PLN UID Riau Kepri Perkuat Sinergi Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Berkelanjutan

PLN UID Riau Kepri Perkuat Sinergi Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Berkelanjutan

JAKARTA - Upaya memperkuat tata kelola perusahaan terus dilakukan PT PLN (Persero) di berbagai wilayah operasional. 

Salah satunya diwujudkan melalui langkah strategis membangun kolaborasi kelembagaan dengan aparat penegak hukum. Inisiatif ini dipandang penting untuk memastikan seluruh program kelistrikan berjalan selaras dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.

Dalam konteks tersebut, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau menggelar pertemuan strategis bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Pertemuan berlangsung pada Selasa di Kantor Kejati Kepri, Tanjungpinang. Agenda ini menjadi momentum penguatan sinergi antarinstansi.

Baca Juga

Gelombang Tinggi Mengganggu Pelayaran, ASDP Kupang Belum Beroperasi

Kolaborasi yang dibangun tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PLN. Sinergi tersebut diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan hukum seiring meningkatnya kebutuhan layanan kelistrikan di wilayah Kepulauan Riau.

Pertemuan strategis perkuat hubungan kelembagaan PLN dan Kejati

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh General Manager PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Didik Wicaksono, bersama jajaran manajemen. Dari pihak Kejaksaan, hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Jehezkiel Devy Sudarso, beserta jajaran. Kehadiran pimpinan kedua institusi menegaskan keseriusan membangun kerja sama berkelanjutan.

Agenda pertemuan difokuskan pada penguatan hubungan kelembagaan antara PLN dan Kejaksaan. Kerja sama ini dinilai strategis dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Aspek hukum menjadi salah satu fondasi utama dalam operasional PLN.

Melalui komunikasi intensif, kedua pihak sepakat bahwa sinergi lintas lembaga menjadi kebutuhan penting. Terutama dalam memastikan setiap kebijakan dan program kelistrikan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pembahasan kerja sama hukum dan mitigasi risiko kelistrikan

Dalam pertemuan tersebut, PLN UID Riau dan Kepri serta Kejati Kepri membahas sejumlah potensi kerja sama strategis. Di antaranya adalah pendampingan hukum dalam pelaksanaan program, mitigasi risiko permasalahan hukum, serta penguatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pendampingan hukum dipandang penting mengingat kompleksitas pengelolaan sektor ketenagalistrikan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan kepada masyarakat memerlukan kepastian hukum yang kuat.

Selain itu, penguatan kepatuhan regulasi diharapkan mampu meminimalisasi potensi sengketa hukum. Dengan demikian, operasional PLN dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

PLN pandang Kejaksaan sebagai mitra strategis kelembagaan

General Manager PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Didik Wicaksono, menegaskan bahwa sinergi dengan Kejaksaan merupakan langkah penting. Menurutnya, kolaborasi ini bertujuan memastikan seluruh program PLN berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Kami memandang Kejaksaan sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas PLN, khususnya dalam aspek hukum dan tata kelola. Melalui sinergi ini, kami berharap seluruh program ketenagalistrikan dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Didik.

Ia menambahkan, penguatan kerja sama ini juga menjadi bagian dari komitmen PLN dalam membangun transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan publik terhadap pelayanan kelistrikan yang profesional dan berintegritas.

Tantangan kelistrikan dorong pentingnya kolaborasi lintas lembaga

Didik Wicaksono menjelaskan bahwa kompleksitas tantangan pengelolaan kelistrikan terus meningkat. Tantangan tersebut mencakup aspek investasi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Seiring dengan dinamika tersebut, PLN membutuhkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi dengan Kejaksaan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.

Dengan adanya pendampingan hukum, PLN diharapkan dapat lebih fokus pada peningkatan keandalan pasokan listrik. Selain itu, risiko yang berpotensi menghambat pembangunan dapat diminimalkan sejak dini.

Kejati Kepri siap dukung transparansi dan kepastian hukum

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Jehezkiel Devy Sudarso, menyambut baik inisiatif PLN UID Riau dan Kepulauan Riau. Ia menilai komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan sangat penting dalam mendukung pembangunan sektor strategis.

Jehezkiel menyatakan bahwa Kejaksaan siap memberikan dukungan melalui fungsi pendampingan hukum. Selain itu, Kejaksaan juga dapat memberikan pertimbangan hukum serta pengamanan pembangunan strategis yang dijalankan PLN.

Menurutnya, dukungan tersebut bertujuan memastikan seluruh kebijakan dan program PLN berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Hal ini menjadi bagian dari peran Kejaksaan dalam mendukung pembangunan nasional.

Komitmen bersama dukung layanan kelistrikan berkelanjutan

Melalui pertemuan strategis ini, PLN UID Riau dan Kepulauan Riau bersama Kejati Kepri menegaskan komitmen memperkuat sinergi kelembagaan. Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung pembangunan sektor ketenagalistrikan yang andal dan berkelanjutan.

Kolaborasi lintas lembaga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah Kepulauan Riau. Dengan fondasi hukum yang kuat, program kelistrikan dapat dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan.

Sinergi antara PLN dan Kejaksaan ini menjadi contoh nyata bagaimana kerja sama antarinstansi dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.