3 Tantangan Utama yang Masih Menghambat Iklim Bisnis dan Investasi Indonesia 2026

3 Tantangan Utama yang Masih Menghambat Iklim Bisnis dan Investasi Indonesia 2026

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyoroti tiga persoalan utama yang menghambat iklim bisnis di Indonesia. Menurutnya, fokus perhatian dunia usaha pada 2026 harus diarahkan pada solusi untuk masalah ini.

Shinta menekankan bahwa meski pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai 5–5,4% pada 2026, daya saing nasional masih tertinggal dibanding negara tetangga. "Pertama yang dari segi regulasi dan kebijakan. Untuk doing business di Indonesia. Kita masih lihat bahwa kita masih ketinggalan ya dari banyak negara tetangga kita. Nah ini seharusnya [ada] perbaikan," kata Shinta di Menara Kadin, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2025.

Apindo aktif memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyederhanakan regulasi yang rumit. Mereka menyoroti bottleneck kebijakan yang dinilai memperlambat masuknya investasi.

Baca Juga

Kemendag Dorong UMKM Perempuan Indonesia Tembus Pasar Ritel Inggris 2026

Langkah pemerintah melalui beberapa kebijakan dianggap sudah menuju arah perbaikan. Salah satunya adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai pengganti PP Nomor 5 Tahun 2021.

Meskipun begitu, Shinta menegaskan bahwa penerapan kebijakan tersebut harus konsisten agar benar-benar efektif. Perbaikan regulasi tidak cukup hanya di atas kertas, melainkan harus dirasakan oleh dunia usaha secara nyata.

Biaya Berusaha Masih Menjadi Beban Berat

Persoalan kedua yang disoroti Apindo adalah tingginya cost of doing business di Indonesia. Shinta menekankan bahwa komponen biaya yang tinggi menjadi penghambat utama produktivitas dan daya saing.

Beberapa komponen biaya yang masih memberatkan pelaku usaha adalah logistik, tenaga kerja, dan suku bunga. Faktor-faktor ini membuat perusahaan menghadapi tantangan dalam mempertahankan efisiensi operasional.

Selain itu, biaya energi dan transportasi juga turut menambah tekanan bagi sektor industri. Shinta menilai, tanpa langkah konkret untuk menurunkan biaya tersebut, Indonesia bisa kalah saing dengan negara tetangga.

Apindo mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap biaya produksi. Penyesuaian regulasi dan kebijakan fiskal diharapkan dapat membantu dunia usaha menekan pengeluaran operasional.

Efisiensi biaya menjadi salah satu kunci agar investor asing tetap tertarik menanamkan modal di Indonesia. Dunia usaha berharap ada strategi yang terukur untuk meringankan beban biaya sekaligus menjaga kualitas produksi.

Kualitas SDM dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persoalan ketiga yang dianggap krusial adalah kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja. Shinta menegaskan, peningkatan produktivitas menjadi isu penting yang tengah dibahas bersama Kementerian Ketenagakerjaan.

Program pelatihan, upskilling, dan reskilling menjadi prioritas untuk meningkatkan kapabilitas tenaga kerja. Selain itu, penguatan link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri dianggap sangat penting.

Shinta menyoroti bahwa penciptaan lapangan kerja berkaitan erat dengan kualitas SDM. "Karena nomor satu itu kan penciptaan lapangan pekerjaan kan yang utama. Jadi gimana nih caranya supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Gimana caranya kita bisa menarik lebih banyak investasi, dan penyerapan tenaga kerjanya," tegasnya.

Produktivitas yang lebih tinggi akan meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global. Pelatihan dan peningkatan skill diharapkan dapat menjawab kebutuhan industri modern yang semakin kompleks.

Selain itu, investasi dalam SDM tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga pada inovasi dan efisiensi. Dengan tenaga kerja terampil, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi lebih optimal dan memperkuat posisi mereka di pasar internasional.

Shinta menekankan bahwa perbaikan regulasi, pengurangan biaya usaha, dan peningkatan kualitas SDM harus dilakukan secara simultan. Ketiganya saling terkait dan menjadi fondasi agar iklim investasi di Indonesia lebih kondusif.

Realisasi investasi sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp1.931,2 triliun, naik 12,7% dibanding tahun sebelumnya. Angka ini setara 101,3% dari target yang dipatok Rp1.905,6 triliun, menunjukkan potensi Indonesia tetap menarik bagi investor meski masih ada kendala.

Apindo berharap pemerintah dapat terus mendengarkan masukan dunia usaha. Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dianggap kunci untuk mempercepat perbaikan iklim bisnis.

Jika regulasi, biaya, dan kualitas SDM dapat diperbaiki secara simultan, Indonesia berpotensi memperkuat posisi sebagai negara tujuan investasi unggulan. Dunia usaha menaruh harapan besar pada kebijakan yang konsisten dan implementasi yang nyata.

Langkah-langkah konkret diharapkan tidak hanya meningkatkan investasi, tetapi juga membuka lapangan kerja lebih luas. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Shinta menegaskan bahwa fokus pada tiga isu utama ini menjadi dasar strategi Apindo dalam menghadapi tantangan bisnis di 2026. Keberhasilan perbaikan regulasi, biaya, dan SDM akan menentukan daya saing Indonesia dalam jangka panjang.

Pemerintah diharapkan dapat mengadopsi pendekatan yang pragmatis dan berbasis data untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan demikian, iklim investasi bisa lebih transparan, efisien, dan kompetitif.

Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisi ekonomi jika tiga fokus utama ini ditangani secara serius. Dunia usaha optimistis bahwa langkah-langkah perbaikan akan membawa manfaat jangka panjang bagi semua sektor industri.