Pertamina dan Bappenas Sinergi Hadapi Tantangan Ketahanan Energi di Tengah Perubahan Iklim

Jakarta - PT Pertamina (Persero) berkolaborasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung Perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan demi memastikan ketahanan energi Indonesia. Penandatanganan PKS ini menjadi kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada Juni 2024, sebagai upaya bersama menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pemenuhan kebutuhan energi nasional.

Acara penandatanganan tersebut dilaksanakan di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa, 17 September 2024. Perjanjian ini ditandatangani oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, serta Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati. Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.

Vivi Yulaswati menegaskan bahwa penerapan ekonomi hijau sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai target Net Zero Emission (NZE). Berdasarkan proyeksi Bappenas, kebijakan ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim akan memungkinkan Indonesia mencapai NZE pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat.

Baca Juga

19 Tahun PEPC Regional Indonesia Timur Mengabdi untuk Keberlanjutan Energi dan Kolaborasi yang Efektif

"Kemitraan strategis ini sangat penting, mulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan pembangunan di sektor energi. Kerja sama ini diharapkan menjadi katalisator yang memperkuat ketahanan energi nasional. Terima kasih kepada Pertamina atas komitmennya untuk mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan energi," ujar Vivi.

Sementara itu, Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra, menyatakan bahwa sinergi dengan Kementerian PPN/Bappenas dapat mendorong perkembangan industri energi yang lebih berkelanjutan, sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pertamina sebagai BUMN harus memastikan ketersediaan energi yang memadai dari sisi ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan (affordability), serta keberlanjutan (sustainability). Ini merupakan upaya kami untuk memenuhi ketahanan energi nasional," jelas Salyadi.

Henricus Herwin, SVP Strategy & Investment Pertamina, menambahkan bahwa transisi energi yang diterapkan oleh Pertamina dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan energi trilemma, yakni menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, keberlanjutan lingkungan, dan keterjangkauan biaya energi. Untuk itu, Pertamina menerapkan strategi pertumbuhan ganda (dual growth strategy) yang mencakup peningkatan bisnis energi konvensional untuk menjamin ketahanan energi nasional, serta pengembangan bisnis rendah karbon yang berkelanjutan.

Senada dengan hal tersebut, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan bahwa sinergi antara Pertamina dan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan memberikan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. "Pertamina aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan akademisi, untuk mempercepat pencapaian target NZE pada tahun 2060. Kami berharap peran Pertamina ini dapat mendukung ketahanan energi nasional sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap perubahan iklim," ungkap Fadjar.

Sebagai pemimpin di sektor transisi energi, Pertamina berkomitmen untuk mendukung target NZE 2060 dengan terus mengembangkan program-program yang sejalan dengan capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh inisiatif ini diimplementasikan melalui penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.