Puan Maharani Tegaskan DPR Harus Turun ke Rakyat, Bukan Sekadar Formalitas
JAKARTA -Menyerap suara rakyat bukan sekadar rutinitas politik, tetapi bentuk nyata tanggung jawab moral para wakil rakyat. Pesan itu kembali ditegaskan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuka masa sidang di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025.
Menurut Puan, setiap anggota DPR memiliki kewajiban turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan selama masa reses yang berlangsung mulai 3 Oktober hingga 3 November 2025.
Ia menekankan, kegiatan reses bukan hanya formalitas dalam kalender kerja parlemen, tetapi momen penting untuk menyerap aspirasi secara langsung dari rakyat. Melalui dialog dan kunjungan lapangan, anggota dewan diharapkan memahami persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Baca Juga
Menjadikan Aspirasi Rakyat Sebagai Amanah
Dalam pidatonya, Puan menegaskan bahwa suara rakyat bukan sekadar aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan. Menurutnya, setiap suara rakyat merupakan amanah yang harus diperjuangkan bersama oleh seluruh wakil rakyat.
“Kita dapat merasakan dengan jelas bagaimana besarnya harapan rakyat terhadap negara, harapan agar kehidupan mereka menjadi semakin sejahtera, adil, dan mudah dalam setiap urusan,” ujar Puan dengan tegas. Dua kalimat tersebut menjadi penegasan bahwa kesejahteraan rakyat adalah inti dari setiap kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan negara yang ideal tidak cukup hanya dibahas di ruang rapat. Kebijakan yang baik harus lahir dari pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan realitas kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dengan pemahaman itu, Puan mengingatkan pentingnya menjadikan kebijakan publik sebagai cerminan nyata dari suara rakyat. Menurutnya, proses politik yang bermartabat adalah yang menempatkan rakyat sebagai pusat dari setiap keputusan.
“Inilah tanggung jawab konstitusional kita sebagai wakil rakyat,” ucapnya menegaskan. Kalimat itu menjadi pengingat bahwa mandat rakyat bukanlah sekadar simbol, melainkan kewajiban untuk diwujudkan dalam tindakan nyata.
Legislatif yang Berpihak pada Kesejahteraan
Puan menyoroti tiga fungsi utama DPR yang menjadi landasan kerja parlemen, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus digunakan sepenuhnya untuk memastikan bahwa rakyat benar-benar merasakan manfaat dari hasil kerja lembaga perwakilan.
Melalui fungsi legislasi, DPR memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan undang-undang yang berpihak pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Undang-undang yang lahir dari proses tersebut harus membuka ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan hidup dengan lebih layak.
Untuk fungsi anggaran, Puan menegaskan pentingnya transparansi dan keberpihakan terhadap kepentingan publik. “DPR memastikan agar uang rakyat benar-benar kembali untuk rakyat,” katanya dengan penuh keyakinan.
Menurutnya, pengelolaan anggaran negara tidak boleh hanya menjadi angka di atas kertas, melainkan harus terasa dampaknya bagi masyarakat. Setiap rupiah yang berasal dari rakyat harus digunakan untuk memperkuat kesejahteraan bersama.
Sementara melalui fungsi pengawasan, DPR berkomitmen mencegah segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan rakyat. “Dan melalui fungsi pengawasan, kita pastikan tidak ada penyimpangan yang mengorbankan kepentingan rakyat,” ujar Puan.
Kebijakan Negara Sebagai Cerminan Aspirasi
Puan juga mengingatkan bahwa kebijakan yang dihasilkan DPR bersama pemerintah memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap keputusan dan regulasi yang disepakati bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga wujud nyata dari komitmen terhadap amanat rakyat.
Ia menilai bahwa kebijakan publik yang baik harus menjadi alat untuk memperbaiki taraf hidup rakyat. Oleh karena itu, setiap proses pembentukan kebijakan harus melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan.
“Setiap kebijakan negara yang kita hasilkan bukan sekadar memenuhi aspek administratif atau prosedural semata,” ujarnya. Menurutnya, kebijakan itu harus menjadi bukti bahwa DPR hadir dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
Puan menegaskan, proses legislasi dan pengambilan keputusan politik perlu terus dijaga agar tetap berlandaskan prinsip keadilan sosial. Tanpa semangat itu, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tanpa makna bagi rakyat yang mempercayakan nasibnya kepada para wakilnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam membangun kebijakan publik. Sinergi itu harus diarahkan untuk menciptakan sistem yang berpihak pada masyarakat kecil dan membuka peluang bagi kesejahteraan bersama.
Harapan untuk Parlemen yang Lebih Dekat dengan Rakyat
Dalam kesempatan itu, Puan mengajak seluruh anggota DPR untuk terus memperkuat kedekatan dengan konstituen. Kunjungan dan dialog di masa reses harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar dewan memahami aspirasi yang sebenarnya.
Menurutnya, rakyat kini menaruh harapan besar terhadap peran DPR sebagai lembaga perwakilan. Harapan itu bukan hanya soal kebijakan besar, tetapi juga perhatian terhadap persoalan konkret yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Puan menilai bahwa perubahan nyata akan terjadi bila para wakil rakyat memahami langsung kehidupan rakyat yang mereka wakili. Dari sanalah lahir empati, semangat pengabdian, dan kebijakan yang benar-benar sesuai kebutuhan publik.
Maka dari itu, ia mengingatkan agar seluruh anggota DPR tidak menjadikan masa reses sekadar agenda rutin. Reses harus menjadi sarana memperkuat jembatan antara parlemen dan rakyat dengan mendengarkan, memahami, dan membawa aspirasi itu kembali ke ruang rapat.
Puan berharap, setelah masa reses berakhir, setiap aspirasi yang dihimpun bisa diterjemahkan menjadi kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dengan begitu, parlemen dapat menjalankan peran sejatinya sebagai pengawal kepentingan rakyat dan penegak amanat konstitusi.
Bagi Puan, kekuatan sejati sebuah kebijakan tidak terletak pada jumlah pasal atau panjangnya pembahasan. Kekuatan itu muncul dari niat tulus untuk menjadikan aspirasi rakyat sebagai arah utama setiap langkah politik.
Melalui pesan yang disampaikannya, Puan menutup pidato dengan seruan agar seluruh anggota DPR menjaga integritas dan komitmen pada janji konstitusional. Sebab, hanya dengan itulah parlemen dapat menjadi lembaga yang dipercaya rakyat dan benar-benar bekerja untuk mereka.
Dalam semangat itu, Puan menegaskan kembali bahwa DPR bukan hanya rumah bagi perdebatan kebijakan, tetapi tempat berjuang demi kepentingan bangsa. Dan perjuangan itu, katanya, harus selalu dimulai dari suara rakyat sendiri.
Rekomendasi
