi juga membantu pemerintah memantau efektivitas dan capaian program secara nasional.
Dengan dukungan data yang akurat, setiap unit rumah yang dibangun atau diperbaiki dapat memberikan manfaat nyata bagi penerimanya, sekaligus mendorong ekonomi lokal melalui pekerjaan dan pembelian material bangunan.
Program Perumahan Sebagai Penggerak Ekonomi dan Kesejahteraan Berkelanjutan
Dengan kolaborasi lintas sektor, program BSPS diharapkan menjadi lebih dari sekadar penyediaan hunian. Pemerintah menekankan bahwa program ini dapat menjadi penggerak ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Maruarar menambahkan, integrasi antara bantuan hunian, pembiayaan perumahan, dan pemberdayaan ekonomi mikro menunjukkan pendekatan holistik pemerintah dalam mengatasi persoalan perumahan dan ekonomi masyarakat.
Selain itu, keberhasilan pelaksanaan BSPS juga akan menjadi model bagi program perumahan lainnya di wilayah Indonesia.
Dengan peningkatan kuota, digitalisasi proses, efisiensi anggaran, dukungan pembiayaan, dan basis data yang akurat, pemerintah yakin bahwa program ini dapat memberikan dampak positif jangka panjang.
Pendekatan ini diharapkan mendorong terciptanya masyarakat yang memiliki hunian layak sekaligus mandiri secara ekonomi.
Rekomendasi
.jpg)
