Pramono Dorong Transportasi Terintegrasi untuk Redam Macet Jakarta
JAKARTA - Kemacetan Jakarta kembali menjadi sorotan setelah sejumlah peristiwa darurat terjadi di tengah kepadatan lalu lintas. Situasi tersebut mempertegas urgensi penanganan yang lebih menyeluruh, bukan sekadar penambahan jalan, tetapi melalui penguatan sistem transportasi publik yang terintegrasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini menempatkan perluasan konektivitas angkutan umum sebagai strategi utama untuk mengurai persoalan klasik Ibu Kota.
Langkah tersebut ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyebut bahwa kemacetan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Menurutnya, solusi jangka panjang harus menyentuh akar permasalahan, yakni tingginya mobilitas harian warga yang keluar-masuk Jakarta, khususnya pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Pemprov DKI Jakarta pun mendorong perluasan jangkauan transportasi publik agar tidak hanya melayani wilayah administrasi Jakarta, tetapi juga terhubung langsung dengan kawasan penyangga di Jabodetabek. Dengan konektivitas yang semakin luas, masyarakat diharapkan memiliki lebih banyak pilihan perjalanan yang aman, efisien, dan terjangkau.
Baca JugaEminence Global Perkuat Peran Operator Hotel Bintang Lima Indonesia
Perluasan Konektivitas hingga Jabodetabek
Pramono Anung menegaskan bahwa perluasan konektivitas transportasi publik menjadi kunci dalam menekan kemacetan Jakarta. Upaya ini dilakukan dengan mengembangkan layanan TransJabodetabek sebagai sistem angkutan massal yang menjangkau wilayah sekitar Jakarta.
“Jadi persoalan kemacetan di Jakarta. Konektivitasnya kami perluas, menjadi TransJabodetabek. Termasuk kami sudah mengajukan untuk membuka dari blok M ke Airport,” ujar Pramono di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Rencana tersebut menunjukkan bahwa Pemprov DKI tidak hanya berfokus pada mobilitas di dalam kota, tetapi juga memperhatikan arus pergerakan dari dan menuju Jakarta. Jalur strategis seperti Blok M hingga Bandara Soekarno-Hatta dinilai memiliki potensi besar dalam mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Tekanan Mobilitas pada Jam Sibuk
Menurut Pramono, kemacetan paling parah kerap terjadi pada jam-jam sibuk, terutama pada pagi dan sore hari. Pada waktu tersebut, jutaan orang bergerak secara bersamaan, baik untuk bekerja maupun kembali ke wilayah tempat tinggal di sekitar Jakarta.
Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kepadatan lalu lintas, tetapi juga berpotensi memicu risiko keselamatan. Ketika jalan-jalan utama dipenuhi kendaraan, ruang gerak menjadi terbatas, sehingga penanganan situasi darurat pun dapat terhambat jika tidak dikelola secara sistematis dan terencana.
Pemprov DKI menilai bahwa tanpa sistem transportasi publik yang terintegrasi lintas wilayah, tekanan mobilitas pada jam sibuk akan terus berulang dan semakin sulit dikendalikan seiring pertumbuhan jumlah kendaraan.
Optimalisasi Transportasi Publik yang Sudah Ada
Selain memperluas rute, Pemprov DKI Jakarta juga mendorong optimalisasi transportasi publik yang saat ini telah tersedia. Pramono menyebut bahwa dari sisi layanan, angkutan umum di Jakarta sebenarnya sudah cukup baik, terjangkau, dan saling terintegrasi.
Pemerintah pun berharap masyarakat semakin terdorong untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Perubahan pola perjalanan ini dinilai penting untuk menekan kepadatan lalu lintas secara signifikan.
Dalam pandangan Pramono, keberhasilan penanganan kemacetan tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat. Semakin banyak warga yang memanfaatkan transportasi umum, semakin besar peluang Jakarta keluar dari jerat kemacetan kronis.
Tingkat Konektivitas Sudah Tinggi
Pramono mengungkapkan bahwa tingkat konektivitas transportasi publik di Jakarta saat ini sudah mencapai angka yang cukup tinggi. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah memastikan fasilitas tersebut benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Padahal sekarang transportasi kita sudah cukup baik, cukup murah. Konektivitas di Jakarta sudah 92%. (Sebanyak) 15 golongan kita gratiskan. Tentunya sebagai pemerintah DKI Jakarta kami berharap orang semakin banyak memanfaatkan itu. Jadi itulah yang kami dorong," kata dia.
Kebijakan tarif terjangkau hingga pembebasan biaya bagi sejumlah golongan diharapkan mampu menarik lebih banyak pengguna. Dengan dukungan kebijakan tersebut, Pemprov DKI menargetkan peningkatan signifikan penggunaan transportasi publik dalam beberapa tahun ke depan.
Belajar dari Insiden Darurat Kemacetan
Upaya penanganan kemacetan Jakarta juga dipicu oleh insiden tragis yang sempat menyita perhatian publik. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat terjebak macet di jalan tol, peristiwa yang memunculkan kekhawatiran terkait keselamatan pengguna jalan dalam kondisi darurat.
Kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa kemacetan bukan sekadar persoalan waktu tempuh, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan dan kesiapsiagaan penanganan darurat. Dalam situasi lalu lintas yang padat, akses kendaraan darurat dapat terhambat, sehingga risiko fatal pun meningkat.
Pemprov DKI Jakarta menilai bahwa penguatan transportasi publik yang terintegrasi merupakan bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus meminimalkan risiko insiden serupa.
Arah Kebijakan Transportasi Jakarta
Dengan perluasan konektivitas TransJabodetabek dan optimalisasi sistem yang sudah ada, Pemprov DKI Jakarta menegaskan arah kebijakan transportasi yang lebih berkelanjutan. Fokus tidak lagi semata pada kendaraan pribadi, melainkan pada angkutan massal sebagai tulang punggung mobilitas perkotaan.
Rekomendasi
