OJK Perkuat Perlindungan Asuransi Bencana untuk Masyarakat Indonesia 2026

OJK Perkuat Perlindungan Asuransi Bencana untuk Masyarakat Indonesia 2026

JAKARTA - Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana alam yang tinggi, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga tsunami. Kondisi ini menuntut kesiapan sektor asuransi dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat yang terdampak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan bahwa kesiapan industri asuransi untuk menghadapi bencana alam masih perlu diperkuat. Hal ini menjadi sorotan seiring tingginya potensi risiko di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.

Upaya Pemantauan Kesiapan Industri Asuransi

Baca Juga

BRI BO Tanjung Redeb Tingkatkan Sinergi Strategis dengan Yon Armed

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa OJK telah meminta asosiasi asuransi untuk mengumpulkan data dampak bencana dari anggotanya. Proses pengumpulan data ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi kesiapan industri asuransi secara nasional.

“Namun hingga saat ini proses pengumpulan data tersebut masih berlangsung,” kata Ogi dalam lembar jawaban tertulis PPDP, Selasa, 27 Januari 2026. Proses ini penting untuk mengetahui sejauh mana industri mampu menanggung risiko bencana di lapangan.

Ogi menegaskan bahwa risiko bencana alam yang tinggi menuntut pengelolaan risiko yang lebih terstruktur. Hal ini karena masih terdapat celah perlindungan atau protection gap yang belum tertangani secara memadai oleh industri asuransi.

Potensi Asuransi Bencana sebagai Instrumen Perlindungan

“Asuransi bencana berpotensi menjadi instrumen untuk memperkuat mekanisme perlindungan dan pembagian risiko,” ujar Ogi. Instrumen ini dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam menekan dampak ekonomi dari bencana yang tidak terduga.

Namun demikian, implementasi asuransi bencana menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satunya adalah keterbatasan data dan pemetaan risiko yang andal, yang menjadi dasar perhitungan premi dan cakupan proteksi.

Keterjangkauan premi bagi masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program asuransi bencana. Jika premi terlalu tinggi, masyarakat dengan kemampuan finansial terbatas sulit mengakses perlindungan ini, sehingga celah perlindungan tetap ada.

Selain itu, kapasitas industri asuransi untuk menanggung klaim secara massal menjadi tantangan lain. Industri harus memastikan bahwa likuiditas dan cadangan dana memadai agar klaim dapat dibayarkan dengan cepat saat terjadi bencana besar.

Kebutuhan Koordinasi Lintas Sektor

Pengembangan asuransi bencana tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan agar skema perlindungan yang dibangun efektif dan berkelanjutan.

Ogi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, OJK, dan industri asuransi. Langkah ini akan memastikan bahwa produk asuransi bencana tidak hanya tersedia secara teoritis, tetapi juga bisa diakses secara praktis oleh masyarakat.

Selain pemerintah, asosiasi industri asuransi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat kesiapan menghadapi bencana. Mereka perlu melakukan edukasi kepada anggota dan masyarakat terkait pentingnya asuransi sebagai instrumen mitigasi risiko.

Produk asuransi bencana harus dirancang fleksibel dan sesuai kebutuhan wilayah. Misalnya, daerah rawan banjir memerlukan cakupan berbeda dibandingkan wilayah yang rawan gempa atau letusan gunung berapi.

Tantangan Data dan Pemetaan Risiko

Ketersediaan data yang akurat menjadi kunci dalam pengembangan asuransi bencana. Tanpa data yang tepat, perusahaan asuransi sulit menentukan premi yang adil sekaligus memastikan keberlanjutan produk.

Pemetaan risiko juga penting untuk memahami wilayah dengan kerentanan tinggi. Hal ini membantu industri asuransi menyiapkan strategi mitigasi dan cadangan klaim yang realistis.

Selain itu, kolaborasi dengan badan penanggulangan bencana dan lembaga statistik nasional menjadi sangat penting. Data historis dan prediksi risiko dari lembaga resmi akan meningkatkan akurasi penilaian risiko asuransi.

Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Penyediaan produk asuransi bencana tidak cukup tanpa edukasi kepada masyarakat. Tingkat literasi asuransi yang rendah menjadi salah satu hambatan utama dalam memperluas cakupan perlindungan.

Ogi menekankan bahwa masyarakat perlu memahami manfaat dan mekanisme klaim asuransi bencana. Kesadaran ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi beban pemerintah saat bencana terjadi.

Selain itu, edukasi dapat membantu masyarakat memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Dengan demikian, proteksi dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Strategi Masa Depan untuk Asuransi Bencana

OJK mendorong industri untuk mengembangkan produk asuransi inovatif yang terjangkau dan berbasis teknologi digital. Penggunaan platform digital dapat mempermudah distribusi dan klaim asuransi secara cepat saat terjadi bencana.

Pengembangan skema asuransi mikro juga menjadi opsi untuk menjangkau masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Produk ini dapat memberikan perlindungan dasar dengan premi yang lebih murah namun tetap efektif.

Selain itu, pemerintah dan OJK mendorong pembentukan cadangan dana bencana nasional. Cadangan ini dapat digunakan untuk menutupi klaim skala besar dan menjaga stabilitas industri asuransi.

Sinergi antara regulator, industri, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan asuransi bencana. Upaya ini diharapkan dapat menutup celah perlindungan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah risiko alam yang tinggi.

Dengan penguatan data, edukasi, dan koordinasi lintas sektor, Indonesia dapat membangun sistem asuransi bencana yang lebih tangguh. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana alam di masa depan.