Dirjen Pajak Optimistis Pelaporan SPT Capai 8,5 Juta Akhir Maret
JAKARTA - Kesadaran masyarakat dalam melaporkan kewajiban perpajakan terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga awal Maret 2026, jutaan wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2025. Otoritas pajak pun optimistis tren pelaporan ini akan terus meningkat hingga mendekati batas akhir pelaporan pada penghujung Maret.
Optimisme tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak yang menilai bahwa laju penyampaian laporan pajak saat ini berada dalam jalur yang cukup baik. Dengan rata-rata pelaporan harian yang stabil serta berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk mempermudah layanan, target jumlah pelaporan SPT diyakini dapat tercapai sesuai harapan.
Selain mengandalkan kepatuhan sukarela dari para wajib pajak, otoritas perpajakan juga melakukan berbagai upaya aktif untuk memperluas akses layanan serta mendorong masyarakat agar segera memenuhi kewajiban perpajakan sebelum batas waktu berakhir.
Baca JugaAkulaku Finance Optimis Capai Target Penyaluran Pembiayaan Rp8,2 Triliun 2026
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas penerimaan negara sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan di Indonesia.
Tren Pelaporan SPT Terus Mengalami Peningkatan
Direktur Jenderal Pajak di Direktorat Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan keyakinannya bahwa jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2025 dapat mencapai sekitar 8,5 juta hingga batas akhir pelaporan pada 31 Maret 2026. Hingga 5 Maret 2026 pukul 08.00 WIB, jumlah wajib pajak yang telah menyampaikan laporan perpajakan tercatat mencapai sekitar 6 juta SPT.
Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dalam taklimat media di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Bimo menjelaskan bahwa tren pelaporan harian berada pada kisaran yang cukup tinggi.
Rata-rata pelaporan mencapai sekitar 250 ribu wajib pajak setiap hari. Bahkan, pada periode tertentu jumlah laporan yang masuk dapat mencapai sekitar 370 ribu SPT dalam satu hari.
Jika tren ini terus berlanjut hingga akhir periode pelaporan, maka jumlah SPT yang masuk diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan.
Proyeksi Penambahan Jutaan Laporan Pajak
Bimo menjelaskan bahwa dengan mempertimbangkan rata-rata pelaporan harian serta sisa waktu pelaporan yang masih tersedia, pihaknya memperkirakan jumlah laporan pajak akan terus bertambah.
Dengan asumsi masih terdapat sekitar 10 hari kerja pada bulan Maret 2026, maka potensi tambahan laporan diperkirakan mencapai sekitar 2,5 juta SPT.
“Jadi, dari 6 juta SPT yang sekarang, akan bertambah jadi 8,5 juta,” katanya.
Perkiraan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaporkan pajak masih cukup tinggi. Selain itu, peningkatan pelaporan juga menjadi indikasi bahwa sistem layanan perpajakan yang disediakan pemerintah semakin mudah diakses oleh masyarakat.
Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan layanan digital, proses pelaporan pajak diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan transparan.
Strategi Aktif Menjangkau Wajib Pajak
Untuk memastikan target pelaporan dapat tercapai, otoritas pajak tidak hanya menunggu wajib pajak melaporkan kewajiban mereka secara sukarela. Sebaliknya, pemerintah juga menjalankan strategi aktif dengan menjangkau masyarakat secara langsung melalui berbagai program pelayanan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuka kantor layanan pajak pada hari kerja maupun akhir pekan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melaporkan kewajibannya.
“Kami tidak hanya mengharapkan wajib pajak untuk menyampaikan secara sukarela. Kami juga menjemput bola,” ujar Bimo.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akses layanan sekaligus membantu masyarakat yang mungkin mengalami kesulitan dalam proses pelaporan. Selain itu, pendekatan proaktif dari otoritas pajak juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia.
Penguatan Layanan Digital Perpajakan
Selain memperluas layanan secara langsung, pemerintah juga memperkuat infrastruktur digital perpajakan agar proses pelaporan menjadi lebih mudah dan efisien.
Salah satu inovasi yang telah diluncurkan adalah Coretax Form, yang dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan status nihil.
Layanan ini telah tersedia sejak 25 Februari 2026 dan menjadi alternatif baru dalam sistem pelaporan pajak digital.
Melalui fasilitas tersebut, wajib pajak dapat mengunduh formulir elektronik dari sistem Coretax, kemudian mengisinya secara luring sebelum akhirnya mengunggah kembali formulir tersebut ke dalam sistem.
Pendekatan ini memungkinkan wajib pajak untuk menyiapkan laporan terlebih dahulu tanpa harus selalu terhubung dengan jaringan internet.
Selain itu, otoritas pajak juga tengah menyiapkan peluncuran aplikasi Coretax Mobile atau M-Pajak yang akan mempermudah layanan perpajakan melalui telepon seluler. Aplikasi tersebut memungkinkan wajib pajak melakukan aktivasi akun Coretax DJP serta registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik secara lebih praktis.
Bimo menjelaskan bahwa aplikasi tersebut juga memungkinkan pengisian laporan perpajakan dilakukan secara luring sebelum diintegrasikan ke sistem daring. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan akses sistem pada jam-jam sibuk serta meningkatkan kenyamanan pengguna layanan. Coretax Mobile ditargetkan dapat dirilis dalam waktu sekitar dua pekan ke depan.
“Mudah-mudahan, dengan langkah ini, kami bisa sekaligus memuluskan beban sistem dari hari ke hari,” kata Bimo.
Dengan berbagai inovasi layanan yang terus dikembangkan, pemerintah berharap proses pelaporan pajak menjadi semakin mudah dan efisien bagi masyarakat. Kemudahan tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara.
Rekomendasi
