Kemenag Perkuat Distribusi Zakat Tepat Sasaran Berbasis Data

Kemenag Perkuat Distribusi Zakat Tepat Sasaran Berbasis Data

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan pentingnya distribusi zakat nasional yang tidak hanya fokus pada penghimpunan, tetapi juga pada ketepatan sasaran dan dampak nyata bagi kesejahteraan mustahik. 

Untuk itu, penyaluran zakat semakin diarahkan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga sesuai dengan peta kemiskinan dan kerentanan sosial yang terukur.

“Distribusi zakat harus sesuai ashnaf dan berbasis Data Sosial Ekonomi Nasional. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa zakat benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan dan memberi dampak yang terukur,” tegas Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur. 

Baca Juga

Mendagri Tito Karnavian Instruksikan Percepatan Validasi Data Korban Bencana di Sumatra

Pendekatan berbasis data ini juga meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga mencegah tumpang tindih penyaluran dan memastikan intervensi zakat terasa lebih merata.

Penguatan Tata Kelola dan Evaluasi Berkelanjutan

Waryono menekankan bahwa pengawasan dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci penguatan ekosistem zakat nasional. Regulasi, literasi, dan kapasitas kelembagaan harus berjalan selaras agar zakat menjadi instrumen pemberdayaan umat yang berkelanjutan. 

Ramadan disebut sebagai momentum strategis untuk konsolidasi tata kelola zakat dan wakaf, melalui forum tadarus yang menyamakan visi pemangku kepentingan.

Pendekatan ini memastikan bahwa zakat tidak sekadar menyalurkan dana, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan sosial-keagamaan yang terintegrasi. 

Pemanfaatan data sosial ekonomi nasional dikolaborasikan dengan basis data lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan presisi dalam menentukan prioritas penerima manfaat.

Optimalisasi Potensi Zakat Nasional

Potensi zakat nasional memang besar, namun optimalisasinya bergantung pada kualitas tata kelola dan validitas data. Waryono menjelaskan, pembaruan sistem pelaporan dan pemetaan mustahik berbasis indikator kesejahteraan menjadi langkah penting agar distribusi zakat tidak lagi bersifat sporadis, tetapi terencana, terukur, dan berkelanjutan.

“Dengan basis data yang kuat, distribusi zakat tidak lagi bersifat sporadis, tetapi terencana, terukur, dan berkelanjutan. Ini penting agar zakat benar-benar berkontribusi pada pengurangan beban sosial masyarakat,” ujarnya. 

Sinergi dengan BAZNAS dan LAZ juga diperkuat melalui forum koordinasi dan pembinaan rutin, termasuk di momentum Ramadan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana umat.

Literasi dan Kolaborasi untuk Dampak Sosial yang Nyata

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terus mendorong literasi regulasi dan tata kelola bagi pengelola zakat di daerah. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap standar pengelolaan dan memperluas dampak pemberdayaan ekonomi mustahik.

“Arah kebijakan zakat ke depan adalah memperkuat dampak sosial yang nyata. Integrasi data, pengawasan yang terukur, dan kolaborasi lintas lembaga menjadi fondasi agar zakat dan wakaf semakin berperan dalam membangun kemandirian umat secara berkelanjutan,” tandas Waryono. 

Dengan strategi ini, Kemenag menekankan bahwa zakat dan wakaf tidak hanya menjadi instrumen keagamaan, tetapi juga sarana pembangunan sosial-ekonomi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, pendekatan berbasis data, penguatan regulasi, dan kolaborasi antarlembaga menegaskan komitmen Kemenag untuk memastikan zakat menjadi lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis prinsip syariah dan indikator sosial-ekonomi yang jelas.