JAKARTA – Dalam upaya memperkokoh akuntabilitas sektor publik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia secara resmi menandatangani nota kesepahaman penting dengan Sekretariat Negara Urusan Ekonomi Konfederasi Swiss (SECO). Kesepakatan strategis ini disepakati pada Senin, 2 Februari 2026, di kantor pusat BPK di Jakarta, menandai awal kemitraan lima tahun yang bertujuan memperkuat integritas dan efisiensi tata kelola keuangan negara.
BPK dan SECO: Membangun Kolaborasi Transformatif
Kemitraan yang terjalin antara BPK dan SECO bukan sekadar bentuk kerja sama teknis biasa, melainkan langkah strategis yang dimaksudkan untuk menyelaraskan praktek pemeriksaan publik Indonesia dengan standar internasional. Nota kesepahaman tersebut secara resmi ditandatangani oleh Ketua BPK, Isma Yatun, bersama dengan Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder.
Baca JugaMaksimalkan Profil dengan Contoh Headline LinkedIn Menarik Berikut!
Isma Yatun menekankan bahwa kolaborasi ini bukan hanya memperkuat aspek kelembagaan, tetapi juga merupakan bagian dari ambisi besar negara untuk mengembangkan kapasitas internal serta peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal. Dukungan ini dipandang sebagai “mesin penggerak” dalam memperbaiki peran BPK di tingkat nasional maupun internasional.
Duta Besar Olivier Zehnder turut hadir dalam penandatanganan yang menetapkan jalur kerja sama lima tahun tersebut, secara simbolis menunjukkan komitmen kedua negara dalam memperkuat tata kelola keuangan publik.
Fokus Kerja Sama: Pilar Strategis untuk Reformasi Akuntabilitas
Ruang lingkup kerja sama ini mencakup beberapa pilar yang saling mendukung, yang secara kolektif bertujuan untuk menciptakan reformasi sektor publik Indonesia yang berkelanjutan:
Manajemen Strategis: Peningkatan kapasitas dan penguatan struktur kelembagaan BPK untuk menghadapi tantangan pemeriksaan yang semakin kompleks.
Partisipasi Masyarakat: Mendorong keterlibatan aktif publik dalam proses akuntabilitas, sehingga tata kelola sektor publik tidak lagi menjadi urusan tertutup lembaga saja, tetapi melibatkan pemangku kepentingan sosial secara luas.
Pertukaran Pengetahuan dan Keahlian: Melalui transfer pengetahuan dan studi komparatif antara Indonesia dan Swiss mengenai audit publik, diharapkan BPK dapat mengadaptasi praktik terbaik yang relevan dengan kebutuhan nasional.
Kolaborasi Implementasi: Dalam operasionalnya, kerja sama ini akan didukung oleh lembaga internasional terkemuka seperti International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP), yang akan memperkuat jejaring kerja dan efektivitas implementasi program.
Ketiga pilar utama tersebut tidak hanya memperkuat fungsi audit BPK, tetapi juga membentuk struktur akuntabilitas yang lebih responsif dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Mendukung Aksesi Indonesia ke OECD: Visi Global dalam Akuntabilitas
Salah satu aspek penting dari kerja sama ini adalah dukungan terhadap proses aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurut Isma Yatun, praktek akuntabilitas publik yang kuat merupakan salah satu syarat penting bagi negara-negara yang ingin bergabung dengan organisasi tersebut.
Dengan menerapkan standar yang lebih ketat dan praktik global terbaik, BPK berharap mampu meningkatkan peran serta pengaruhnya di forum internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang serius dalam reformasi pemerintahan dan tata kelola fiskal.
Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya membawa perubahan di tingkat institusi pemeriksa, tetapi juga memberi dampak luas terhadap kualitas tata kelola sektor publik secara keseluruhan, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sosial, dan pemerintahan yang lebih baik.
Transparansi dan Laporan Keuangan: Dampak Bagi Publik
Transparansi yang lebih baik dalam pemeriksaan keuangan publik semakin menjadi kebutuhan mendesak di tengah tuntutan masyarakat akan pertanggungjawaban pemerintah. Dengan dukungan SECO, BPK diharapkan mampu menghasilkan laporan pemeriksaan yang tidak hanya akurat, tetapi juga mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas.
Pelibatan publik dalam akuntabilitas sektor publik akan mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga legitimasi sosialnya tinggi — sebuah kondisi yang sangat penting dalam era di mana masyarakat menuntut keterbukaan dan keadilan publik.
Lebih jauh lagi, kolaborasi ini diharapkan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara umum — karena laporan keuangan yang lebih akuntabel sering kali menjadi dasar pengambilan keputusan publik, alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap kebijakan fiskal pemerintah.
Jejak Kerja Sama untuk Akuntabilitas Masa Depan
Penandatanganan nota kesepahaman antara BPK RI dan SECO Swiss menjadi bukti nyata bahwa kerja sama internasional bisa menjadi instrumen penting dalam memperkuat kualitas pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, langkah ini tidak hanya memperluas wawasan kelembagaan tetapi juga menunjukkan keseriusan negara dalam memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin tinggi.
Melalui manajemen strategis yang lebih baik, partisipasi masyarakat yang diperluas, transfer pengetahuan, serta dukungan lembaga internasional, kemitraan ini diharapkan menjadi katalis perubahan positif dalam sistem pemeriksaan publik Indonesia.
Dengan begitu, kolaborasi Indonesia–Swiss bukan hanya sekadar formalitas diplomatik, tetapi juga langkah nyata menuju penguatan akuntabilitas yang membawa dampak luas bagi masyarakat dan tata kelola negara di masa depan.
Rekomendasi
