Menteri PANRB Dukung Polri Perkuat Perlindungan Kelompok Rentan
JAKARTA - Penguatan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi dan penegakan hukum nasional.
Upaya tersebut kini memasuki babak baru seiring langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membentuk Direktorat Reserse serta Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang.
Kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari pelayanan publik yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.
Baca JugaPrabowo Subianto Komitmen Bangun Kampus STEM dan Kedokteran Baru di Indonesia
Menteri PANRB Rini Widyantini menilai pembentukan struktur baru di tubuh Polri tersebut sebagai langkah strategis untuk mendekatkan layanan negara kepada kelompok masyarakat yang selama ini berada dalam posisi rentan.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan tidak cukup hanya berhenti pada penyusunan regulasi, tetapi harus diwujudkan dalam pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Dukungan Reformasi Layanan Perlindungan Sosial
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan dukungan penuh terhadap Polri dalam memperkuat perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan. Ia menegaskan bahwa pembentukan Direktorat Reserse serta Satuan Reserse PPA-PPO merupakan peningkatan dari unit yang sebelumnya menjalankan fungsi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus perlindungan khusus bagi remaja dan kelompok rentan lainnya.
“Apa yang sudah dilakukan Polri merupakan upaya untuk mendekatkan layanan birokrasi dan turun langsung ke masyarakat. Tata kelola pemerintahan tidak boleh hanya selesai di balik meja, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Rini.
Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat menghadiri peluncuran 11 Direktorat Reserse PPA-PPO di tingkat polda serta 22 Satuan Reserse PPA-PPO di tingkat polres, di Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
Ia menilai kehadiran struktur khusus ini akan memperkuat peran negara dalam memberikan rasa aman sekaligus memastikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban.
Pendekatan Ramah Korban Jadi Prioritas
Rini menekankan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang tidak bisa hanya berfokus pada aspek penegakan hukum. Menurutnya, pendekatan yang ramah korban harus menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penerimaan laporan hingga pendampingan korban.
Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut memiliki kompetensi yang memadai serta kemampuan berkoordinasi secara lintas sektor. Pendampingan korban harus dilakukan secara berkelanjutan agar korban merasa terlindungi dan diperlakukan secara bermartabat.
“Pembentukan Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO ini harus diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berorientasi inklusif, mampu mendekatkan diri kepada kelompok rentan, memperlakukan korban secara bermartabat, serta memastikan layanan yang tidak diskriminatif,” tegas Rini.
Ia berharap, kehadiran unit khusus ini tidak hanya meningkatkan kualitas penyidikan, tetapi juga membangun sistem penegakan hukum yang berperspektif korban. Dengan demikian, perlindungan tidak berhenti pada proses hukum, melainkan berlanjut hingga tahap pemulihan dan reintegrasi sosial.
Komitmen Polri Jawab Kebutuhan Masyarakat
Sementara itu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pembentukan Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO merupakan wujud komitmen Polri dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan respons cepat terhadap keresahan publik atas berbagai bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang.
“Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan berkeadilan, serta memastikan setiap perkara ditangani secara tuntas dengan menjunjung tinggi perspektif dan penghormatan terhadap gender,” ujar Listyo.
Menurutnya, kehadiran satuan kerja khusus ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Polri juga berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan agar penanganan perkara berjalan transparan dan akuntabel.
Penguatan Kelembagaan dan Kesetaraan Gender
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menambahkan bahwa pembentukan Direktorat Reserse PPA-PPO merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti pentingnya kesetaraan gender sebagaimana ditekankan dalam program tersebut, khususnya pada cita keempat.
“Dalam program Asta Cita, khususnya cita keempat, telah ditekankan pentingnya kesetaraan gender. Pembentukan Direktorat PPA-PPO ini merupakan wujud nyata komitmen tersebut,” kata Listyo.
Selain memperkuat perlindungan masyarakat, pembentukan direktorat ini juga membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan karier polisi wanita. Hal ini diharapkan dapat mendorong transformasi organisasi Polri yang lebih inklusif dan berperspektif gender.
Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan kelembagaan Polri, baik di tingkat nasional maupun internasional. Listyo turut menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam pembentukan unit tersebut, termasuk UN Women Indonesia, Australian Federal Police, dan ICITAP.
“Kami akan terus berkolaborasi dengan kementerian terkait, para pemerhati, serta seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Rekomendasi
