Anggaran PSO MRT Jakarta 2026 Naik, Menghadirkan Layanan Lebih Baik
JAKARTA - MRT Jakarta akan menerima tambahan anggaran sebesar Rp700 miliar untuk subsidi fasilitas pelayanan publik (PSO) pada 2026.
Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, menyatakan bahwa meski awalnya anggaran PSO yang disetujui sebesar Rp536,70 miliar dalam APBD Jakarta 2026, penambahan tersebut akan tercatat dalam APBD Perubahan (APBD-P) yang dijadwalkan pada pertengahan tahun ini.
Dengan tambahan anggaran ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan MRT yang semakin berkembang, baik dari sisi digitalisasi, feeder, maupun fasilitas di stasiun.
Baca JugaBPH Migas Sesuaikan Kuota BBM Subsidi 2026 Demi Penyaluran Tepat Sasaran
Tuhiyat menjelaskan bahwa anggaran PSO yang disetujui ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2025, yang mencapai Rp730 miliar. Namun, penurunan anggaran tersebut dapat dimaklumi karena seiring dengan peningkatan jumlah penumpang atau ridership, jumlah subsidi yang diperlukan juga berkurang.
"Kami berharap agar anggaran PSO ini tidak turun setiap tahunnya, karena kami ingin terus meningkatkan ridership dan kualitas layanan," kata Tuhiyat. Penambahan anggaran ini bertujuan untuk menjaga tarif MRT tetap terjangkau bagi masyarakat, sementara layanan terus ditingkatkan.
Tren Penurunan Anggaran PSO MRT Jakarta Seiring Peningkatan Ridership
Salah satu faktor utama yang mempengaruhi anggaran PSO MRT Jakarta adalah jumlah penumpang atau ridership yang terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, tren penurunan anggaran PSO di MRT Jakarta terlihat seiring dengan peningkatan jumlah penumpang yang terus melonjak.
Tuhiyat mengungkapkan bahwa saat ridership naik, subsidi dari pemerintah juga mengalami penurunan secara proporsional. Dengan semakin banyaknya penumpang yang menggunakan MRT, diharapkan anggaran PSO dapat berkurang, namun kualitas layanan tetap terjaga.
Meskipun terjadi penurunan anggaran dari pemerintah, Tuhiyat berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengembangkan layanan MRT Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa selain penambahan anggaran untuk subsidi, perbaikan juga akan dilakukan pada berbagai sisi pelayanan, mulai dari feeder atau moda transportasi penghubung, hingga digitalisasi sistem yang memudahkan pengguna dalam menggunakan layanan MRT.
Dengan begitu, meski ada pengurangan anggaran, pihak MRT tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Jakarta.
Selain itu, Tuhiyat berharap bahwa penurunan anggaran tidak menjadi penghalang bagi pengembangan sistem transportasi yang ada.
Meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan penumpang adalah fokus utama MRT Jakarta, yang sejalan dengan visi kota Jakarta untuk menjadi kota yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun anggaran PSO tidak meningkat signifikan, kualitas transportasi massal di Jakarta harus tetap menjadi prioritas.
Harapan MRT Jakarta untuk Peningkatan Ridership dalam Tahun 2026
Di sisi lain, Tuhiyat berharap agar dengan penambahan anggaran PSO, jumlah penumpang MRT Jakarta dapat meningkat lagi pada tahun 2026. Untuk mencapai hal tersebut, MRT Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta kemudahan akses bagi masyarakat.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan berbagai metode pembayaran dan kemudahan tap-in dan tap-out di stasiun, yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan layanan MRT.
Untuk itu, MRT Jakarta juga akan terus melakukan pengembangan di stasiun-stasiun yang ada, baik dari sisi fasilitas maupun digitalisasi. Dengan adanya fasilitas yang lebih lengkap dan modern, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memilih MRT sebagai moda transportasi utama di Jakarta.
Penambahan anggaran PSO sebesar Rp700 miliar akan sangat mendukung program ini dan memberikan dampak positif terhadap pengembangan sektor transportasi massal di ibu kota.
Peningkatan ridership tidak hanya menguntungkan bagi MRT Jakarta, tetapi juga bagi pengurangan kemacetan dan polusi udara di Jakarta.
Dengan lebih banyak orang yang beralih ke transportasi umum seperti MRT, jumlah kendaraan pribadi di jalanan akan berkurang, yang pada gilirannya dapat membantu menurunkan tingkat polusi udara.
Oleh karena itu, penambahan anggaran PSO yang diusulkan ini merupakan langkah positif dalam mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi umum.
Subsidi MRT Jakarta dan Transjakarta Ditingkatkan untuk Layanan Optimal
Selain MRT Jakarta, pemerintah DKI Jakarta juga memberikan perhatian lebih pada sektor transportasi lainnya seperti Transjakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa meski ada pemangkasan subsidi dalam anggaran APBD 2026, pemerintah akan menambah anggaran pada APBD-P yang akan berlaku pada pertengahan tahun.
Transjakarta, misalnya, sebelumnya diperkirakan membutuhkan subsidi sebesar Rp4,8 triliun pada 2026, namun APBD DKI hanya mengalokasikan Rp3,75 triliun. Untuk itu, pada APBD-P, tambahan anggaran akan disalurkan untuk menjaga kualitas layanan yang sama dengan tahun sebelumnya.
Hal yang sama juga berlaku bagi MRT Jakarta, yang juga mendapatkan tambahan anggaran subsidi setelah adanya pemangkasan awal.
Nirwono Yoga, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, mengonfirmasi bahwa kebutuhan anggaran untuk transportasi umum di Jakarta akan dipenuhi melalui APBD-P yang akan disahkan pada Juni mendatang.
Dengan tambahan anggaran tersebut, diharapkan kualitas layanan transportasi tidak terganggu dan tetap dapat melayani masyarakat Jakarta dengan baik.
Program ini menunjukkan komitmen pemerintah DKI Jakarta dalam menyediakan transportasi umum yang ramah lingkungan dan terjangkau bagi warganya.
Penambahan anggaran subsidi di sektor transportasi umum seperti MRT dan Transjakarta diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, sekaligus meningkatkan kualitas udara di ibu kota.
Strategi Pemerintah DKI Jakarta dalam Mengatasi Penurunan Pendapatan
Penyusutan anggaran transportasi seperti yang terjadi pada MRT Jakarta dan Transjakarta juga sejalan dengan penurunan pendapatan yang dialami oleh pemerintah DKI Jakarta.
Gubernur Pramono Anung mengungkapkan bahwa penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) dari pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab turunnya anggaran daerah. Hal ini mengakibatkan pemangkasan pada berbagai sektor, termasuk subsidi transportasi umum.
Meski demikian, pemerintah DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan bahwa pelayanan transportasi publik tetap terjaga dengan baik. Penambahan anggaran yang direncanakan dalam APBD-P diharapkan dapat menutupi kekurangan anggaran yang ada.
Keputusan untuk menambah subsidi ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas hidup warga Jakarta melalui transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Dalam jangka panjang, diharapkan peningkatan kualitas transportasi umum seperti MRT dan Transjakarta dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas di Jakarta.
Dengan semakin banyak masyarakat yang beralih ke transportasi umum, diharapkan Jakarta dapat menjadi kota yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di masa depan.
Rekomendasi
